Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:57 WIB. Ericsson - Ericsson mengatakan bahwa on track mencapai target laba.
  • 14:01 WIB. Go-Jek - Go-Jek dapat investasi baru dari Visa.
  • 12:06 WIB. IHSG - IHSG amblas 0,31% di akhir sesi I.
  • 11:59 WIB. Facebook - Facebook rekrut mantan CEO Vine, Jason Toff untuk bergabung dengan tim eksperimen produk baru.
  • 11:36 WIB. Realme - Realme disebut mau rilis ponsel flagship lagi tahun ini.
  • 11:26 WIB. Facebook - Facebook tak akan rilis Libra sampai penuhi aturan.
  • 11:15 WIB. Libra - Senator AS: Jangan percaya dengan 'rencana gila' uang kripto Facebook.
  • 10:28 WIB. Samsung - Samsung patenkan kacamata AR.
  • 10:26 WIB. NATO - Trump berjanji tidak akan jual pesawat F-35 ke Turki.
  • 08:09 WIB. Suku bunga - The Fed sedang merumuskan seberapa jauh suku bunga acuan diturunkan.
  • 07:16 WIB. Uang kripto - Bitcoin turun 10% setelah isu senator AS menggoyang rencana Facebook untuk Libra.

PN Jakpus Tolak Gugatan SPRI dan PPWI Terhadap Dewan Pers

PN Jakpus Tolak Gugatan SPRI dan PPWI Terhadap Dewan Pers - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) terhadap Dewan Pers.

Dua organisasi itu menggugat Dewan Pers karena dinilai membuat standar kompetensi wartawan yang melampaui batas kewenangan.

"Gugatan penggugat (SPRI dan PPWI) tidak dapat diterima (ditolak) dan penggugat dihukum membayar biaya perkara," kata hakim ketua, Abdul Kohar, saat membacakan surat keputusan, Kamis (14/2/2019).

Baca Juga: Wah, PKS Bela Ahok Nih

Gugatan itu diajukan Heintje Grontson Mandagie dan Wilson Lalengke pada April 2018. Penggugat meyakini peraturan untuk wartawan tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah, dalam hal ini Dewan Pers.

Meski sudah melalui proses mediasi, penggugat tetap menganggap Dewan Pers melakukan perbuatan melawan hukum. Dewan Pers dinilai melampaui fungsi kewenangan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Baca Juga: Jokowi Sudah Siapkan 'Serangan Tajam' untuk Prabowo?

Dalam pertimbangannya, Abdul Kohar menilai, regulasi Dewan Pers yang dianggap bertentangan dengan undang-undang harus melalui proses uji. Sedangkan kewenangan untuk menguji sah tidaknya aturan tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri, melainkan badan peradilan lain.

"Yang mana kebijakan peraturan Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan kedudukannya lebih rendah dari undang-undang sehingga pengujian sah atau tidaknya kebijakan peraturan Dewan Pers adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia," terangnya.

Dalam proses persidangan perkara perdata, Dewan Pers telah membantah dalil para penggugat tersebut. Dewan Pers menyatakan lembaganya memiliki fungsi berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Pers No. 40 tahun 1999.

Sehingga, kebijakan soal standar kompetensi wartawan adalah sah dan berwenang memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan di bidang pers, khususnya peraturan tentang standar kompetensi wartawan.

Tag: Dewan Pers, Pengadilan

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,738.00 3,699.88
British Pound GBP 1.00 17,403.19 17,223.84
China Yuan CNY 1.00 2,036.85 2,016.51
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,019.00 13,879.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,828.72 9,729.18
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,794.23 1,776.19
Dolar Singapura SGD 1.00 10,317.95 10,211.15
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,718.10 15,555.58
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.46 3,371.14
Yen Jepang JPY 100.00 12,962.55 12,829.54

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6401.880 -16.354 652
2 Agriculture 1362.219 -4.003 21
3 Mining 1640.104 10.372 49
4 Basic Industry and Chemicals 800.486 -7.349 72
5 Miscellanous Industry 1307.736 2.373 49
6 Consumer Goods 2348.869 1.590 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.094 -3.438 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1236.698 -3.730 74
9 Finance 1326.712 -5.432 91
10 Trade & Service 817.840 -0.912 163
No Code Prev Close Change %
1 BLUE 625 780 155 24.80
2 TRIO 342 426 84 24.56
3 ENVY 885 1,065 180 20.34
4 TMAS 875 1,005 130 14.86
5 GSMF 99 112 13 13.13
6 CINT 268 300 32 11.94
7 TFCO 540 600 60 11.11
8 PALM 234 258 24 10.26
9 IPOL 98 107 9 9.18
10 IBFN 232 252 20 8.62
No Code Prev Close Change %
1 POSA 428 322 -106 -24.77
2 SSTM 525 400 -125 -23.81
3 CSAP 595 520 -75 -12.61
4 BEEF 270 242 -28 -10.37
5 BIPI 58 52 -6 -10.34
6 WICO 600 545 -55 -9.17
7 SMMA 9,975 9,175 -800 -8.02
8 NICK 268 248 -20 -7.46
9 JAWA 121 112 -9 -7.44
10 APLI 100 93 -7 -7.00
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 340 340 0 0.00
2 IPTV 242 246 4 1.65
3 MNCN 1,450 1,445 -5 -0.34
4 TINS 1,025 1,080 55 5.37
5 ANTM 880 895 15 1.70
6 BIPI 58 52 -6 -10.34
7 TLKM 4,280 4,240 -40 -0.93
8 APLN 242 228 -14 -5.79
9 ENVY 885 1,065 180 20.34
10 MYOR 2,220 2,140 -80 -3.60