Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:57 WIB. Mitra - Indonesia-Korea Selatan aktifkan kembali kemitraan ekonomi.
  • 19:56 WIB. Kementan - Kementan memfasilitasi kerja sama petani jagung-peternak ayam di Kab.Blora.
  • 19:55 WIB. Jernang - Pengusaha pembibitan tanaman jernang asal Aceh mulai kembangkan komoditas "Dragon Blood".
  • 19:53 WIB. Migas - Defisit migas pada tahun 2050 akan semakin besar, yakni 3,82 juta BOPD minyak dan 24.398 MMSCFD.
  • 19:52 WIB. Ekspor - Produk kerajinan mozaik asal Bantul tahun ini akan diekspor ke Eropa.
  • 19:51 WIB. Migas - Pemerintah siap kucurkan $1,1 miliar atasi defisit migas.
  • 19:50 WIB. UMKM - Produk UMKM Sulut dipamerkan secara online.
  • 19:49 WIB. UKM - DPR mengatakan BUMN perbankan perlu lebih membantu kinerja UKM.
  • 19:48 WIB. Ekspor - NTT ekspor 75 ton rumput laut ke China.
  • 19:47 WIB. Kebun - Direktur Eksekutif PASPI: pembangunan perkebunan perlu kebijakan jangka panjang.
  • 19:24 WIB. BNI - BNI menargetkan penyaluran kredit ke BUMN tumbuh 12%-15% tahun ini.
  • 19:24 WIB. BRI - BRI membidik penyaluran kredit ke BUMN tumbuh hingga 6% di tahun 2019.
  • 19:21 WIB. BRI - BRI ingin menyalurkan menjadi 77% kredit ke UMKM.
  • 19:19 WIB. Finraya - Saham Finraya dimiliki Mandiri, BRI dan BNI masing-masing 20%.
  • 19:19 WIB. BTN - BTN dipastikan akan menjadi salah satu pemegang saham Finraya.

Komisi V DPR Tolak Rencana Bagasi Berbayar, Bakal Hantam UMKM

Foto Berita Komisi V DPR Tolak Rencana Bagasi Berbayar, Bakal Hantam UMKM
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi V DPR Intan Fauzi tegas menolak rencana sejumlah maskapai penerbangan menerapkan bagasi berbayar. Dia menilai kebijakan ini membuktikan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

"Disaat daya beli menurun, harga-harga masih tinggi, masyarakat juga dibebani dengan kebijakan bagasi berbayar. Ini namanya semena-mena terhadap rakyat dan saya kira, ini tidak adil," kata Intan dalam keterangan persnya, Jumat (1/2/2019).

Menurut Intan, kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan tak hanya merugikan penumpang, tapi menimbulkan efek domino bagi sektor lain. Bahkan dampak dari kebijakan ini pasti akan memukul sektor pariwisata, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Saya kira, kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Bagasi pesawat berbayar juga bisa mengganggu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," jelasnya.

“Bayangkan saja, masyarakat yang pulang kampung membeli oleh-oleh, souvenir, makanan, kopi, dodol, dll ditinggal saja di bandara karena takut kena biaya bagasi. Padahal, kita ini tengah mendorong UMKM, supaya mereka bisa jualan sovenir yang pada ujungnya UMKM kita bisa baik kelas. Nah, dengan bagasi berbayar ini sama saja mematikan usaha rakyat,” terang Ketua DPP PAN ini.

Padahal selama ini setiap penumpang yang membayar harga tiket pesawat sudah termasuk jatah bagasi.

"Masyarakat resah dengan kebijakan ini. Sebagai wakil rakyat, meminta pemerintah untuk membatalkan penerapan bagasi berbayar ini,” pinta Wakil Rakyat Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

Desakan pembatalan ini ujar Intan lantaran kebijakan bagasi berbayar ini merugikan masyarakat. Untuk itu, diharapkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kelangsungan penerbangan.

"Sebab dampaknya bagi rakyat sangat terasa,” tegasnya.

Sebenarnya kata Intan, kebijakan bagasi berbayar ini tidak perlu diterapkan jika maskapai penerbangan mengikuti aturan yang ada.

Saat ini, ada tiga kategori Airline yaitu Full Service Airline (Garuda Indonesia dan Batik Air), Medium Service  Airline (Sriwijaya Air dan NAM Air) dan Low Cost Carrier/LCC (Lion Air, Citilink, Air Asia).

"Mestinya maskapai penerbangan ini mengikuti aturan sesuai kategori ini tanpa harus membuat kebijakan bagasi berbayar,” ujarnya.

Ketika ditanya kebijakan ini untuk mengimbangi operasional maskapai menyusul masih tingginya harga Avtur, Intan mengatakan pemerintah harus turun tangan menekan harga Avtur ini.

“Saya kira, perlu koordinasi dengan Kementerian ESDM kenapa  harga avtur kita lebih mahal dibanding Negara lain. Jangan sampai beban biaya ini ditimpakan kepada rakyat,” tuturnya. 

Intan menegaskan jika tingginya harga avtur ini dibebankan kepada rakyata maka ini namanya kebijakan ini cari gampang.

“Kalau persoalan di harga avtur maka tugas pemerintah menurunkan dan masih ada ruang untuk itu karena dibanding Singapura, Malaysia dll harga avtur di Indonesia jauh lebih tinggi, jelasnya.

Demikian juga jika kebijakan ini bertujuan menaikan revenue maka pihak maskapai harus pintar melakukan terobosan guna mendapatkan tambahan pendapatan.

“Jangan dibebankan kepada masyarakat.  Tidak boleh perusahaan penerbangan semena-semena terhadap rakyat,” tegasnya.

Tag: Bagasi Berbayar, Komisi V DPR

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,784.10 3,745.33
British Pound GBP 1.00 18,313.61 18,124.73
China Yuan CNY 1.00 2,097.81 2,076.82
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,190.00 14,048.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,108.96 10,004.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.13 1,789.92
Dolar Singapura SGD 1.00 10,455.35 10,349.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,041.80 15,878.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.98 3,433.88
Yen Jepang JPY 100.00 12,841.63 12,709.67

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6494.667 -3.148 627
2 Agriculture 1612.273 9.233 21
3 Mining 1894.930 28.365 47
4 Basic Industry and Chemicals 879.497 -9.712 71
5 Miscellanous Industry 1359.758 -8.770 46
6 Consumer Goods 2656.426 -2.053 51
7 Cons., Property & Real Estate 454.123 1.975 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.559 1.577 71
9 Finance 1233.741 -2.007 91
10 Trade & Service 822.920 1.934 155
No Code Prev Close Change %
1 BNII 258 322 64 24.81
2 ALDO 2,020 2,510 490 24.26
3 MINA 615 725 110 17.89
4 MPPA 260 306 46 17.69
5 INCF 306 360 54 17.65
6 BABP 51 58 7 13.73
7 MLPL 137 155 18 13.14
8 CSIS 137 154 17 12.41
9 GIAA 426 474 48 11.27
10 KARW 87 96 9 10.34
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 400 300 -100 -25.00
2 NAGA 332 294 -38 -11.45
3 KONI 486 438 -48 -9.88
4 PSDN 246 222 -24 -9.76
5 AKSI 388 352 -36 -9.28
6 LION 665 615 -50 -7.52
7 FISH 3,670 3,400 -270 -7.36
8 TARA 840 780 -60 -7.14
9 SOTS 322 300 -22 -6.83
10 INAI 468 440 -28 -5.98
No Code Prev Close Change %
1 FREN 298 288 -10 -3.36
2 JPFA 2,500 2,440 -60 -2.40
3 ANTM 995 1,025 30 3.02
4 BBRI 3,840 3,910 70 1.82
5 BMRI 7,275 7,200 -75 -1.03
6 EXCL 2,530 2,610 80 3.16
7 INDY 1,785 1,925 140 7.84
8 BUMI 153 154 1 0.65
9 FILM 795 785 -10 -1.26
10 ADRO 1,245 1,295 50 4.02