Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:37 WIB. BRIS - BRI Syariah mengincar peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM dengan menggandeng kaum milenial.
  • 21:22 WIB. Pelindo - Sub-Holding Peralatan Pelindo Incorporated kini terbentuk.
  • 22:36 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah membangun fasilitas HASANAH Spot di Pasar Modern Bintaro.
  • 22:36 WIB. PLN - PLN siap memasok kebutuhan listrik untuk mendukung pengembangan budidaya udang di dalam negeri.
  • 22:22 WIB. PHE - PHE melaksanakan penandatanganan KBH atas WK Maratua, Kaltim.
  • 22:22 WIB. WSKT - Waskita Karya berencana menerbitkan obligasi tahun ini.
  • 22:21 WIB. WSBP - Februari 2019, utang Waskita Beton Precast turun menjadi Rp4,7 triliun.
  • 22:21 WIB. Migas - Repsol membuka peluang untuk mengintegrasikan fasilitas yang ada di WK Sakakemang dan South Sakakemang.
  • 22:21 WIB. BNI - BNI meluncurkan fitur pengajuan KPR secara online yang ditujukan untuk kalangan milenial.
  • 22:20 WIB. BNI - BNI mengakui transaksi kartu kredit terdongkrak transaksi travel.
  • 22:20 WIB. PNM - PNM menargetkan laba bersih tahun ini tembus Rp126 miliar.
  • 22:17 WIB. Pertamina - Pertamina siap meladeni tantangan dari pendatang baru PT AKR Corporindo.
  • 21:46 WIB. Pertamina - Pertamina siap menyambut masuknya badan usaha ataupun swasta dalam bisnis avtur.
  • 18:50 WIB. Ikan - Dinas Kelautan Sangihe minta nelayan jaga mutu ikan.
  • 18:49 WIB. Sagu - Pemerintah perlu dorong pengembangan mesin rekayasa pengolahan sagu.

Terbukti Korupsi, Empat Ratus Lebih PNS Dipecat

Foto Berita Terbukti Korupsi, Empat Ratus Lebih PNS Dipecat
Warta Ekonomi.co.id, Sidoarjo -

Sebanyak 478 orang atau 20,28 persen dari total 2.357 orang pegawai negeri sipil (PNS) menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) akibat terlibat tindak pidana korupsi, sampai akhir Januari 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, di Sidoarjo, Kamis mengatakan, dari jumlah itu sebanyak 49 PNS berasal dari kementerian atau lembaga.

"Sedangkan sisanya sebanyak 429 PNS berasal dari daerah," katanya saat temu media di Surabaya.

Di samping itu, Pihaknya juga mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang telah mempercepat proses PDTH terhadap PNS terlibat korupsi di masing-masing daerah.

"Dari laporan yang masuk, sudah ada sebanyak 673 PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan rincian 75 PNS di kementerian atau lembaga dan 598 PNS DaerAh. Jumlah itu, di luar data 2.357 orang PNS sebelumnya," katanya.

Menurut Bima, penindakan secara progresif ini digencarkan sejak dikeluarkannya surat keputusan bersama antara Kemenpan-RB, Kemendagri, dan BKN tentang penegakan hukum kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Perlu diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) Pasal 87 ayat (4) huruf b dijelaskan jika PNS diberhentikan tidak hormat jika dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi," katanya.

Ia mengakui, sampai dengan saat ini sebenarnya masih ada pegawai negeri sipil yang sudah menjalani hukuman akibat tindakan korupsi tapi masih bisa bekerja kembali. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial.

"Oleh karena itu kami akan melakukan verifikasi lagi terhadap data-data yang masuk kepada kami," katanya.

Tag: Pegawai Negeri Sipil (PNS), korupsi, Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Galih Pradipta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,780.63 3,741.87
British Pound GBP 1.00 18,315.27 18,130.41
China Yuan CNY 1.00 2,095.36 2,074.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,177.00 14,035.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.64 10,040.64
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.54 1,788.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,463.50 10,352.59
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,046.95 15,884.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,479.02 3,440.79
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.38 12,696.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62