Prabowo 'Konyol' Tak Pernah Menjabarkan Bukti

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam sebuah kesempatan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memperkirakan sekitar 25% anggaran negara 'bocor'.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menilai ucapan Prabowo seperti ocehan politik bukan pidato politik.

"Ucapan Prabowo soal kebocoran anggaran Prabowo bagi saya lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Baca Juga: Tim Jokowi: Fahri Hamzah Pasti Bela Prabowo

Menurutnya, ucapan Prabowo itu juga pernah disampaikan pada Pilpres 2014 lalu. Namun Prabowo tidak mengungkap bukti-bukti dan tidak melaporkan kebocoran anggaran pada penegak hukum.

"Alasannya karena ocehan itu ibarat barang sudah menjadi barang bekas karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014. Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum," katanya.

Ia menambahkan, Prabowo senang menuding tanpa bukti. Sehingga menunjukkan karakter yang senang mencari sensasi daripada subtansi.

"Sikap Prabowo yang lebih doyan menuding tanpa bukti menunjukkan karakter politiknya yang doyan mencari sensasi ketimbang substansi. Wacana kebocoran anggaran ia ucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa tapi lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya," jelasnya.

Bagi Karding, publik saat ini sudah cerdas membedakan ucapan subtansi atau ocehan mencari sensasi. Prabowo akan sia-sia bila gaya politiknya mencari sensasi.

"Publik saya rasa sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan yang sekadar menyasar sensasi. Sehingga upaya Prabowo mendapat insentif elektoral dari gaya politiknya itu akan berujung pada kesia-siaan," terangnya.

Seharusnya Prabowo melaporkan data kebocoran anggaran itu ke penegak hukum. Maka TKN Jokowi-Ma'ruf akan mendukung langkah Prabowo yang melaporkan pada penegak hukum. Padahal, selama ini APBN dikelola secara kredibel dan profesional. Bahkan BPK melakukan audit keuangan setiap tahun.

"APBN selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun BPK juga melakukan audit. Dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bukti bahwa Prabowo bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah tapi justru asik menjelek-jelekkan pemerintah," tutupnya.