Portal Berita Ekonomi Senin, 24 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:20 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Ride-Hailing - Indonesia 49%, Singapura 45%, Brazil 40%, Meksiko 40%, Malaysia 31%, China 30%, India 29%, Vietnam 24%
  • 10:16 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Keuangan - Thailand 65%, Malaysia 49%, Singapura 46%, Filipina 37%, Vietnalm 36%, Indonesia 33%, China 29%, India 29%
  • 10:13 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Melakukan Belanja Online - Indonesia 80%, Thailand 69%, Filipiina 66%, China 64%, Malaysia 64%, Vietnam 59%, India 55%, Singapura 51%

Sebelum Membina, Sesmenkop dan UKM Minta Jajarannya Pahami Dulu Perkoperasian

Sebelum Membina, Sesmenkop dan UKM Minta Jajarannya Pahami Dulu Perkoperasian - Warta Ekonomi
WE Online, Bandung -

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, menyambut baik gelaran program pelatihan perkoperasian di lingkungan internal kementerian. Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman jajarannya mengenai perkoperasian, sebelum akhirnya menjadi pembina untuk koperasi-koperasi di Indonesia.

“Dari situ, kita bisa membedakan mana yang koperasi dan mana yang bukan koperasi. Saya jadi teringat jaman dulu ketika masih ada yang dinamakan Balai Latihan Koperasi atau Balatkop. Aneka bentuk pelatihan selalu kita ikuti," ungkap Meliadi pada acara Pelatihan Akuntansi dan Pengawasan Koperasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, di Lembang, Bandung, Senin (11/2/2019).

Meliadi berharap, dengan pelatihan selama lima hari ini, nantinya bakal terbentuk SDM yang berbeda dan lebih terlatih dibanding dengan yang tidak mengikuti pelatihan tersebut.

“Kalau hasilnya sama saja, saya sarankan ke depan pelatihan perkoperasian seperti ini tidak perlu diselenggarakan lagi. Untuk apa? Jadi, saya tegaskan harus ada bedanya antara yang ikut pelatihan ini dengan yang tidak ikut," tegas Meliadi.

Meliadi juga menginginkan ada ujian bagi peserta pelatihan, dibanding dengan yang tidak ikut pelatihan.

“Ke depan, kita memang dituntut untuk terus berbenah diri selaku Pembina. Karena, di sisi lain, kita juga menuntut koperasi untuk menjadi lebih moderen, lebih terbuka, bisa menjadi besar, dan sebagainya. Itu tuntutan kita," tukas Meliadi.

Menurutnya, jangan sampai terjadi ironis dimana kita menuntut banyak koperasi, sementara sebagai Pembina tidak tahu apa-apa.

“Kita mengatakan koperasi harus menjadi koperasi yang baik. Kita harus paham dan tahu bagaimana bentuk koperasi yang baik itu. Kita harus tahu apa itu koperasi bodong. Kita harus tahu bedanya yang bodong dengan yang tidak bodong itu apa," jelas Meliadi.

Baca Juga: "Koperasi Harus Menjadi Kebanggaan Nasional"

Bagi Meliadi, membentuk Deputi Pengawasan beberapa tahun lalu itu merupakan bentuk terobosan yang bagus.

“Karena kita berharap pembangunan kualitas dari koperasi tersebut. Kalau mengutamakan kualitas, maka bentuk pengawasannya harus lebih besar dan banyak. Supaya koperasi bisa berkualitas, tidak seenaknya saja dalam menjalankan usahanya," kata Meliadi.

Meliadi juga mengatakan bahwa akuntansi sudah menjadi kebutuhan bagi koperasi dalam menjalankan setiap usahanya. “

Maka, sebagai Pembina kita harus tahu dan paham sistem akuntansi seperti apa yang dibutuhkan koperasi, supaya tidak dikibuli oleh pelaku koperasi," kata Meliadi.

Sementara terkait pengawasan, Meliadi berharap jajaran Pembina ini tahu dan paham betul mengenai peraturan perundangan yang berlaku yang harus dijalankan para pelaku koperasi di seluruh Indonesia.

“Kita harus bisa membedakan mana koperasi yang patuh dan tidak patuh. Apalagi, khusus KSP, pengelolaan uangnya harus prudent. Termasuk di dalamnya kita harus tahu penilaian koperasi," ujar Meliadi.

Kalau sudah mengetahui semuanya, kata Meliadi, maka kita bisa menerapkan sanksi bagi koperasi yang tidak patuh.

“Kita harus tahu sanksi bagi koperasi dalam UU Perkoperasian yang sekarang seperti apa, dan bagaimana sanksi yang tertuang dalam RUU Perkoperasian. Kita harus pelajari itu semua. Bukan sekedar sanksi teguran, melainkan juga ke sanksi pidana," tandas Meliadi.

Baca Juga: UU Koperasi Baru Tidak Kunjung Terbit, Masyarakat Dipaksa Gunakan UU Lama

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Ikopin, Burhanuddin Abdullah berpendapat, koperasi harus mencoba untuk ikut dalam arus perbaikan teknologi.

“Dengan begitu, koperasi akan lebih dimudahkan untuk diperbesar, efisiensi akan meningkat, dan keuntungan juga akan makin baik. Koperasi dengan teknologi, maka semakin besar jangkauan anggotanya. Itu yang penting bagi koperasi," tukas Burhanuddin.

Baca Juga: Alokasikan Rp200 Miliar untuk Kewirausahaan, Ini Program Kemenkop dan UKM

Baca Juga

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Koperasi, RUU Perkoperasian

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Ning Rahayu

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,691.55 3,654.62
British Pound GBP 1.00 17,848.74 17,668.40
China Yuan CNY 1.00 1,968.03 1,948.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,845.89 13,708.12
Dolar Australia AUD 1.00 9,132.75 9,039.13
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,777.07 1,759.32
Dolar Singapura SGD 1.00 9,884.98 9,783.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,942.48 14,788.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,304.51 3,267.73
Yen Jepang JPY 100.00 12,366.82 12,242.67
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.255 -60.232 682
2 Agriculture 1274.685 -18.467 22
3 Mining 1443.508 -11.390 49
4 Basic Industry and Chemicals 860.734 -22.263 77
5 Miscellanous Industry 1091.453 -10.546 51
6 Consumer Goods 1911.747 -25.787 57
7 Cons., Property & Real Estate 450.953 -4.923 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1021.452 3.971 78
9 Finance 1338.394 -10.794 92
10 Trade & Service 695.178 -9.022 168
No Code Prev Close Change %
1 MINA 67 90 23 34.33
2 BSSR 1,890 2,310 420 22.22
3 TALF 248 290 42 16.94
4 STTP 7,700 9,000 1,300 16.88
5 INTD 236 268 32 13.56
6 PRIM 292 330 38 13.01
7 JAWA 80 89 9 11.25
8 PEGE 134 149 15 11.19
9 RODA 58 64 6 10.34
10 DEAL 140 154 14 10.00
No Code Prev Close Change %
1 AYLS 204 153 -51 -25.00
2 RELI 150 113 -37 -24.67
3 YPAS 298 228 -70 -23.49
4 TIRA 256 202 -54 -21.09
5 KICI 228 180 -48 -21.05
6 ASBI 298 240 -58 -19.46
7 OCAP 114 93 -21 -18.42
8 ITMA 400 330 -70 -17.50
9 PGLI 344 290 -54 -15.70
10 LMSH 282 242 -40 -14.18
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,475 1,440 -35 -2.37
2 TOWR 880 860 -20 -2.27
3 MDKA 1,300 1,340 40 3.08
4 BBCA 32,975 33,075 100 0.30
5 MKNT 50 50 0 0.00
6 DEAL 140 154 14 10.00
7 TLKM 3,630 3,690 60 1.65
8 TELE 177 156 -21 -11.86
9 BBRI 4,560 4,510 -50 -1.10
10 PGAS 1,555 1,525 -30 -1.93