Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:55 WIB. Pinterest - Pinterest siap melantai di Bursa AS tahun ini.
  • 12:54 WIB. Satelit - Satelit pertama Indonesia bernilai Rp3,5 triliun.
  • 12:53 WIB. NASA - NASA perringatkan SpaceX dan Boeing terkait misi luar.
  • 12:33 WIB. Messi - Messi panen sanjungan di media sosial.
  • 12:06 WIB. Apple - Bangkitkan penjualan iPhone, Apple beri cicilan tanpa bunga.
  • 09:55 WIB. Realme - Realme 3 meluncur perdana di India.
  • 09:54 WIB. Xiaomi - Xiaomi berambisi kuasai Eropa.

Tak Bisa Lari dari Fakta Persidangan, "Yasudah Kami Minta Hukuman Diringankan Saja"

Foto Berita Tak Bisa Lari dari Fakta Persidangan,
Warta Ekonomi.co.id, Ambon -

Tim penasihat hukum Anthoni Liando, terdakwa kasus dugaan suap pajak terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon meminta majelis hakim tipikor meringankan hukuman penjara selama tiga tahun yang dituntut JPU Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).

"Kami selaku PH bukan meminta agar terdakwa dibebaskan, tetapi sesuai pembelaan bahwa dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat mengatakan penasihat hukum juga sebagai penegak hukum," kata tim PH dikoordinir Jonathan Kainama di Ambon, Jumat (1/2/2019).

Permintaan PH disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor Ambon, Pasti Tarigan dan didampingi empat orang hakim anggota dengan agenda mendengarkan pembelaan PH atas tuntutan JPU KPK. Oleh karenanya kalau fakta membenarkan klien mereka bersalah maka harus secara sportif dikatakan demikian.

"Makanya terurai dalam surat pembelaan bahwa kami sependapat dan tidak bisa lari dari fakta-fakta persidangan," ujarnya.

Secara terang-benderang kliennya telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pasa 5 ayat (1) huruf A dari UU tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Akan tetapi sebagai catatan bahwa perbuatan terdakwa ini menjadi sempurna karena adanya faktor-faktor pendukung.

"Yang pertama adalah proses pengawasan atau pendampingan dari KPP Pratama Ambon tidak dilakukan secara baik, artinya kalau dari awal diimbau agar klien kami menjadi seorang wajib pajak yang masuk kategori pengusaha kena pajak (PKP) pastinya dituruti," kata Jonathan.

Namun, tidak pernah ada imbauan resmi yang dilakukan pihak kantor pajak, kemudian masalah fungsi pengawasan secara menyeluruhyang dilakukan langsung oleh Kepala KPP Pratama Ambon.

"Padahal klien kami ini punya indikasi sebagai wajib pajak yang taat," katanya.

Contohnya dalam tahun 2015 Anthoni Liando diminta memberikan setora tambahan wajib pajak sebesar Rp200 juta oleh mereka dan dipenuhi, kemudian muncul program pengampunan pajak dari pemerintah dan secara sukarela juga diikuti Anthoni Liando.

Terakhir tahun 2017, atas inisiatif sendiri terdakwa membuat badan hukum atas usahanya berupa Cv dan mengukuhkan dirinya sebagai wajib pajak yang masuk kategori PKP.

Perbuatan suap ini juga menjadi sempurna karena ketika tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dan tidak berselang lama ada jumlah nilai pajak yang harus disetor antara Rp1,7 miliar hingga Rp2,4 miliar.

"Ini sebuah angka fantastis dan pengusaha inginkan angka yang aman saja sehingga diupayakan pendekatan oleh terdakwa untuk mengurangi nilai pajak yang harus disetorkan," jelas Jonathan.

Kemudian angka ini berubah-ubah lagi menjadi Rp1,3 miliar dan terakhir Rp1.037 miliar, padahal dalam aturan itu informasinya harus dalam bentuk SPAT dan tidak bisa sesuai hasil pemeriksaan.

Terdakwa dalam kesempatan itu juga membacakan pembelaanya sendiri yang intinya menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, menerangkan alasan tidak adanya imbauan KPP agar dirinya menjadi wajib pajak yang PKP sehingga mempengaruhinya melakukan tindakan suap.

Atas pembelaan tim PH dan terdakwa sendiri, JPU KPK, Darmian menyatakan tetap pada tuntutannya. Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembacaan putusan.

Tag: korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Rawpixel

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93