Dianggap Berhasil Program Tol Laut, Pemerintah Segera Tambah 100 Kapal

Warta Ekonomi, Surabaya -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, program tol laut selama empat tahun sudah banyak capaian keberhasilan. Salah satunya, adalah penambahan jumlah armada.

Untuk itu, kata Budi, pemerintah akan menyiapkan 100 kapal untuk program tol laut tersebut. Diharapkan penambahan 100 kapal ini mampu, mengkonektivitaskan terwujud dan disparitas harga bisa ditekan.

"Ini yang pada awalnya kita hadirkan cuma dua kapal, tetapi tahun ini kita menyerahkan 100 kapal dengan pembagian 50 unit kapal untuk BUMN dan 50 unit diberikan pada swasta," tegas Budi diacara “Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga dalam rangka Hari Pers Nasional di ruang pertemuan KM Dorolanda di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (4/2/2019).

Sebelumnya, lanjut Budi, dalam program tol laut pemerintah hanya menyedia dua kapal. Seiring perjalanan program tol laut selama empat tahun terakhir banyak capaian dengan program yang digagas oleh presiden Jowo Widodo (Jokowi).

"Awalnya kita cuma hadirkan dua kapal saja, tetapi tahun ini kita menyerahkan lagi ,” katanya.

Dengan penambahan itu, kata Budi, selain sebagai parameter semakin pesatnya perkembangan tol laut. Ini membuktikan, bahwa program tol laut memiliki potensi baik maka menghadirkan armada terbaru dan terbaik untuk masyarakat.

"Itu semua adalah anggaran negara yang diberikan kepada korporasi dan nanti juga akan ada subsidi untuk efisiensi bagi masyarakat," ujarnya

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan adanya tol laut berpengaruh terhadap disparitas harga antara satu daerah dengan lainnya, terutama di kawasan Indonesia Timur.

"Karena tanpa tol laut dalam tiga tahun kedepan berturut-turut kami tidak akan mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok yang rata di seluruh Indonesia," ungkap Enggartiasto.

Enggartiasto mengambil contoh pada musim Ramadan dan Lebaran tahun lalu. Karena ada tol laut, distribusi bahan kebutuhan pokok lebih merata dan beban harga konsumsi ke kawasan Indonesia Timur bisa lebih dikendalikan.

"Jadi, ini pendekatannya supply side, karena tidak ada demandnya," pungkasnya.