Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:35 WIB. Pelindo II - Pelindo II menyiapkan belanja modal sebesar Rp 11 triliun tahun ini.
  • 22:34 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar alih muatan peti kemas 1,8 juta TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok.
  • 22:33 WIB. Smart City - Pemkot Malang melirik Bank BNI dan Telkom untuk mengembangkan Smart City.
  • 20:33 WIB. Pelindo I - Menteri Rini menargetkan tahun ini Pelindo I dapat mencapai laba bersih di atas Rp1 triliun.
  • 20:20 WIB. AP I - AP I bekerja sama dengan WWF dalam program pelestarian lingkungan di 13 bandara.
  • 20:19 WIB. BNI - Sampai dengan Februari, TapCash BNI telah menjual 4,88 juta keping kartu.
  • 20:07 WIB. BNI - BNI menargetkan penyaluran KPR milik perseroan sebesar Rp13,7 triliun pada 2019.
  • 20:05 WIB. BNI - Pada 2019, BNI bakal menggencarkan strategi pemasaran pada payroll BNI.
  • 19:59 WIB. Pelindo II - Pelindo II mencatat laba bersih Rp 2,43 triliun pada 2018.
  • 19:59 WIB. Pelindo II - Pelindo II mencatatkan throughput peti kemas sebesar 7,64 juta TEUs.
  • 19:58 WIB. Pelindo II - Pelindo II ingin menciptakan sebuah sistem pelayanan terintegrasi melalui digitalisasi.
  • 19:46 WIB. PLN - KESDM dan PLN optimistis megaproyek 35.000 MW rampung antara tahun 2023 atau 2024.
  • 19:43 WIB. Pelindo II - Pelindo II mendukung deklarasi iPengemudi Truk Pelopor Keselamatan.
  • 19:40 WIB. Mandiri - Mandiri dan MTF bersinergi meluncurkan program Mandiri Kredit Motor.
  • 15:43 WIB. Beras - Sleman optimistis 2019 mampu surplus produksi beras.

Mustahil, Maruf Amin Diganti Ahok, Baca Alasannya...

Mustahil, Maruf Amin Diganti Ahok, Baca Alasannya... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menanggapi desas-desus posisi Kiai Ma ruf bakal diganti Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang tiba-tiba saja menjadi rumor politik di media sosial.

"Saya menyebutnya sebagai rumor, lantaran tidak jelas asal mula isu itu berhembus dan entah apa tujuannya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Ia menduga rumor itu sengaja dihembuskan lawan politik sebagai plot untuk membikin warga NU gelisah. Psikologi kaum nahdliyin diusik seolah-olah bakal ada upaya mengkudeta kiai mereka. Tujuannya dibikin tak ada pilihan lain, ketimbang kiai dizolimi saat sudah menjadi wapres lebih baik tidak usah dipilih sekalian.

"Saya memastikan usaha mencopot atau menghentikan Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden apabila memenangi Pilpres 2019 nyaris tak bisa dilakukan. Kendalanya bukan saja ada pada ranah politik tapi juga hukum," katanya.

Dari sisi politik, tegasnya, jelas tak mungkin dilakukan karena saat kekuataan partai politik pemerintah berjumlah mayoritas sehingga a usaha menggeser Kiai Maruf akan mendapat tentangan dari partai-partai politik pengusungnya di Pilpres 2019 yang berjumlah sembilan partai.

Mustahil Ia menerangkan, mengacu UUD 1945 Pasal 7A dan 7B ayat 1 sampai ayat 7 menerangkan betapa ruwet dan rumitnya usaha untuk memberhentikan seorang presiden dan atau wakil presiden.

Pasal 7A UUD 1925 menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun berdasarkan Pasal 7B ayat 1 sebelum mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ke MPR, DPR harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah seorang presiden atau wakil presiden benar melakukan pelanggaran hukum atau tidak.

Mengacu Pasal 7B ayat 3 DPR baru bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah itu menurut Pasal 7B ayat 4 MK punya waktu 90 hari untuk memutuskan permohonan DPR.

Kalaupun pada akhirnya MK menyatakan presiden dan atau wakil presiden bersalah atau memenuhi syarat untuk diberhentikan, DPR masih harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ini sesuai Pasal 7B ayat 5. Pasal itu artinya meski proses hukum di MK sudah dilalui maka masih ada proses politik yang mesti diselesaikan lewat sidang paripurna ini.

Selanjutnya kalaupun sidang paripurna DPR menyatakan setuju untuk membawa usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ke MPR maka MPR masih diberi waktu paling lambat 30 hari untuk menerima usulan itu.

Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7B (6) Selama 30 hari itu seluruh fraksi dan faksi di MPR dipastikan akan melakukan berbagai manuver politik sesuai dengan kepentingannya masing-masing sehingga proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak akan berjalan alot dan melelahkan.

Setelah MPR memutuskan untuk menerima usulan DPR soal pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, Pasal 7B ayat 7 UUD 1945 mengharuskan mekanisme pengambilan keputusan atas usulan DPR itu mesti dihadiri sekurang-kurang 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Seandainya presiden dan atau wakil presiden benar-benar diberhentikan, Pasal 8 (1) mengatakan apabila yang berhenti presiden maka secara otomatis yang diambil sumpah menjadi presiden adalah wakil presiden.

Namun apabila wakil presiden yang diberhentikan maka selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dari aturan yang terdapat dalam UUD 1945 dapat dipastikan bahwa proses pemberhentian seorang presiden dan atau wakil presiden hingga mencari penggantinya memakan waktu yang cukup panjang.

Pertama ia harus melalui usulan DPR ke Mahkamah Konstitusi. Hasil pemeriksaan MK kemudian diserahkan ke DPR untuk kemudian dibawa ke MPR.

Setelah MPR memutuskan menerima pemberhentian presiden dan atau wakil presiden maka MPR masih harus bersidang guna memutuskan penggantinya.

"Jadi kesimpulan saya seorang wapres memang bisa diberhentikan dengan sejumlah syarat meski itu harus dilalui dengan jalan panjang nan melelahkan atau kalau dikontekskan dengan politik dapat dikatakan mustahil terjadi," katanya.

Tag: Maruf Amin, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdul Kadir Karding, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,816.90 3,778.13
British Pound GBP 1.00 19,020.55 18,830.42
China Yuan CNY 1.00 2,133.47 2,112.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,313.00 14,171.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,150.78 10,042.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,823.43 1,805.31
Dolar Singapura SGD 1.00 10,579.50 10,472.99
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,215.20 16,047.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,500.37 3,462.25
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.42 12,695.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6509.447 48.264 628
2 Agriculture 1510.397 -3.951 21
3 Mining 1869.283 -10.413 47
4 Basic Industry and Chemicals 903.455 9.107 71
5 Miscellanous Industry 1303.633 23.743 46
6 Consumer Goods 2689.007 5.911 51
7 Cons., Property & Real Estate 460.164 4.459 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.850 22.162 72
9 Finance 1245.077 9.833 91
10 Trade & Service 826.820 2.781 155
No Code Prev Close Change %
1 BCAP 147 189 42 28.57
2 MLPT 910 1,135 225 24.73
3 PNSE 610 760 150 24.59
4 GLOB 358 446 88 24.58
5 KDSI 975 1,175 200 20.51
6 OCAP 1,775 2,100 325 18.31
7 INCI 550 645 95 17.27
8 DILD 324 372 48 14.81
9 KBLV 456 520 64 14.04
10 DART 272 306 34 12.50
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 294 262 -32 -10.88
2 SHID 4,200 3,770 -430 -10.24
3 ALKA 430 388 -42 -9.77
4 IDPR 840 760 -80 -9.52
5 GAMA 55 50 -5 -9.09
6 STAR 92 84 -8 -8.70
7 BALI 1,330 1,220 -110 -8.27
8 GSMF 119 110 -9 -7.56
9 RELI 230 214 -16 -6.96
10 JAYA 288 268 -20 -6.94
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 398 394 -4 -1.01
2 MYRX 106 105 -1 -0.94
3 LPPF 3,840 4,100 260 6.77
4 BBRI 3,980 4,040 60 1.51
5 JAYA 288 268 -20 -6.94
6 TLKM 3,740 3,830 90 2.41
7 BKSL 110 111 1 0.91
8 ANTM 975 955 -20 -2.05
9 FREN 332 348 16 4.82
10 CSIS 151 164 13 8.61