Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Di Sumut, Kasus Korupsi Terbanyak dari Sektor Infrastruktur

Di Sumut, Kasus Korupsi Terbanyak dari Sektor Infrastruktur Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Medan -

Provinsi Sumatera Utara salah satu provinsi yang luas di Indonesia, sehingga sektor infrastruktur sangat diperlukan agar masyarakat lebih sejahtera. Namun ternyata, untuk di Sumut, sektor infrastruktur yang banyak terlibat kasus korupsi.

Kordinator Eksekutif Sentra Advokasi untuk Pendidikan Rakyat (Sahdar) Sumut, TR. Arif Faisal mengatakan, ada beberapa LSM yang serius menangani permasalahan yang ada di Sumut, namun memang ada juga LSM yang "nakal" hanya untuk mendapatkan proyek.

"Misalnya dari segi lelang proyek pembangunan ada beberapa kasus kita jumpai bahwa pemerintah dan beberapa kolega yang melakukan monopoli," katanya dalam acara diskusi publik "Persepsi publik dan pelaku usaha di sektor infrastruktur, perizinan, dan kepabeanan  tentang anti korupsi di daerah" di Medan, Kamis (6/2/2019).

Dikatakannya, di Sumut ini sektor infrastruktur sangat diperhatikan, melihat sampai saat ini jalan di Medan maupun kabupaten/kota belum maksimal pembangunannya.

"Sudah berapa kali diganti kepala dinas tetap saja belum maksimal hasilnya. Bahkan tidak berubah, ini menjadi perhatian seharusnya," ujarnya.

Bahkan, Arif melihat masalah korupsi bukan lagi masalah hukum semata, melainkan masalah sosial. Dari tahun 2011 hingga saat ini korupsi infrastruktur meningkat.

"Ada aturan yang diganti namun prilaku tidak berubah, jadi sama saja, dan seharusnya jika ada proyek pembangunan diadakan kompetisi, namun yang terjadi monopoli, ini sudah terjadi di Sumut," katanya.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Ahmad Khoiril Umam mengatakan, secara umum, mayoritas warga Sumatera Utara menilai tingkat korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir yaitu 54%. Dibandingkan dengan temuan survei 2016 lalu.

"Jadi persepsi warga terhadap meningkatnya korupsi cenderung naik, dari 43% pada 2016 menjadi 54% tahun ini. Persepsi warga Sumatera Utara ini relatif sama dengan persepsi publik di tingkat nasional," ujarnya.

Warga Sumatera Utara menilai korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat, lalu menurun hingga yang paling sedikit korupsinya di tingkat desa/kelurahan. 

Ini menunjukkan bahwa semakin jauh dari warga, pemerintah semakin dinilai korup, dan sebaliknya. 

"Kinerja pemerintah dinilai oleh warga Sumatera Utara semakin baik terutama dalam membangun infrastruktur, seperti jalan raya dan pembangkit listrik, dan mengusahakan keterjangkauan pelayanan kesehatan," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Khairunnisak Lubis
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: