Portal Berita Ekonomi Senin, 21 September 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:04 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,94 USD/barel.
  • 13:03 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,97 USD/barel.
  • 13:03 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,19% terhadap Euro pada level 1,1863 USD/EUR.
  • 13:02 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,26% terhadap Poundsterling pada level 1,2951 USD/GBP.
  • 13:01 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,23% terhadap Yen pada level 104,33 JPY/USD.
  • 13:00 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.952 USD/troy ounce.
  • 11:31 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,22% pada penutupan sesi I.

Mustahil, Maruf Amin Diganti Ahok, Baca Alasannya...

Mustahil, Maruf Amin Diganti Ahok, Baca Alasannya...
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menanggapi desas-desus posisi Kiai Ma ruf bakal diganti Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang tiba-tiba saja menjadi rumor politik di media sosial.

"Saya menyebutnya sebagai rumor, lantaran tidak jelas asal mula isu itu berhembus dan entah apa tujuannya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Ia menduga rumor itu sengaja dihembuskan lawan politik sebagai plot untuk membikin warga NU gelisah. Psikologi kaum nahdliyin diusik seolah-olah bakal ada upaya mengkudeta kiai mereka. Tujuannya dibikin tak ada pilihan lain, ketimbang kiai dizolimi saat sudah menjadi wapres lebih baik tidak usah dipilih sekalian.

"Saya memastikan usaha mencopot atau menghentikan Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden apabila memenangi Pilpres 2019 nyaris tak bisa dilakukan. Kendalanya bukan saja ada pada ranah politik tapi juga hukum," katanya.

Dari sisi politik, tegasnya, jelas tak mungkin dilakukan karena saat kekuataan partai politik pemerintah berjumlah mayoritas sehingga a usaha menggeser Kiai Maruf akan mendapat tentangan dari partai-partai politik pengusungnya di Pilpres 2019 yang berjumlah sembilan partai.

Mustahil Ia menerangkan, mengacu UUD 1945 Pasal 7A dan 7B ayat 1 sampai ayat 7 menerangkan betapa ruwet dan rumitnya usaha untuk memberhentikan seorang presiden dan atau wakil presiden.

Pasal 7A UUD 1925 menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun berdasarkan Pasal 7B ayat 1 sebelum mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ke MPR, DPR harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah seorang presiden atau wakil presiden benar melakukan pelanggaran hukum atau tidak.

Mengacu Pasal 7B ayat 3 DPR baru bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah itu menurut Pasal 7B ayat 4 MK punya waktu 90 hari untuk memutuskan permohonan DPR.

Kalaupun pada akhirnya MK menyatakan presiden dan atau wakil presiden bersalah atau memenuhi syarat untuk diberhentikan, DPR masih harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ini sesuai Pasal 7B ayat 5. Pasal itu artinya meski proses hukum di MK sudah dilalui maka masih ada proses politik yang mesti diselesaikan lewat sidang paripurna ini.

Selanjutnya kalaupun sidang paripurna DPR menyatakan setuju untuk membawa usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ke MPR maka MPR masih diberi waktu paling lambat 30 hari untuk menerima usulan itu.

Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7B (6) Selama 30 hari itu seluruh fraksi dan faksi di MPR dipastikan akan melakukan berbagai manuver politik sesuai dengan kepentingannya masing-masing sehingga proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak akan berjalan alot dan melelahkan.

Setelah MPR memutuskan untuk menerima usulan DPR soal pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, Pasal 7B ayat 7 UUD 1945 mengharuskan mekanisme pengambilan keputusan atas usulan DPR itu mesti dihadiri sekurang-kurang 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Seandainya presiden dan atau wakil presiden benar-benar diberhentikan, Pasal 8 (1) mengatakan apabila yang berhenti presiden maka secara otomatis yang diambil sumpah menjadi presiden adalah wakil presiden.

Namun apabila wakil presiden yang diberhentikan maka selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dari aturan yang terdapat dalam UUD 1945 dapat dipastikan bahwa proses pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden hingga mencari penggantinya memakan waktu yang cukup panjang.

Pertama ia harus melalui usulan DPR ke Mahkamah Konstitusi. Hasil pemeriksaan MK kemudian diserahkan ke DPR untuk kemudian dibawa ke MPR.

Setelah MPR memutuskan menerima pemberhentian presiden dan atau wakil presiden maka MPR masih harus bersidang guna memutuskan penggantinya.

"Jadi kesimpulan saya seorang wapres memang bisa diberhentikan dengan sejumlah syarat meski itu harus dilalui dengan jalan panjang nan melelahkan atau kalau dikontekskan dengan politik dapat dikatakan mustahil terjadi," katanya.

Baca Juga

Tag: Maruf Amin, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdul Kadir Karding, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,944.92 3,905.57
British Pound GBP 1.00 19,170.50 18,978.28
China Yuan CNY 1.00 2,188.59 2,166.17
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,796.62 14,649.39
Dolar Australia AUD 1.00 10,825.21 10,716.03
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.27 1,890.20
Dolar Singapura SGD 1.00 10,912.77 10,800.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,553.23 17,374.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,600.15 3,560.00
Yen Jepang JPY 100.00 14,181.16 14,036.02
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5059.223 20.822 707
2 Agriculture 1171.729 -22.067 24
3 Mining 1370.434 12.402 47
4 Basic Industry and Chemicals 724.951 10.929 80
5 Miscellanous Industry 866.535 -7.832 53
6 Consumer Goods 1884.335 4.638 60
7 Cons., Property & Real Estate 347.883 3.847 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 838.076 14.829 79
9 Finance 1093.794 -6.183 94
10 Trade & Service 636.535 12.642 175
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 51 66 15 29.41
2 JMAS 133 172 39 29.32
3 AKSI 362 452 90 24.86
4 TFCO 330 412 82 24.85
5 JSKY 244 296 52 21.31
6 AIMS 141 170 29 20.57
7 SOHO 9,475 11,350 1,875 19.79
8 AMIN 228 270 42 18.42
9 ASBI 322 376 54 16.77
10 LRNA 131 150 19 14.50
No Code Prev Close Change %
1 ENZO 115 107 -8 -6.96
2 PCAR 320 298 -22 -6.88
3 ATIC 585 545 -40 -6.84
4 SSTM 468 436 -32 -6.84
5 SIPD 1,190 1,110 -80 -6.72
6 AALI 10,800 10,075 -725 -6.71
7 BEST 194 181 -13 -6.70
8 ROCK 1,570 1,465 -105 -6.69
9 DNAR 240 224 -16 -6.67
10 AISA 244 228 -16 -6.56
No Code Prev Close Change %
1 BBCA 28,775 28,150 -625 -2.17
2 BBRI 3,200 3,220 20 0.62
3 JSKY 244 296 52 21.31
4 ASRI 117 131 14 11.97
5 BEST 194 181 -13 -6.70
6 MEDC 420 430 10 2.38
7 TLKM 2,820 2,890 70 2.48
8 AISA 244 228 -16 -6.56
9 BBNI 4,720 4,740 20 0.42
10 MDKA 1,575 1,600 25 1.59