KKP Sebut 'Ikan Makan Korban Tsunami' Hoaks

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Periklanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP-KKP), Rifky Effendi Hardijanto, meminta masyarakat yang terdampak tsunami agar tidak ragu mengonsumsi ikan. Salah satunya korban tsunami di Pandeglang, Serang, Banten. 

Menurutnya, bencana yang terjadi bukanlah keinginan siapa pun, apalagi tsunami. Akan tetapi, belakangan ini beberapa wilayah Indonesia terkena dampak dari bencana alam tersebut bahkan muncul hoaks yang menyebutkan bahwa ikan memakan korban tsunami. Inilah yang mesti diluruskan. 

"Itu semua berita bohong! untuk itu, kami terus mengedukasi ke masyarakat bahwa tidak ada hubungannya antara tsunami dengan berita hoaks tersebut" ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/2/2019).

Pasalnya, kata Rifky, saat ini banyak isu beredar bahwa ikan laut hasil tangkapan nelayan mengonsumsi tubuh korban. Akhirnya timbul keraguan di masyarakat untuk mengkonsumi ikan laut. "Sekali lagi, itu berita hoaks!" tandasnya.

"Makan ikan sejatinya biasa dilakukan, tujuan utamanya mendorong agar masyarakat mengonsumsi ikan secara nasional. Pasca-tsunami di Pandeglang, ada keraguan dari masyarakat untuk mengonsumsi ikan hasil tangkapan nelayan. Hal ini yang ingin kami luruskan, terutama beredarnya hoaks tersebut dan mengakibatkan kerugian nelayan karena tidak bisa berjualan. Jadi, saya tegaskan bahwa kabar itu tidak benar. Masyarakat jangan khawatir justru dengan untuk mengonsumsi ikan, badan menjadi sehat dan otak juga cerdas," sambungnya. 

Dengan tegas, Rifky mengatakan bahwa isu ikan laut memakan korban tsunami adalah persepsi yang salah. Ia pun berharap konsumsi ikan di Pandeglang bisa terus meningkat tiap tahun.

"Kami di sini menangkis isu bahwa ikan laut mengonsumsi korban, ini adalah kesalahan persepsi. Pada dasarnya, ikan itu pemilih dalam mencari makanan. Tentu kami menginginkan adanya peningkatan konsumsi ikan pada masyarakat Pandeglang yang semula hanya 25kg per tahun. Selain budi daya, kami berharap nelayan bisa mendukung peningkatan konsumsi ikan di sini," lanjutnya

Lebih jauh, Rifky tak menampik pasca-tsunami pada 22 Desember 2018 lalu, para nelayan mengalami trauma dan mengakibatkan ratusan perahu mereka rusak.

Karenanya, guna mendukung para nelayan untuk kembali melaut, Rifky mengatakan, pihaknya akan memberikan bantuanberupa alat tangkap. Kemudian menginstruksikan BUMN datang ke Pandeglang untuk membeli hasil tangkapan nelayan karena dikhawatirkan isu yang beredar memengaruhi daya beli masyarakat terhadap ikan laut.

"Saya tahu, pasti para nelayan ada trauma. Akan tetapi, mereka harus fokus pada kehidupan keluarganya. Untuk itu, KKP memberikan bantuan berupa alat tangkap bagi nelayan yang terdampak tsunami. Ini jelas menjadi perhatian pemerintah bersama komponen masyarakat lain untuk segera me-recovery. Memang kekuatan anggaran pemerintah dalam memberikan dukungan pergantian alat tidak akan mampu memenuhi semuanya maka kami mengajak seluruh komponen bangsa," ujar Rifky.

"Nelayan-nelayan yang mampu, diharapkan segera melaut. Kami harapkan kesejahteraan nelayan ini semakin baik dalam setahun terakhir. Untuk hasil tangkapan, tentu kami harapkan ada yang beli. Kami pun siap memfasilitasi. Kalau perlu kami akan gerakan para BUMN untuk ke sini membeli ikan," katanya.

Rifky mengklaim hingga sebulan lebih pasca-tsunami Pandeglang, KKP terus menyalurkan bantuan. Namun, ia berharap ada kegiatan CSR dari perusahaan, BUMN, dan masyarakat lain agar lebih meringankan beban para korban tsunami Pandeglang.

"Bantuan terus mengalir. Kalau kami bicara sektor perikanan, itu kan ranahnya KKP. Akan tetapi, kami ingin ada CSR dari perusahaan, BUMN, dan masyarakat yang lebih banyak. Karena itu pasti suatu aset akumulasi dari kerja keras mereka sekian tahun. Mungkin kami bisa advance, refresh itu semua dengan sumber daya yang ada, tetapi pasti ada tahapannya," paparnya.

"Tentu saya lihat mana yang paling esensial, bisa dibantu, dan mampu survive sendiri. Ini tentu ibu bupati yang bisa monitor. Kondisi yang lumpuh harus di-support lebih dulu dengan diberi bantuan instan" lanjut Rifky.

Di kesempatan sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan KKP kepada Kabupaten Pandeglang.

"Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Menteri Susi Pudjiastuti karena sudah menurunkan banyak dirjennya. Dari lima, sudah ada tiga dirjen yang datang ke Pandeglang untuk penanganan korban tsunami dan para pengungsi dengan penanganan segera. Mulai dari kelumpuhan di sektor pariwisata, bagaimana penjualan mereka dalam pemasarannya terhambat, alhamdulillah dirjennya datang dan memberikan solusi," beber Irna.

"Yang dikatakan Pak Dirjen harus ada koordinasi lintas sektoral, kami dipanggil Kemenko PMK untuk memaparkan apa saja yang dibutuhkan kepada beberapa kementerian yang hadir. Dan dalam waktu cepat ini akan ada beberapa klaster yang lumpuh total, sedang dan ringan. Itu ada klaster yang akan diupayakan ke sana, mulai dari permodalan, BMKG enggan untuk menangani early warning system gempa vulkanik yang memang belum ada. Secara keseluruhan akan diselesaikan dalam waktu cepat, minggu depan saya akan paparkan di BNPB dengan calon pengungsi huntara," sambung Irna. 

Ia pun meminta kepada jajaran Kementerian dan Pemerintah Provinsi Banten agar menggelar kegiatan, baik rapat koordinasi (rakor) ataupun kegiatan lainnya di Kabupaten Pandeglang, khususnya di lokasi yang menjadi dampak bencana.

Menurut Irna, dengan adanya kegiatan yang dilakukan di tempat lokasi bencana akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi lokasi wisata. Dengan begitu lokasi wisata pun akan berangsur pulih. Ia mencontohkan, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sudah melakukan hal tersebut.

'Jadi, Pak Menteri Pariwisata komit sekali. Setiap bulan akan datang ke Pandeglang. Seperti Desember lalu, kemudian pada Januari ini dan akan datang di 25 Februari untuk pelaksanaan kegiatan nasional dan rakor-rakornya di Kabupaten Pandeglang sehingga dapat kembali pulih," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat dan wisatawan perlu diberikan bukti bahwa tempat pariwisata di Pandeglang sudah siap dalam melayani wisatawan. Karenanya, ia mengimbau agar jajaran kementerian dapat merespons hal tersebut.

"Kami mengimbau kepada KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kementerian PU, BNPB, agar bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di Pandeglang sehingga bisa kembali pulih di sektor pariwisata," tandasnya.