Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:01 WIB. IHSG - Selasa sore, IHSG ditutup melemah 0,05% ke level 6.494,67. 
  • 15:00 WIB. KPK - KPK geledah rumah mantan Direktur Waskita Karya, Desi Arryani. 
  • 15:00 WIB. BTPN - Aset BTPN sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp101,9 triliun. 
  • 14:59 WIB. Dividen - BTPN sepakt tak bagikan dividen kepada para pemegang saham.
  • 14:58 WIB. BNI - BNI mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan modal ventura.
  • 14:58 WIB. BNI - BNI memiliki wacana untuk mendirikan perusahaan teknologi berbasis fintech.
  • 14:58 WIB. PGN - PGN menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Santos Pty Ltd.
  • 14:57 WIB. PGN - PGN mendapat pasokan gas dari Santos 20,3 BBTUD sampai 2023.
  • 14:57 WIB. Laba - Elnusa bukukan laba tahun 2018 sebesar Rp276 miliar. 
  • 14:56 WIB. Elnusa - Di tahun 2018, Elnusa bukukan pendapatan naik 33%. 
  • 14:55 WIB. Jaringan Gas - Hingga tahun 2025, pemerintah targetkan bangun 4,7 juta sambungan jaringan gas rumah tangga. 
  • 14:54 WIB. Investasi - PGN siapkan dana investasi sebesar Rp12 triliun untuk bangun 1,2 juta jaringan gas rumah tangga. 
  • 14:53 WIB. Phapros - Pascaakuisisi, tidak ada perubahan pengendali dalam Phapros.
  • 14:51 WIB. Akuisisi - Proses akuisisi Phapros oleh Kimia Farma diproyeksikan selesai pada 15 Maret 2019. 
  • 14:51 WIB. Akuisisi - Proses akuisisi Phapros oleh Kimia Farma diproyeksikan selesai pada 15 Maret 2019. 

Agen Haji dan Umrah Nakal Bakal Kena Sanksi

Foto Berita Agen Haji dan Umrah Nakal Bakal Kena Sanksi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pelaksanaan haji dan umrah menjadi kegiatan rutin yang melibatkan banyak orang dan perputaran keuangan yang tidak sedikit. Kuota haji Indonesia tahun lalu sebanyak 221 ribu, 2019 dan beberapa tahun ke depan diperkirakan masih tetap sama. Namun, untuk perjalanan umrah 2018 mencapai 1,1 juta, dan diperkirakan akan meningkat setiap tahun.

Sayangnya di tengah hiruk pikuk kegiatan ibadah umat Islam itu, banyak oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Seperti adanya agen haji dan umrah nakal yang tidak bertanggung jawab, tidak sedikit masyarakat yang telah menjadi korban mereka, dari kerugian batal berangkat hingga kehilangan uang.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur mengungkapkan, pihaknya telah menindaklanjuti persoalan tersebut, Kementerian Agama dan sembilan kementerian dan lembaga terkait lain menandatangani penegakan hukum terhadap agen-agen penyelenggara perjalanan haji dan umrah.

Kementerian itu adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, Kemenkominfo, Polri, PPATK, dan Badan Perlindungan Konsumen.

"MoU itu untuk pencegahan dan pengawasan, penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Penegakan hukum diharapkan bisa berjalan dan memberikan sanksi kepada agen haji dan umrah yang nakal sesuai peraturan dan perundangan yang ada," terang Firman dalam diskusi Haji & Umrah Menuju Pelayanan Optimal yang digelar Forum Warta Pen di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca Juga: Modus Politik Uang: dari Janji Berangkatkan Umrah Sampai Bagi Sembako

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan Ibadah Umrah

Firman menambahkan, keberadaan travel nakal tidak hanya merugikan para calon jemaah, tapi juga agen perjalanan lain yang baik dan benar-benar melayani jemaah. Jika ditemukan ada agen nakal, kata Firman, pihaknya akan memberikan sanksi organisasi terhadap agen tersebut.

"Selama ini AMPHURI selalu mengingatkan anggotanya agar senantiasa mematuhi perundang-undangan, menetapkan tata kelola perusahaan yang baik, berkompetisi secara sehat, dan tidak menelantarkan jemaah," ungkap Firman.

Di acara yang sama, TB Ace Hasan Syadzili mengatakan, seharusnya pemerintah bisa lebih optimal mengawasi para agen penyelenggara umrah. Menurutnya, pengawasan ini bisa dilakukan, salah satunya dengan mendeteksi sistem keuangan travel secara kontinyu.

Politisi asal Partai Golkar ini mengakui selama ini kelemahan pengawasan terjadi lantaran aturan tersebut belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang Haji dan Umrah. Namun, dalam aturan baru nanti, persoalan yang kerap muncul dalam masalah umrah akan diatur dalam RUU tersebut.

Sementara M Noer Alya Fitra, Kasubid Haji dan Umrah Kementerian Agama mengatakan, selama ini pemerintah berupaya memperbaiki regulasi pelaksanaan ibadah umrah yang dikelola Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini dilakukan setelah kasus-kasus penipuan calon jemaah umrah mencuat sejak 2017 lalu.

"Kita terus meningkatkan pengawasan PPIU secara digital guna melakukan pemantauan dan antisipasi biro umrah nakal melalui umrah elektronik atau e-umrah, dan salah satunya yang sudah dikembangkan adalah Sipatuh (Sistem Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji)," ujarnya.

Tag: Haji, Umrah, travel

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Rosmayanti

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,784.10 3,745.33
British Pound GBP 1.00 18,313.61 18,124.73
China Yuan CNY 1.00 2,097.81 2,076.82
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,190.00 14,048.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,108.96 10,004.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.13 1,789.92
Dolar Singapura SGD 1.00 10,455.35 10,349.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,041.80 15,878.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.98 3,433.88
Yen Jepang JPY 100.00 12,841.63 12,709.67

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62