Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,83% di akhir sesi II.
  • 15:01 WIB. BUMN - Ekonom menilai perombakan direksi BUMN tidak lazim.
  • 13:44 WIB. Impor - Jepang minta penghapusan pembatasan impor saat pertemuan WTO 
  • 13:48 WIB. Jepang - Unicorn Mercari rugi sebesar US$110 juta
  • 14:01 WIB. Iran - Iran menyita kapal tanker asing yang diduga selundupkan bahan bakar 
  • 14:03 WIB. Perancis - Pajak perusahaan digital jadi fokus bahasan Menteri Keuangan Negara G7
  • 14:03 WIB. Jepang - 33 orang tewas terbakar di Studi Anime Kyoto
  • 13:43 WIB. Ebola - WHO umumkan darurat ebola di Republik Demokratik Kongo
  • 13:27 WIB. Drone - Pemerintah Iran membantah drone-nya ditembak AL AS.
  • 12:51 WIB. Tembakau - PBNU mendukung produk tembakau alternatif.
  • 11:53 WIB. Anambas - Menteri Susi ingin Anambas jadi pioneer industri perikanan dan pariwisata.

Uji Materi UU BPK Ditunda, Kenapa?

Uji Materi UU BPK Ditunda, Kenapa? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang lanjutan uji UU Nomor 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) karena pihak Pemerintah belum siap memberikan keterangan.

"Sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 dengan agenda yang sama yaitu mendengarkan keterangan Presiden dan DPR," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Selain karena pihak Pemerintah belum siap memberikan keterangan, pihak DPR juga menyatakan berhalangan hadir pada sidang uji materi tersebut. Adapun agenda sidang pada Rabu (13/2) adalah untuk mendengar keterangan Pemerintah dan DPR.

Perkara ini diajukan oleh salah satu anggota BPK, Rizal Djalil, yang menguji secara materi Pasal 5 ayat (1) UU BPK khususnya frasa "untuk 1 (satu) kali masa jabatan".

Pasal tersebut mengatur masa jabatan anggota BPK yang diperbolehkan menjabat hanya untuk dua periode.

Menurut Pemohon, BPK masuk dalam ranah fungsi kekuasaan legislatif sehingga BPK seharusnya tidak tunduk pada pembatasan periodisasi dua kali masa jabatan.

Pemohon beranggapan, bila DPR tidak memiliki batasan periodisasi masa jabatan, maka hal itu juga berlaku bagi anggota BPK karena sifat jabatan dari BPK itu sendiri sama seperti DPR, yaitu majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan serta juga menjalankan fungsi legislatif.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "untuk satu kali masa jabatan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tag: Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6403.294 8.685 652
2 Agriculture 1359.779 -0.916 21
3 Mining 1655.430 15.724 49
4 Basic Industry and Chemicals 816.021 16.130 72
5 Miscellanous Industry 1264.885 5.069 49
6 Consumer Goods 2385.818 14.333 53
7 Cons., Property & Real Estate 495.521 0.306 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1233.628 3.292 74
9 Finance 1316.824 -9.517 91
10 Trade & Service 816.856 -0.632 163
No Code Prev Close Change %
1 HRME 545 680 135 24.77
2 POLU 1,010 1,260 250 24.75
3 ARKA 830 1,035 205 24.70
4 PICO 390 486 96 24.62
5 GLOB 406 505 99 24.38
6 PAMG 362 416 54 14.92
7 SAPX 655 745 90 13.74
8 MINA 1,250 1,400 150 12.00
9 INPP 720 800 80 11.11
10 SOTS 270 300 30 11.11
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 480 372 -108 -22.50
2 BRAM 14,000 11,200 -2,800 -20.00
3 PCAR 2,430 2,010 -420 -17.28
4 TMAS 210 174 -36 -17.14
5 AKSI 338 284 -54 -15.98
6 ARTA 400 342 -58 -14.50
7 POSA 242 214 -28 -11.57
8 BTEK 83 74 -9 -10.84
9 SKBM 440 400 -40 -9.09
10 OASA 290 264 -26 -8.97
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 350 6 1.74
2 IPTV 244 242 -2 -0.82
3 MNCN 1,420 1,365 -55 -3.87
4 POSA 242 214 -28 -11.57
5 ANTM 900 950 50 5.56
6 BBRI 4,520 4,450 -70 -1.55
7 INKP 7,900 8,475 575 7.28
8 INCO 3,130 3,180 50 1.60
9 BKSL 134 142 8 5.97
10 INOV 422 442 20 4.74