Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:47 WIB. BNI - BNI Cabang Tokyo menargetkan aset perseroan di Jepang hingga akhir tahun ini mencapai US$1 miliar.
  • 08:39 WIB. BNI - BNI Cabang Tokyo akan meningkatkan peran Subcabang Osaka.
  • 08:28 WIB. Rokok - San Francisco melarang rokok elektrik (e-cigarettes).
  • 08:17 WIB. ADHI - Adhi Karya mengantongi dana segar dari penerbitan obligasi senilai Rp1,02 triliun.
  • 07:44 WIB. Perang Dagang - Micron Technology, pembuat memory chips asal AS, masih nekat mengirim barang ke Huawei.
  • 07:33 WIB. Gold - Emas naik 10% sepanjang Juni, melewati US$14.000 sejak Agustus 2013.
  • 07:24 WIB. Minyak - U.S. crude futures turun 7 sen menjadi  US$57.83 per barel.
  • 07:21 WIB. Minyak - Benchmark Brent crude futures naik 19 sen  menjadi US$65.05 per barel.
  • 06:41 WIB. PPRO - PT PP Properti masih berfokus pada proyek TOD di dekat stasiun Juanda.
  • 06:38 WIB. Energi - Adaro Power memulai pilot project PLTS di wilayah Papua.
  • 06:12 WIB. BUMN - Menteri Rini menyebutkan BUMN ekspansi ke Laos.
  • 22:58 WIB. Perang Dagang - India menawarkan diri jadi sentra industri pengganti China.
  • 22:02 WIB. China - China Mobile anggarkan US$4 miliar untuk modal pengembangan jaringan 5G.

Pos Indonesia 'Ngeluh', Keuangan Terganggu

Pos Indonesia 'Ngeluh', Keuangan Terganggu - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

PT Pos Indonesia (Persero) mengaku kebijakan bantuan sosial (bansos) nontunai yang mulai dilakukan sejak 2016 membuat keuangan perusahaan terganggu. Sebab semula dikirim melalui layanan jasa keuangan Pos Indonesia kini digarap oleh perbankan.

Direktur Keuangan, Eddi Santosa, mengatakan sejak berdiri perusahaan sangat bergantung dengan proyek pemerintah. Salah satunya program bantuan sosial.

"Jadi ketika bansos ditarik semua menjadi nontunai, dengan sendirinya likuiditas yang selalu ada ini ditarik," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Baca Juga: Direksi PT Pos Indonesia Diminta Mundur 

Selain bansos, Pos Indonesia kini tak lagi mendapatkan proyek dari pemerintah berupa pengiriman berbagai barang atau dokumen Kementerian/Lembaga secara langsung. Hal itu diklaim Eddi semakin memberatkan kinerja perusahaan.

"Dulu kiriman pemerintah seperti surat dan barang-barang banyak ke kami, lalu kartu Program Keluarga Harapan (PKH) itu juga," katanya.

Pendapatan dari proyek-proyek pemerintah, tambah Eddi, selama ini kerap menutup selisih yang masih ditanggung perusahaan atas biaya pengiriman barang secara keseluruhan. Dengan demikian, keuangan Pos Indonesia dapat tetap positif.

Penetapan tarif pengiriman barang sendiri dilakukan oleh pemerintah. Pihaknya juga tak bisa sembarangan menaikkan tarif meski masih menanggung selisih. Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang merupakan revisi dari UU Nomor 6 Tahun 1984.

Namun, ia menekankan sebenarnya hal itu tak menjadi masalah selama perusahaan mengantongi pendapatan dari proyek pemerintah.

"Tarif itu kan yang menyesuaikan pemerintah dan memang sudah diatur secara universal, tapi selisihnya tidak dibayarkan pemerintah. Jadi, sudah tidak dapat subsidi selisih lalu proyek pemerintah juga kami tidak dapat langsung (lagi)," jelasnya.

Meski demikian, Edi mengaku pihaknya sebenarnya tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hanya saja, subsidi tak menghitung selisih tarif seperti yang dilakukan pemerintah pada subsidi listrik maupun BBM.

"Ada bantuan dari pemerintah dari ini seperti hibah kan, beda dengan subsidi yang diberikan oleh misalnya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)," imbuhnya.

Kendati begitu, ia mengaku tak ingin berdebat lebih banyak mengenai perubahan kebijakan bansos nontunai dan penugasan langsung proyek pemerintah. Eddi menyadari Pos Indonesia selama ini terbiasa dengan zona nyaman sehingga terganggu dengan perubahan kebijakan.

"Mungkin sekarang kami waktunya lebih fight," tutupnya.

Tag: PT Pos Indonesia (Persero), keuangan

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.76 3,750.60
British Pound GBP 1.00 18,120.74 17,938.24
China Yuan CNY 1.00 2,071.89 2,051.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,209.00 14,067.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,897.99 9,796.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,820.08 1,801.82
Dolar Singapura SGD 1.00 10,505.73 10,399.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,209.63 16,042.01
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,430.47 3,393.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,264.56 13,128.32

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6320.445 31.980 636
2 Agriculture 1462.734 12.139 21
3 Mining 1729.467 84.267 46
4 Basic Industry and Chemicals 773.084 8.727 71
5 Miscellanous Industry 1274.058 -1.017 47
6 Consumer Goods 2405.119 3.777 52
7 Cons., Property & Real Estate 486.531 -1.769 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1191.003 6.146 74
9 Finance 1291.358 1.492 90
10 Trade & Service 802.181 3.053 159
No Code Prev Close Change %
1 INDY 1,335 1,675 340 25.47
2 POSA 360 450 90 25.00
3 SMBR 875 1,090 215 24.57
4 ALKA 360 438 78 21.67
5 KONI 376 448 72 19.15
6 INPP 760 880 120 15.79
7 KIOS 635 735 100 15.75
8 KICI 268 310 42 15.67
9 GOLD 438 500 62 14.16
10 HRUM 1,395 1,590 195 13.98
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 468 352 -116 -24.79
2 HDFA 168 136 -32 -19.05
3 BRAM 10,000 8,100 -1,900 -19.00
4 YULE 181 161 -20 -11.05
5 ARTA 460 410 -50 -10.87
6 PGLI 476 430 -46 -9.66
7 PYFA 188 170 -18 -9.57
8 NICK 270 246 -24 -8.89
9 WIIM 252 230 -22 -8.73
10 MAYA 7,000 6,425 -575 -8.21
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,615 1,835 220 13.62
2 INDY 1,335 1,675 340 25.47
3 ANTM 795 845 50 6.29
4 PTBA 2,880 3,060 180 6.25
5 MNCN 1,000 985 -15 -1.50
6 SMBR 875 1,090 215 24.57
7 BBRI 4,310 4,330 20 0.46
8 TAMU 500 520 20 4.00
9 JPFA 1,495 1,520 25 1.67
10 ADRO 1,245 1,330 85 6.83