Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:23 WIB. Samsung - Samsung mau rilis ponsel tiap bulan.
  • 18:21 WIB. WhatsApp - WhatsApp Business segera hadir di iPhone.
  • 18:20 WIB. Twitter - Fitur mirip Insta Story bakal hadir di Twitter.¬†
  • 18:19 WIB. Samsung - Samsung kenalkan Galaxy Tab paling ringan dan tipis.
  • 17:43 WIB. Suzuki - MPV 'murah' Suzuki dipermak, harga naik Rp3 juta.
  • 17:41 WIB. Bukalapak - Rating¬†Bukalapak terjun bebas di App Store.
  • 18:42 WIB. Jokowi - Usai Bukalapak, #UninstallJokowi kian menggema.

Pos Indonesia 'Ngeluh', Keuangan Terganggu

Foto Berita Pos Indonesia 'Ngeluh', Keuangan Terganggu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

PT Pos Indonesia (Persero) mengaku kebijakan bantuan sosial (bansos) nontunai yang mulai dilakukan sejak 2016 membuat keuangan perusahaan terganggu. Sebab semula dikirim melalui layanan jasa keuangan Pos Indonesia kini digarap oleh perbankan.

Direktur Keuangan, Eddi Santosa, mengatakan sejak berdiri perusahaan sangat bergantung dengan proyek pemerintah. Salah satunya program bantuan sosial.

"Jadi ketika bansos ditarik semua menjadi nontunai, dengan sendirinya likuiditas yang selalu ada ini ditarik," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Baca Juga: Direksi PT Pos Indonesia Diminta Mundur 

Selain bansos, Pos Indonesia kini tak lagi mendapatkan proyek dari pemerintah berupa pengiriman berbagai barang atau dokumen Kementerian/Lembaga secara langsung. Hal itu diklaim Eddi semakin memberatkan kinerja perusahaan.

"Dulu kiriman pemerintah seperti surat dan barang-barang banyak ke kami, lalu kartu Program Keluarga Harapan (PKH) itu juga," katanya.

Pendapatan dari proyek-proyek pemerintah, tambah Eddi, selama ini kerap menutup selisih yang masih ditanggung perusahaan atas biaya pengiriman barang secara keseluruhan. Dengan demikian, keuangan Pos Indonesia dapat tetap positif.

Penetapan tarif pengiriman barang sendiri dilakukan oleh pemerintah. Pihaknya juga tak bisa sembarangan menaikkan tarif meski masih menanggung selisih. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang merupakan revisi dari UU Nomor 6 Tahun 1984.

Namun, ia menekankan sebenarnya hal itu tak menjadi masalah selama perusahaan mengantongi pendapatan dari proyek pemerintah.

"Tarif itu kan yang menyesuaikan pemerintah dan memang sudah diatur secara universal, tapi selisihnya tidak dibayarkan pemerintah. Jadi, sudah tidak dapat subsidi selisih lalu proyek pemerintah juga kami tidak dapat langsung (lagi)," jelasnya.

Meski demikian, Edi mengaku pihaknya sebenarnya tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hanya saja, subsidi tak menghitung selisih tarif seperti yang dilakukan pemerintah pada subsidi listrik maupun BBM.

"Ada bantuan dari pemerintah dari ini seperti hibah kan, beda dengan subsidi yang diberikan oleh misalnya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)," imbuhnya.

Kendati begitu, ia mengaku tak ingin berdebat lebih banyak mengenai perubahan kebijakan bansos nontunai dan penugasan langsung proyek pemerintah. Eddi menyadari Pos Indonesia selama ini terbiasa dengan zona nyaman sehingga terganggu dengan perubahan kebijakan.

"Mungkin sekarang kami waktunya lebih fight," tutupnya.

Tag: PT Pos Indonesia (Persero), keuangan

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31