Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:58 WIB. Perang Dagang - India menawarkan diri jadi sentra industri pengganti China.
  • 22:02 WIB. China - China Mobile anggarkan US$4 miliar untuk modal pengembangan jaringan 5G.
  • 21:28 WIB. Grab - Grab investasi ke startup Inggris, Splyt.
  • 21:13 WIB. Go-Food - Go-Food Festival masuk MURI jadi pujasera terbesar di Indonesia.
  • 21:07 WIB. Telkom - Telkom gandeng ZTE Corporation bangun jaringan 5G di  Indonesia. 
  • 20:43 WIB. Apple - Apple resmi rilis iOS 13 dan iPadOS Beta.
  • 20:31 WIB. Huawei - Dalam sebulan, penjualan Huawei di luar China turun 40%. 
  • 20:16 WIB. Walmart - Walmart Meksiko mulai terima pesanan via WhatsApp.
  • 20:05 WIB. Xiaomi - Xiaomi siap rilis dua smartphone seri baru Mi CC9.
  • 19:53 WIB. Asus - Kantongi sertifikat TKDN, Asus Zenfone 6 segera masuk Indonesia.
  • 19:29 WIB. Google - Proyek smart city Google di Kanada janji rahasiakan data pribadi.
  • 19:14 WIB. Tesla - AS kabulkan permohonan Tesla untuk keringanan cukai impor aluminium.
  • 19:01 WIB. Xiaomi - Xiaomi setop produksi smartphone Mi Note dan Mi Max.
  • 18:47 WIB. Asus - Asus bawa laptop gaming ROG dan TUF baru ke Indonesia.

Proteksi PPPK dan Tenaga Honorer se-Jawa Barat, Ridwan Kamil Apresiasi Taspen

Proteksi PPPK dan Tenaga Honorer se-Jawa Barat, Ridwan Kamil Apresiasi Taspen - Warta Ekonomi
WE Online, Bandung -

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberikan apresiasi kepada pemerintah melalui PT Taspen (Persero) yang dinilai memperhatikan peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai non-PNS (termasuk tenaga honorer) yang bertugas pada instansi pemerintah. Pasalnya, mulai saat ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer akan mendapat program perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Hal itu dikemukakan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dalam sambutannya yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Setda Jabar, Dr. H. Dudi Sudradjat Abdurachim MT pada acara Rapat Koordinasi Teknis terkait Pembahasan JKK dan JKM di Ballroom GH Universal Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis (31/1/2019).

''Terbitnya PP Nomor 49 tahun 2018 akan meningkatkan kesejahteraan bagi 48.153 pegawai honorer yang berada di wilayah Jawa barat. Karena hadirnya PP tersebut pada 28 November 2018 berarti pemerintah memberikan program perlindungan dalam bentuk JKK dan JKM bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer atau tenaga lepas harian,'' kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (1/2/2019).

Mantan Wali Kota Bandung itu menambahkan, program JKK dan JKM dapat dijadikan wujud kepedulian dari pemerintah Jawa Barat terhadap kesejahteraan pegawai honorer. Dengan penghasilan mereka yang tidak besar, pemerintah Jawa Barat sebagai pemberi kerja membantu menyediakan anggaran untuk iuran JKK dan JKM dengan jumlah tidak lebih dari Rp30.000 untuk setiap pegawai per-bulan.

''Pada program JKK pegawai honorer tidak hanya diberikan biaya perawatan RS akibat kecelakaan kerja melainkan terdapat santunan dan tunjangan lain yang akan diberikan. Begitu pula pada JKM, pegawai honorer tidak hanya diberikan santunan kematian saja namun banyak manfaat lain yang diberikan. Dengan demikian adanya JK dan JKM dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer,'' jelas Kang Emil.

Untuk itu, Kang Emil meminta seluruh pimpinan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Barat segera berkoordinasi dengan Taspen dalam menyediakan program JKK dan JKM untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer. Hal itu merujuk PP Nomor 49 Tahun 2018 dan PP Nomor 70 tahun 2015 bahwa  PT Taspen (persero) adalah pengelola program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan kematian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga honorer.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung, Jawa Barat, Yusuf Permana menjelaskan, Program JKK dan JKM diatur dalam 2 kategori yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. Program JKK dan JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP 44 Tahun 2015 yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

''Sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018 dimana untuk ASN, PPPK dan Honorer dikelola oleh Taspen. Selain itu untuk Anggota TNI, Polisi, PNS Kemenhan termasuk PPPK-nya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP 102 Tahun 2015,'' kata Yusuf.

Selain itu, lanjutnya, melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK pada Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum. Selanjutnya, melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 pula pada Pasal 99 ayat (3) menyatakan bahwa Pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK. Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP Nomor 70 Tahun 2015, dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada PT Taspen (Persero).

Peraturan Pemerintah di atas merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggaraan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

''Dengan ini Taspen selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat Negara, juga memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada PPPK dan tenaga honorer serta Perangkat Desa (Non PPPK),'' pungkasnya.

Dalam Rakornis juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemda Kab Cianjur dan Pemkot Bogor tentang pengelolaan perlindungan bagi PPPK. Selain itu juga dilakukan penyerahan Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun pertama Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Bapak H.Abdurrahman yang memasuki masa purnabakti terhitung 01 Februari 2019.

Dengan kegiatan ini diharapkan terjalin kerjasama yang terus semakin erat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ASN maupun Non ASN.

Rakornis ini diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah se-Jawa Barat bersama PT Taspen (Persero) wilayah kerja Kantor Cabang Utama Bandung yang dihadiri juga oleh  Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Tag: PT Taspen (Persero), Ridwan Kamil, Jawa Barat (Jabar)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.76 3,750.60
British Pound GBP 1.00 18,120.74 17,938.24
China Yuan CNY 1.00 2,071.89 2,051.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,209.00 14,067.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,897.99 9,796.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,820.08 1,801.82
Dolar Singapura SGD 1.00 10,505.73 10,399.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,209.63 16,042.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,430.47 3,393.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,264.56 13,128.32

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6320.445 31.980 636
2 Agriculture 1462.734 12.139 21
3 Mining 1729.467 84.267 46
4 Basic Industry and Chemicals 773.084 8.727 71
5 Miscellanous Industry 1274.058 -1.017 47
6 Consumer Goods 2405.119 3.777 52
7 Cons., Property & Real Estate 486.531 -1.769 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1191.003 6.146 74
9 Finance 1291.358 1.492 90
10 Trade & Service 802.181 3.053 159
No Code Prev Close Change %
1 INDY 1,335 1,675 340 25.47
2 POSA 360 450 90 25.00
3 SMBR 875 1,090 215 24.57
4 ALKA 360 438 78 21.67
5 KONI 376 448 72 19.15
6 INPP 760 880 120 15.79
7 KIOS 635 735 100 15.75
8 KICI 268 310 42 15.67
9 GOLD 438 500 62 14.16
10 HRUM 1,395 1,590 195 13.98
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 468 352 -116 -24.79
2 HDFA 168 136 -32 -19.05
3 BRAM 10,000 8,100 -1,900 -19.00
4 YULE 181 161 -20 -11.05
5 ARTA 460 410 -50 -10.87
6 PGLI 476 430 -46 -9.66
7 PYFA 188 170 -18 -9.57
8 NICK 270 246 -24 -8.89
9 WIIM 252 230 -22 -8.73
10 MAYA 7,000 6,425 -575 -8.21
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,615 1,835 220 13.62
2 INDY 1,335 1,675 340 25.47
3 ANTM 795 845 50 6.29
4 PTBA 2,880 3,060 180 6.25
5 MNCN 1,000 985 -15 -1.50
6 SMBR 875 1,090 215 24.57
7 BBRI 4,310 4,330 20 0.46
8 TAMU 500 520 20 4.00
9 JPFA 1,495 1,520 25 1.67
10 ADRO 1,245 1,330 85 6.83