Portal Berita Ekonomi Selasa, 16 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:54 WIB. Pilpres -  Amien Rais: Demokrasi tanpa oposisi adalah bodong.
  • 23:22 WIB. Milan - Huawei Technologies akan investasi di Italia senilai US$3,1 miliar, tapi menuntut kebijakan yang fair.
  • 23:04 WIB. Menag - Jokowi  menetapkan Menag sebagai Amirul Hajj   ibadah haji 1440 H/2019 M.
  • 22:37 WIB. Purwakarta - Pemkab Purwakarta akan beri sanksi PNS yang masih pakai LPG 3 kg.
  • 20:03 WIB. Kota kreatif - Bekraf ingin mendirikan Bekraf Creative District (BCD) untuk meningkatkan bisnis kreatif.
  • 19:04 WIB. Global bond - PLN menerbitkan global bond US$ 1,4 miliar.
  • 16:00 WIB. BMW - BMW seri X7 terjual habis di Indonesia, tak lama setelah diluncurkan.

MLA Berikan Dampak Positif bagi Ekonomi Indonesia

MLA Berikan Dampak Positif bagi Ekonomi Indonesia - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Sejumlah pengamat ekonomi mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang telah memulai kerja sama timbal balik hukum atau mutual legal assistance (MLA) dengan pemerintah Swiss.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal berpendapat, keberadaan MLA pemerintah Indonesia dengan Swiss dapat memberi dampak positif terhadap kembalinya uang-uang di luar negeri sehingga bisa dimanfaatkan negara dalam rangka menggerakkan ekonomi dalam negeri.

"Saya rasa pemerintah memang cukup agresif mengejar uang gelap ini karena memang potensi kebocoran ekonomi kita cukup besar," ujar Fithra kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Fithra menilai, MLA merupakan instrumen yang sangat baik untuk mencari para pengemplang pajak dan terutama tindak pidana pencucian uang yang menempatkan uangnya di negara-negara suaka pajak (tax haven).

Selain mengembalikan uang-uang dari luar negeri, ia menambahkan, keberadaan MLA Indonesia dengan Swiss juga akan meminimalisir larinya uang-uang hasil kejahatan yang diperoleh dari praktik ilegal di dalam negeri.

"Dengan demikian, uang seharusnya bisa lebih banyak yang berputar didalam negeri, memboosting perekonomian bisa saja nanti pada akhirnya bisa mempreteli siapa saja yang ada. Tetapi perlu perjanjian (ratifikasi) terlebih dahulu tentu agar dampak positif capital inflow bisa lebih tinggi karena uang tersebut bisa masuk ke sistem keuangan kita," terang Fithra.

Sebagai informasi, perjanjian MLA Indonesia dengan Swiss merupakan kerjasama hukum masalah pidana ke-10 yang diteken pemerintah Indonesia bersama negara lain. Sebelumnya pemerintah telah bekerjasama dengan negara ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran.

Perjanjian ini sendiri, berangkat dari terbongkarnya dokumen Offshore Leaks pada 2014 dan Panama Papers di 2016 oleh International Concortium of Investigative Journalist (ICIJ).

Baca Juga: IE-CEPA Diteken Minggu Depan, Semangat Bisnis Swiss Meningkat

Di sana tercatat nama-nama seperti John Riady, Garibaldi Thohir, Franciscus Welirang, Hilmi Panigoro sampai firma hukum Makarim & Taira, Rudyantho & Partners, hingga Law Office CCN & Associates.

Yang menjadi catatan, memiliki perusahaan cangkang bukan berarti selalu memiliki catatan kejahatan. Banyak perusahaan yang membuat perusahaan cangkang untuk kepentingan bisnis.

"Seharusnya kalau (pemerintah) profesional berani. Masalahnya Panama Papers akan banyak menyeret politisi bernama besar," tutup Fithra.

Tag: Pajak, Swiss

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,743.60 3,706.17
British Pound GBP 1.00 17,637.05 17,459.79
China Yuan CNY 1.00 2,044.35 2,023.97
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,040.00 13,900.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,871.52 9,771.70
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,793.70 1,775.75
Dolar Singapura SGD 1.00 10,341.02 10,237.15
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,821.68 15,658.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,418.55 3,381.17
Yen Jepang JPY 100.00 12,992.78 12,859.65

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6418.234 44.889 652
2 Agriculture 1366.222 -11.897 21
3 Mining 1629.732 -4.036 49
4 Basic Industry and Chemicals 807.835 9.666 72
5 Miscellanous Industry 1305.363 -4.209 49
6 Consumer Goods 2347.279 8.182 53
7 Cons., Property & Real Estate 499.532 4.688 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1240.428 20.008 74
9 Finance 1332.144 11.443 91
10 Trade & Service 818.752 2.912 163
No Code Prev Close Change %
1 BLUE 500 625 125 25.00
2 ARKA 550 685 135 24.55
3 ASBI 310 386 76 24.52
4 AKSI 266 320 54 20.30
5 KJEN 1,415 1,585 170 12.01
6 IBFN 212 232 20 9.43
7 ABBA 160 174 14 8.75
8 MBTO 126 137 11 8.73
9 POLL 1,200 1,300 100 8.33
10 BPII 7,050 7,600 550 7.80
No Code Prev Close Change %
1 INCF 125 82 -43 -34.40
2 POSA 570 428 -142 -24.91
3 TFCO 690 540 -150 -21.74
4 BIPP 85 70 -15 -17.65
5 FIRE 3,370 2,890 -480 -14.24
6 HDFA 169 150 -19 -11.24
7 YULE 200 180 -20 -10.00
8 GSMF 110 99 -11 -10.00
9 TRIM 159 145 -14 -8.81
10 LPLI 139 127 -12 -8.63
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 340 340 0 0.00
2 IPTV 230 242 12 5.22
3 MNCN 1,405 1,450 45 3.20
4 POSA 570 428 -142 -24.91
5 ANTM 845 880 35 4.14
6 ABBA 160 174 14 8.75
7 BBRI 4,510 4,530 20 0.44
8 WSKT 2,040 2,150 110 5.39
9 INCF 125 82 -43 -34.40
10 MAMI 95 94 -1 -1.05