Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:31 WIB. Jepang - Pemerintah Jepang cabut status izin tinggal 832 WNA pada tahun 2018 (naik 2x lipat)
  • 16:24 WIB. AS - Uber akan investasikan USD75 juta di negara bagian Texas
  • 16:11 WIB. China - Pasar robot China bakal mencapai USD8,68 M pada 2019
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,68% di akhir sesi II.
  • 15:26 WIB. WhatsApp Pay - BI belum tahu WhatsApp Pay akan masuk Indonesia. 
  • 14:36 WIB. Kabinet - PDIP: Risma berpeluang jadi menteri Jokowi.
  • 14:13 WIB. Korea- Mercedes-Benz telah investasikan 87 miliar Won di pusat logistik Korsel dalam 5 tahun terakhir
  • 11:40 WIB. Kripto - Rakuten Wallet luncurkan layanan perdagangan aset kripto di apps smartphone
  • 11:18 WIB. Greenland - Trump menunda pertemuan dengan pemimpin Denmark terkait penolakan penjualan Greenland.
  • 11:04 WIB. UAS - MUI akan memanggil Ustad Abdul Somad terkait pernyataan soal salib.

Terbukti Korupsi, Empat Ratus Lebih PNS Dipecat

Terbukti Korupsi, Empat Ratus Lebih PNS Dipecat - Warta Ekonomi
WE Online, Sidoarjo -

Sebanyak 478 orang atau 20,28 persen dari total 2.357 orang pegawai negeri sipil (PNS) menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) akibat terlibat tindak pidana korupsi, sampai akhir Januari 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, di Sidoarjo, Kamis mengatakan, dari jumlah itu sebanyak 49 PNS berasal dari kementerian atau lembaga.

"Sedangkan sisanya sebanyak 429 PNS berasal dari daerah," katanya saat temu media di Surabaya.

Di samping itu, Pihaknya juga mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang telah mempercepat proses PDTH terhadap PNS terlibat korupsi di masing-masing daerah.

"Dari laporan yang masuk, sudah ada sebanyak 673 PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan rincian 75 PNS di kementerian atau lembaga dan 598 PNS DaerAh. Jumlah itu, di luar data 2.357 orang PNS sebelumnya," katanya.

Menurut Bima, penindakan secara progresif ini digencarkan sejak dikeluarkannya surat keputusan bersama antara Kemenpan-RB, Kemendagri, dan BKN tentang penegakan hukum kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Perlu diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) Pasal 87 ayat (4) huruf b dijelaskan jika PNS diberhentikan tidak hormat jika dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi," katanya.

Ia mengakui, sampai dengan saat ini sebenarnya masih ada pegawai negeri sipil yang sudah menjalani hukuman akibat tindakan korupsi tapi masih bisa bekerja kembali. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial.

"Oleh karena itu kami akan melakukan verifikasi lagi terhadap data-data yang masuk kepada kami," katanya.

Tag: Pegawai Negeri Sipil (PNS), korupsi, Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Galih Pradipta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.93 3,782.86
British Pound GBP 1.00 17,441.04 17,266.80
China Yuan CNY 1.00 2,034.56 2,014.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,330.00 14,188.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,718.61 9,620.88
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.15 1,808.98
Dolar Singapura SGD 1.00 10,354.05 10,249.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,904.87 15,745.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.63 3,398.32
Yen Jepang JPY 100.00 13,462.98 13,325.82

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6295.738 -0.977 651
2 Agriculture 1349.159 -17.863 21
3 Mining 1600.305 -2.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 848.690 -0.631 72
5 Miscellanous Industry 1151.944 -0.538 49
6 Consumer Goods 2425.964 18.526 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.801 0.125 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1229.883 12.971 74
9 Finance 1260.435 -9.035 91
10 Trade & Service 788.732 -1.689 162
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,685 2,000 315 18.69
2 DAYA 304 360 56 18.42
3 ARTA 340 390 50 14.71
4 VINS 96 109 13 13.54
5 JKON 478 540 62 12.97
6 FORU 89 100 11 12.36
7 COWL 200 220 20 10.00
8 CCSI 266 292 26 9.77
9 DWGL 172 188 16 9.30
10 PSDN 154 168 14 9.09
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,330 1,000 -330 -24.81
2 BLUE 740 635 -105 -14.19
3 FISH 2,890 2,500 -390 -13.49
4 ITIC 875 780 -95 -10.86
5 IBFN 222 202 -20 -9.01
6 APEX 575 525 -50 -8.70
7 ICON 108 99 -9 -8.33
8 ARMY 232 214 -18 -7.76
9 MKNT 57 53 -4 -7.02
10 KBLM 338 316 -22 -6.51
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,180 4,100 -80 -1.91
2 MDKA 5,750 5,975 225 3.91
3 MCOR 174 174 0 0.00
4 PGAS 1,995 1,920 -75 -3.76
5 TLKM 4,340 4,470 130 3.00
6 MNCN 1,275 1,260 -15 -1.18
7 ERAA 1,930 1,875 -55 -2.85
8 BTPS 3,350 3,200 -150 -4.48
9 MAMI 89 90 1 1.12
10 BMRI 7,350 7,375 25 0.34