Menhub Nonaktifkan Direktur ATKP Makassar

Warta Ekonomi, Padang -

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menonaktifkan Direktur Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar, Agus Susanto. Tak hanya itu, salah satu taruna bernama Muhammad Rusdi juga di-skorsing dan  diserahkan ke pihak kepolisian menyusul kejadian musibah yang terjadi pada taruna ATKP Makassar pada Minggu (02/02/2019) yang diduga mengalami tindak kekerasan oleh seniornya.

"Setelah kami melakukan investigasi dan pertemuan internal, kami memutuskan menonaktifkan Direktur ATKP Makassar dan menskorsing satu orang untuk menjalani pemeriksaan pihak kepolisian," kata Budi dalam keterangan tertulisnya di Padang, Minggu (10/02/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan setelah melakukan investigasi internal atas dugaan telah terjadi penyimpangan terhadap sistem dan prosedur yang berlaku sehingga yang menyebabkan musibah yang terjadi pada Taruna ATKP Makassar.

Baca Juga: Kemenhub Investigasi Kematian Taruna ATKP Makassar

Meskipun demikian, lanjut dia, untuk penyebab pastinya, pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari penyelidikan yang tengah dilakukan pihak kepolisian.

"Berdasarkan hasil investigasi internal, kami memutuskan untuk melakukan pergantian personel terhadap seluruh lini di ATKP Makasar yang terlibat pada saat kejadian," sambungnya.

Budi menegaskan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) yang menaungi sekolah-sekolah perhubungan di seluruh daerah secara tegas telah menerapkan aturan-aturan dan SOP untuk menjauhi dan mencegah terjadinya kekerasan di dalam kampus/sekolah antar taruna.

Pembenahan pola pengasuhan, dan sosialisasi secara terus menerus telah disampaikan oleh dosen, para pengawas dan unsur kampus/sekolah kepada para taruna setiap mengajar.

"Kami selalu ingatkan bahwa budaya kekerasaan bukanlah hal yang benar karena di dunia kerja pun tidak ada senior junior, yang ada profesionalisme dalam pembelajaran," tegas Budi.

Ke depan, Budi mengatakan BPSDMP telah menyiapkan langkah-langkah nyata perbaikan prosedur operasi standar dan peningkatan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang lagi dengan menambahkan tenaga-tenaga pengawas dan pengasuh taruna-taruni pada sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.