Gubernur Edy: KPK Tidak Gila Jabatan, Kenapa Nih?

Warta Ekonomi, Medan -

Dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang ada. 

Atas dorongan itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menekankan bahwa seluruh komponen harus bicara serius dalam rangka perbaikan.

“Kita kumpul hari ini ingin bicara serius. Saya bilang, minta ke KPK menyelesaikan masalah ini. Saya yakin KPK ini tidak gila jabatan, karena tujuannya untuk memperbaiki bangsa ini,” katanya, Rabu (13/2/2019).

Edy meyakini kerja KPK dalam rangka memberantas korupsi maupun pencegahan cukup maksimal. Karena dalam perjalanannya, tidak mengedepankan jabatan, namun lebih mengutamakan kinerja yang baik. 

Baca Juga: Kursi Dirut Bank Sumut Kosong, Pak Edy Cuma Bilang...

“Kalau sudah KPK yang turun tangan, kita yakin bisa. Kalau tidak, siapa lagi yang mau kita percaya. Mari kita buktikan kalau kita bisa,” ujarnya.

Sementara Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut Juliawan mengatakan bahwa upaya optimalisasi penerimaan daerah ini dilakukan secara nasional. Program tersebut merupakan hal yang menjadi fokus mereka di 2018 yang sudah berjalan. Tujuannya adalah mendorong supaya potensi daerah yang cukup besar bisa dirasakan.

Baca Juga: Gubernur Edy: Dana Desa yang diberikan Pusat Sangat Besar, Rp3 M Tiap Desa

“Ada laporan kebocoran, maka kami mendorong agar itu (potensi penerimaan) bisa maksimal. Karena itu di KPK ada unit supervisi pencegahan. Kami mendorong supaya potensi di daerah, dibuat semacam database dan juga perhitungan target pendapatan,” pungkasnya.