Survei INFID: Dampak Program Sosial Pemerintah Belum Merata

Warta Ekonomi, Jakarta -

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) kembali merilis hasil survei Indeks Barometer Sosial (IBS) 2018 mengenai persepsi warga tentang kualitas program sosial yang dilakukan pemerintah. Hasilnya, pelaksanaan program sosial pemerintah dinilai belum optimal.

Survei dilakukan dengan tujuan mengevaluasi program sosial yang dilakukan pemerintah selama kurun waktu tahun 2017 sampai pertengahan 2018. Metode yang digunakan adalah quesioner dengan melibatkan 2.040 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

"Secara keseluruhan, indeks barometer sosial 2018 yang diperoleh adalah 6,6 dan masuk dalam kategori 'cukup mengupayakan terjadinya keadilan sosial," kata Peneliti Senior INFID, Bagus Takwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Bagus mengatakan capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang pada 2017, indeks barometer sosialnya 6,2.

“Meski ada peningkatan namun program sosial masih belum optimal dan dampak positifnya belum menjangkau semua warga yang membutuhkan. Untuk itu masih diperlukan peningkatan kualitas program sosialnya,” ujarnya.

Dari survei tersebut diakui masyarakat bahwa terjadi peningkatan kualitas program sosial yang diselenggarakan pemerintah. Masyarakat menilai manfaat program sosial meningkat, lebih tepat sasaran, lebih mudah dan cepat diperoleh serta tidak membebani bila dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu dari sisi penyelenggaraannya, masyarakat menilai kini lebih sesuai aturan dan bentuk bantuannya lebih sesuai dengan kebutuhan warga.

“Meskipun demikian masih banyak warga yang menilai program sosial yang diselenggarakan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan kualitasnya,” tambahnya.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Bagus menilai pelaksanaan daripada program sosial seharusnya menghindari proses yang berbelit-belit, memakan waktu banyak, rumit, dan bentuk bantuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Sistem, mekanisme, dan prosedur pelaksanaannya perlu dibuat lebih efisien dan fleksibel,” pungkasnya.