Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:24 WIB. Ma'ruf Amin - Pusi Neno sama saja menaggap Jokowi dan saya sebagai orang kafir.
  • 13:24 WIB. Ma'ruf Amin - Neno menempatkan puisinya seperti perang Badar, padahalkan Indonesia gelar Pemilu.
  • 13:24 WIB. Ma'ruf Amin - Puisi Neno Warisman di Munajat 212 seperti doa Nabi Muhammad kala perang Badar.
  • 10:39 WIB. Dradjad Wibowo - Kami optimis dapat menurunkan harga pangan.
  • 10:39 WIB. Dradjad Wibowo - Prabowo berpihak ke petani, peternak, petambak, nelayan, dan emak-emak.
  • 10:38 WIB. Dradjad Wibowo - Penurunan harga pangan adalah komitmen Prabowo-Sandi.
  • 09:10 WIB. Inas Nasrullah - Penurunan harga pangan oleh Prabowo secara tangan besi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Yang ditakuti oleh petani dan peternak, Prabowo dikenal ganas dan telengas.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Cara Prabowo turunkan harga pangan, bakal ada petani dan peternak merugi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Upaya turunkan harga telur hingga beras dalam waktu 100 hari bakal ugal-ugalan.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Pengalaman Sandiaga selama berkampanye bakal dipaparkan pada debat nanti.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga bakal menguasai tema debat ketiga berhadapan Ma'ruf Amin.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga punya pengetahuan cukup soal kehidupan sosial Indonesia.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Persoalan bangsa hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan umum.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Bahasa agama biasanya bicara secara umum hingga level moral, sedang teknis tidak.

Bappenas: Regulasi dan Institusi Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Foto Berita Bappenas: Regulasi dan Institusi Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi kebijakan.

Namun menata regulasi yang tertib dan sederhana menjadi solusi sekaligus suatu tantangan, karena inventarisasi regulasi masih tersebar diempat K/L, yaitu: Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Sekretaris Kabinet.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, melihat kewenangan regulasi yang tersebar di keempat K/L memiliki potensi disharmoni yang tinggi, pemikiran adanya suatu lembaga pengelola regulasi yang akan mengintegrasikan fungsi penyusunan dan pembentukan peraturan, serta memperkuat kewenangannya menjadi suatu keniscayaan.

"Lembaga ini akan fokus pada penyusunan dan pembentukan regulasi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Menteri Bambang dalam Media Briefing Reformasi Regulasi: Dalam Rangka Mewujudkan Sinergi Antara Kebijakan dan Regulasi untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional, Rabu (6/2/2019), di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Berdasarkan keterangan, tahun lalu Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), juga telah melakukan Background Study Reformasi Regulasi dalam rangka penyusunan RPJMN Teknokratik 2020-2024.

Kajian tersebut menghasilkan lima rekomendasi, yaitu:

(i) sinkronisasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah;

(ii) pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih ketat;

(iii) optimalisasi perencanaan legislasi yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan;

(iv) pelembagaan fungsi monitoring dan evaluasi dalam sistem peraturan perundang-undangan; serta

(v) pengintegrasian fungsi dalam sistem peraturan perundang-undangan melalui penataan kelembagaan dan penguatan sistem.

“Hasil background study reformasi regulasi ini akan kami tindak lanjuti dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat sinergi kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat memberikan stimulus positif untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional,” Menteri Bambang menambahkan.

Ia menekankan penataan regulasi juga harus sejalan dengan sistem KRISNA e-planning, sehingga pemerintah dapat melakukan cut loss budget pada tahapan perencanaan yang berbasis pada sinergi kebijakan regulasi.

Untuk lebih menunjukan dukungan teknologi informasi terhadap agenda reformasi regulasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas akan menunjukan showcase bagaimana teknologi informasi dapat mempercepat penelurusan regulasi terkait UMKM yang diatur oleh berbagai K/L, namun tidak sinkron substansi pengaturannya satu dengan lainnya, dan keterkaitan dengan kebijakan menjadi penting untuk direvieu kembali.

“Kementerian PPN/Bappenas akan membangun suatu sistem Teknologi Informasi untuk mendukung reformasi regulasi berbasis machine learning dan artificial intelligence, serta diperkuat perhitungan Cost and Benefit Analysis dan Regulatory Impact Analysis.Sistem ini berfungsi mengidentifikasi sinergi kebijakan dan regulasi, klasifikasi regulasi, dan keterkaitan antar regulasi,” jelas beliau.

Sinergi Kebijakan dan Regulasi penting untuk mengurangi inefisiensi anggaran pembangunan nasional melalui penyusunan regulasi yang terukur. Klasifikasi Regulasi penting untuk melihat pemetaan K/L yang terlibat pada sektor pembangunan dan mengawal keterpaduan regulasi di tingkat pusat dan daerah. Sementara Keterkaitan antar Regulasi sebagai landasan awal untuk meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan antar K/L yang berakibat pada output perekonomian nasional dan penurunan produktivitas pelaku usaha.

Konkrit permasalahan regulasi di Indonesia dapat dilihat pada regulasi usaha kecil yang tersebar kedalam 23 K/L, sehingga menimbulkan multiple definition, misinterpretasi, serta ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Pada 2018, Kementerian PPN/Bappenas bersama Universitas Pelita Harapan - Institute of Economic Analysis of Law and Policy (UPH-IEALP) telah melakukan kajian regulasi di bidang UMKM secara kuantitatif dengan menggunakan tools economic analysis of law terhadap 29 regulasi dari total 48 regulasi UMKM yang diinventarisasi pada tahap awal.

“Konsekuensi pasti dari beban regulasi tersebut adalah biaya tinggi, time consuming, dan proses yang rumit. Hal ini juga secara langsung berimplikasi pada produktivitas dan daya saing investor pemula,” kata Menteri Bambang.

Kementerian PPN/Bappenas menyatakan, sejak 2015, agenda reformasi regulasi telah diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas. Pada 2016-2017, Kementerian PPN/Bappenas mengawal simplifikasi regulasi dengan fokus pada bidang perizinan, investasi, tata niaga ekspor dan impor, dan kemudahan berusaha. Keempat fokus dipilih karena berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang salah satunya diindikasikan dengan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia.

Berdasarkan keterangannya, pada 2016, simplifikasi regulasi menghasilkan 324 regulasi dicabut, 75 regulasi direvisi, serta sebanyak 19 regulasi beririsan dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dari total 20 K/L. Sementara pada 2017, simplifikasi regulasi menghasilkan 106 regulasi dicabut, 91 regulasi direvisi, dan 237 regulasi digabung menjadi 30 regulasi dari total 21 K/L.

Tag: Pertumbuhan Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Kementerian PPN/Bappenas

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93