Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:25 WIB. Sabu - Sinergi Bea Cukai dan BNN gagalkan penyelundupan 52 kilogram sabu.
  • 16:25 WIB. Pertanian - Kementan tindak tegas pelanggaran pupuk dan pestisida.
  • 16:24 WIB. Baput - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan bakal menindaklanjuti dugaan kartel bawang putih.
  • 16:24 WIB. Mamin - Tarif mahal membuat ekspor produk mamin Indonesia kalah bersaing.
  • 16:23 WIB. Pertanian - Kementan kembangkan pertanian modern berbasis korporasi.
  • 16:22 WIB. Wisnus - Tiket pesawat tetap mahal, kunjungan wisatawan nusantara anjlok dan outbound naik.
  • 16:22 WIB. Tol - GT Cikampek utama dan GT Kalihurip Utama siap digunakan untuk arus mudik.
  • 16:21 WIB. Kilang - Kilang Bontang berpotensi alami unmanageable high inventory.
  • 16:20 WIB. Daging - Tekan impor, Kadin tingkatkan produksi daging sapi lokal.
  • 16:20 WIB. Sepeda - Industri sepeda tak terpengaruh kondisi perpolitikan yang ada.
  • 16:19 WIB. Bapok - Kemenperin menyediakan bapok dengan harga terjangkau.
  • 16:18 WIB. E-money - Mudik lebaran, bank menyiapkan 80.000 e-money.
  • 16:18 WIB. NTT - Jokowi: air menjadi kunci kemakmuran di Nusa Tenggara Timur.
  • 16:17 WIB. Minyak - Harga minyak naik akibat meningkatnya ketegangan AS-Iran.
  • 16:16 WIB. Penerbangan - Heliport komersial majukan bisnis penerbangan.

Jokowi Janji Kabulkan Harapan 17 Ribu Penyuluh Pertanian

Jokowi Janji Kabulkan Harapan 17 Ribu Penyuluh Pertanian - Warta Ekonomi
WE Online, Semarang -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menjawab keinginan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekan ini.

"Saya sudah mengetahui permasalahannya. Besok saya panggil Menpan RB, Selasa libur. Rabu atau Kamis saya sudah mengetahui," kata presiden saat acara pertemuan dengan THL TBPP di GOR Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019).

Ia bahkan sebelumnya secara jujur mengakui baru mengetahui ada problem THL di dunia pertanian.

Sebab yang selama ia pahami hanya persoalan serupa untuk guru dan bidan yang sedang diselesaikannya satu persatu.

"Yang diharapkan kan THL yang masih belum diangkat begitu, benar? Saya baru diberitahu jadi kalau disuruh menjawab sekarang, ya sulit. Wong baru diberitahu bagaimana mau menjawab," katanya.

Baca Juga: Jokowi Bertemu Perangkat Desa se Indonesia, Ternyata Ini yang Dibahas

Ia menegaskan, tidak bisa memberikan langsung jawaban yang akan memuaskan karena harus melihat dahulu prosedur dan aturan yang terkait persoalan tersebut.

"Saya ngomong apa adanya. Baru di sini tadi saja saya masih minta penjelasan. Saya tidak bisa ngomong langsung menyenangkan. Saya harus bicara masalah prosedur yang harus dilalui, namun percayalah kita ingin selesaikan masalah-masalah yang ada. Namun jangan dipaksa saya jawab sekarang. Ini masalah yang sekarang saya sudah mengerti," katanya.

Ia sendiri mendapatkan laporan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan setidaknya 40.000 tenaga penyuluh lapangan.

Sementara jumlah THL saat ini sebanyak 17.000 dan mereka mengharapkan untuk bisa diangkat menjadi ASN.

"Ya kalau itu bisa diisi dengan bapak, ibu, dan saudara ya Alhamdulillah akan lebih baik. Karena bapak ibu sekalian sudah mempunyai pengalaman 13 tahun. Benar? Sudah punya pengalaman di lapangan sudah punya pengalaman dampingi petani," katanya.

Namun, ia menegaskan, untuk persoalan pengangkatan ASN memerlukan payung hukum bisa melalui Perpres atau Keppres.

Tetapi hal itu, kata dia, harus dilihat dengan seksama jangan sampai bertentangan dengan undang-undang.

"Kita lihat dulu UU memungkinkan enggak. Saya ngomong blak-blakan saya enggak mau ngomong manis-manis," katanya.

Ia berharap untuk tidak kemudian diminta menabrak aturan meski logikanya Indonesia masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian.

"Jangan sampai saya disuruh nabrak regulasi dan UU. Saya pulang besok saya panggil Menpan RB peluangnya seperti apa. Nanti kalau tidak tabrak UU saya undang 17 ribu," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pekerjaan besar di bidang pertanian. Contohnya untuk urusan jagung pada 2014 impor Indonesia 3,6 juta ton, pada 2018 impor jagung kita 180 ribu ton.

Baca Juga: Mentan Puji Penyuluh Sebagai Pahlawan Pertanian Indonesia

"Artinya kita sudah mengurangi nyaris 3,4 juta ton impor jagung dari luar negeri. Itu keberhasilan bapak ibu dalam memperbaiki produksi. Tapi juga tolong diatur jangan sampai karena produksi melimpah tidak diatur tata waktu yang terjadi adalah harga yang anjlok. Hati-hati. Pengaturan seperti itu perlu dilakukan," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden berbicara di depan ribuan THL yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Ia juga menyempatkan untuk berdialog dengan dua THL yang mengharapkan bisa diangkat sebagai ASN karena sudah lama mengabdi di lapangan.

Namun salah satu dari mereka mengeluhkan terkendala aturan usia yang harus di bawah 35 tahun agar bisa diangkat sebagai ASN.

"Kalau saya sih lebih suka yang sudah berpengalaman," kata Presiden Jokowi dan disambut tepuk tangan meriah.

Turut hadir pada kesempatan itu Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Pertanian (Kementan), Pilpres 2019, Pemilu 2019

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,876.15 3,836.82
British Pound GBP 1.00 18,500.33 18,315.59
China Yuan CNY 1.00 2,106.68 2,085.81
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,534.00 14,390.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,048.81 9,942.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,851.80 1,833.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,567.88 10,461.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,231.57 16,065.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,475.37 3,438.47
Yen Jepang JPY 100.00 13,193.54 13,060.45

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5951.372 44.251 633
2 Agriculture 1366.777 14.842 21
3 Mining 1624.810 15.212 47
4 Basic Industry and Chemicals 712.136 4.816 71
5 Miscellanous Industry 1221.444 17.621 46
6 Consumer Goods 2370.755 11.367 52
7 Cons., Property & Real Estate 441.498 6.423 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1080.867 1.302 74
9 Finance 1194.094 9.687 90
10 Trade & Service 790.186 6.735 156
No Code Prev Close Change %
1 CNTX 472 590 118 25.00
2 BSSR 1,280 1,600 320 25.00
3 MASA 454 565 111 24.45
4 INCF 214 266 52 24.30
5 SKBM 300 372 72 24.00
6 MCOR 121 150 29 23.97
7 RELI 202 250 48 23.76
8 MINA 1,240 1,530 290 23.39
9 POOL 1,885 2,280 395 20.95
10 MKPI 13,975 16,725 2,750 19.68
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 570 464 -106 -18.60
2 NIPS 260 218 -42 -16.15
3 KOIN 250 212 -38 -15.20
4 YPAS 525 452 -73 -13.90
5 POSA 460 398 -62 -13.48
6 BALI 1,780 1,550 -230 -12.92
7 IIKP 70 61 -9 -12.86
8 TRIS 238 210 -28 -11.76
9 CITY 344 308 -36 -10.47
10 BRAM 9,025 8,100 -925 -10.25
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,750 3,750 0 0.00
2 MNCN 925 945 20 2.16
3 APLI 81 75 -6 -7.41
4 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
5 BBCA 26,900 27,300 400 1.49
6 ABBA 142 153 11 7.75
7 BMRI 7,225 7,250 25 0.35
8 UNTR 24,500 24,725 225 0.92
9 MTPS 1,140 1,165 25 2.19
10 BBNI 8,425 8,600 175 2.08