Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:57 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,20% di awal sesi I.
  • 08:43 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka positif 0,05% pada level 2.992
  • 08:37 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka positif 0,19% pada level 26.553
  • 08:35 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 58,82 US$/barel
  • 08:34 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 52,89 US$/barel
  • 08:33 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.484 US$/troy ounce
  • 08:33 WIB. Valas - Dollar menguat 0,25% terhadap Yuan pada level 7,0997 Yuan/US$
  • 08:31 WIB. Valas - Rupiah dibuka melemah 0,17% terhadap Dollar pada level Rp 14.190 per US$
  • 08:29 WIB. Valas - Dollar melemah 0,19% terhadap Yen pada level 108,65 Yen/US$
  • 08:28 WIB. Valas - Dollar menguat 0,32% terhadap Poundsterling pada level 1,2746 US$/Pound
  • 08:26 WIB. Valas - Dollar menguat 0,04% terhadap Euro pada level 1,1029 US$/Euro
  • 08:22 WIB. Bursa - Indeks Strait Times dibuka positif 0,31% pada level 3.125
  • 07:33 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka positif 1,73% pada level 22.590
  • 07:31 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka positif 0,91% pada level 2.086
  • 07:29 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 1,00% pada level 2.995

Sofyan Djalil: BPN Sekarang Tak Ada Pungutan Sama Sekali, Benarkah?

Sofyan Djalil: BPN Sekarang Tak Ada Pungutan Sama Sekali, Benarkah? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, mengomentari soal pernyataan seorang warga di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, yang bercerita keluarganya diminta membayar Rp2,5 juta untuk menebus sertifikat tanah, padahal seharusnya gratis.

Sofyan menjelaskan, memang ada tarif untuk mengurus administrasi pra sertifikat atau persiapan pendaftaran tanah, tapi tidak sampai jutaan.

"Saya kira masih ada case 1 atau 2 karena begini, ketentuan yang ada bahwa desa bisa memungut sampai dengan Rp200 ribu untuk kepentingan pra sertifikat. Di BPN sekarang tidak ada pungutan sama sekali, tapi pada praktik lama ada kelompok masyarakat yang memungut," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/2/2018).

Baca Juga: Program Sertifikat Tanah Tak Gratis?

Karenanya ia mengingatkan masyarakat jika mengalami pungutan liar alias pungli selama mengurus sertifikat tanah segera melapor ke penegak hukum, jangan hanya diam.

"Pungli sesuai instruksi presiden dilaporkan saja kepada penegak hukum karena itu tindakan yang tidak dibenarkan, kecuali tindakan Rp200.000 sesuai SKB tiga menteri. Itu di Jawa Rp200.000, di luar jawa Rp350.000 Ada aturannya itu legal," jelasnya.

Menurut Sofyan, pemerintah terus menggelar sosialisasi ke masyarakat untuk mengurus sertifikat dan prosesnya bebas biaya, kecuali untuk kegiatan pra sertifikat. Dia mencontohkan di Jakarta biaya mengurus sertifikat sudah ditangani pemerintah provinsi dan pusat.

"Waktu menyerahkan sertifikat masyarakat juga melapor kalau dimintakan uang, jangan dikasih. Jadi memang ini adalah penyakit lama yang perlu pelan-pelan disosialisasi bahwa ini program pemerintah gratis. Kalaupun anda harus bayar, di luar Jakarta sesuai aturannya," tutupnya.

Baca Juga

Tag: Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, sertifikat tanah

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Muhamad Ihsan

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.81 3,750.91
British Pound GBP 1.00 17,916.85 17,735.76
China Yuan CNY 1.00 2,010.37 1,989.52
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.70 14,069.30
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.43 9,536.17
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.32 1,793.18
Dolar Singapura SGD 1.00 10,382.63 10,274.81
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,670.14 15,512.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,395.63 3,359.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,119.18 12,987.45

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6158.166 31.289 658
2 Agriculture 1344.671 -3.608 20
3 Mining 1608.393 -3.471 48
4 Basic Industry and Chemicals 887.968 24.249 74
5 Miscellanous Industry 1145.695 -2.323 50
6 Consumer Goods 2174.111 9.963 54
7 Cons., Property & Real Estate 501.457 1.148 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1212.948 2.953 75
9 Finance 1237.732 3.756 90
10 Trade & Service 801.990 3.006 165
No Code Prev Close Change %
1 IRRA 374 560 186 49.73
2 SLIS 630 785 155 24.60
3 PYFA 160 198 38 23.75
4 HDFA 125 147 22 17.60
5 ISSP 179 210 31 17.32
6 INTD 150 175 25 16.67
7 RODA 204 230 26 12.75
8 PNLF 268 300 32 11.94
9 INKP 6,275 7,000 725 11.55
10 FILM 216 238 22 10.19
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,340 1,105 -235 -17.54
2 ALKA 482 404 -78 -16.18
3 INAF 1,335 1,210 -125 -9.36
4 BOSS 750 680 -70 -9.33
5 LMAS 60 55 -5 -8.33
6 LPLI 125 117 -8 -6.40
7 ITMA 725 680 -45 -6.21
8 MFMI 488 458 -30 -6.15
9 CANI 165 155 -10 -6.06
10 WICO 540 510 -30 -5.56
No Code Prev Close Change %
1 FREN 168 180 12 7.14
2 MAMI 220 216 -4 -1.82
3 KPIG 133 138 5 3.76
4 LMAS 60 55 -5 -8.33
5 ISAT 3,040 3,260 220 7.24
6 BMTR 340 356 16 4.71
7 MSIN 454 450 -4 -0.88
8 INKP 6,275 7,000 725 11.55
9 SMBR 605 655 50 8.26
10 TCPI 6,700 6,400 -300 -4.48