Portal Berita Ekonomi Senin, 27 Mei 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:38 WIB. Mobil listrik - VW bicara intensif dengan Northvolt untuk batrei mobil listrik.
  • 19:47 WIB. ISIS - 3 orang Prancis dihukum mati di Irak karena terlibat ISIS.
  • 18:39 WIB. EU - 400 juta orang sedang memilih parlemen di Uni Eropa.

Cegah Korupsi, Kementan Teken MoU dengan LKPP

Cegah Korupsi, Kementan Teken MoU dengan LKPP - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Guna memperkuat upaya pencegahan korupsi, Kementerian Pertanian meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di  Gedung LKPP, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

MoU yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto ini terkait pemanfaatan e-katalog sektoral dalam pengadaan barang dan jasa di Kementan. Langkah ini menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Menurut Sekjen Kementan, Syukur Iwantoro, implementasi pengadaan barang/jasa melalui e-katalog tidak hanya membuat pengadaan menjadi lebih transparan dan akuntabel, tapi mampu meningkatkan kinerja lembaga.

Baca Juga: Prabowo Bilang Harga Daging dan Beras Mahal, Reaksi Kementan 'Keren'

Baca Juga: Kementan Bakal Revisi Aturan Impor Pakan

"Pemanfaatan e-katalog ini menjadi salah satu instrumen yang terbukti bisa meningkatkan kinerja di Kementan. Produktivitas pertanian mengalami peningkatan yang cukup tinggi, salah satunya berkat pengadaan sarana pendukung melalui e-katalog," papar Syukur dalam rilisnya kepada redaksi Warta Ekonomi.

Melalui e-katalog, lanjut Syukur, proses pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan lebih aman dari potensi terjadinya kecurangan. Barang-barang yang dibutuhkan bisa dipenuhi secara tepat waktu dan tepat mutu.

"Di Kementan, selain alat dan mesin pertanian (alsintan), pengadaan bibit sudah bisa dilakukan melalui e-katalog, sehingga prosesnya lebih cepat. Saat dibutuhkan, pengadaannya bisa dilakukan secara tepat waktu dengan kualitas yang juga sesuai. Inilah salah satu faktor yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian," ucapnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengharapkan implementasi e-katalog sektoral dapat mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

"Hal ini dimaksudkan untuk proses pengadaan yang transparan dan akuntabel dalam rangka implementasi dari aksi pencegahan korupsi," ucapnya.

Menurut Roni, pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog terbukti bisa meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Terbukti di Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah lebih dulu bekerja sama dalam pengadaan blanko KTP elektonik dan kebutuhan pemilu.

"Efisiensinya yang sudah konkrit, tentunya yang di KPU, 40% lebih hemat," ungkapnya.

Selain Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan penandatanganan MoU yang sama.

Tag: Kementerian Pertanian (Kementan), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Kementan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,873.11 3,833.79
British Pound GBP 1.00 18,390.47 18,203.81
China Yuan CNY 1.00 2,105.00 2,084.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,523.00 14,379.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,001.99 9,895.63
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,850.58 1,832.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,523.91 10,415.79
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,239.62 16,077.16
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,466.11 3,429.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,250.91 13,115.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6057.353 24.657 633
2 Agriculture 1373.110 2.580 21
3 Mining 1637.715 -11.489 47
4 Basic Industry and Chemicals 722.150 -0.477 71
5 Miscellanous Industry 1249.820 10.190 46
6 Consumer Goods 2391.895 9.088 52
7 Cons., Property & Real Estate 446.447 1.873 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1120.346 19.080 74
9 Finance 1223.772 6.088 90
10 Trade & Service 792.573 -3.999 156
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 86 116 30 34.88
2 PTSN 835 1,040 205 24.55
3 KONI 214 264 50 23.36
4 KOIN 204 242 38 18.63
5 AKPI 450 530 80 17.78
6 HDFA 112 131 19 16.96
7 TRIM 147 170 23 15.65
8 KOBX 161 180 19 11.80
9 POLY 89 98 9 10.11
10 ANDI 1,670 1,820 150 8.98
No Code Prev Close Change %
1 TAXI 90 59 -31 -34.44
2 CNTX 590 458 -132 -22.37
3 GOLD 530 420 -110 -20.75
4 BRAM 8,225 6,600 -1,625 -19.76
5 DUTI 4,600 3,750 -850 -18.48
6 CANI 193 160 -33 -17.10
7 SKBM 450 376 -74 -16.44
8 MKNT 116 97 -19 -16.38
9 FIRE 10,375 8,925 -1,450 -13.98
10 MBTO 139 122 -17 -12.23
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,030 1,055 25 2.43
2 BBRI 3,850 3,850 0 0.00
3 TLKM 3,660 3,750 90 2.46
4 SOCI 196 210 14 7.14
5 BMRI 7,575 7,700 125 1.65
6 JPFA 1,400 1,425 25 1.79
7 FREN 266 284 18 6.77
8 TARA 765 785 20 2.61
9 BBCA 28,025 28,050 25 0.09
10 ERAA 1,105 1,145 40 3.62