Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ada Konspirasi KPK Jatuhkan Gubernur Papua

Ada Konspirasi KPK Jatuhkan Gubernur Papua Kredit Foto: Antara/Rosa Panggabean
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kuasa hukum Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening, mengatakan ada konspirasi antara oknum Pemprov Papua dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam OTT yang gagal itu. Sebab, rapat tersebut hanya dihadiri oleh pejabat pemerintahan.

"Ternyata memang ini didesain, ada orang di dalam rombongan pak gubernur (Lukas Enembe) yang membocorkan ini ke KPK," ujarnya di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Baca Juga: Fadli Zon Bilang Data Jokowi Keliru, Jawaban Jokowi 'Keren'

"Kita katakan konspirasi antara oknum yang ada dalam pertemuan malam itu bersama pak gubernur dengan KPK. Kenapa kita katakan ada konspirasi? Karena dalam gambar-gambar itu, itu hanya orang DPR dan pemerintah, tidak ada orang lain dalam pertemuan itu," lanjutnya.

Ia menjelaskan, pertemuan itu adalah pertemuan sangat khusus antara DPRD, gubernur Papua, tim anggaran Pemda, dan Kemendagri.

Baca Juga: Waduh! Pendekatan Ekonomi Jokowi Mendekati Kapitalisme, Kata Fadli Zon

"Tapi kenapa foto itu keluar setelah kita lihat WhatsApp itu, itu keluar ke WhatsApp-nya Gilang. Sehingga kita berpendapat ada konspirasi untuk menjatuhkan gubernur Papua," terangnya.

Ia menambahkan, ada indikasi rekayasa lainnya dalam OTT gagal tersebut. Sebelumnya ada oknum yang meminta sejumlah uang kepada Kabid Anggaran Pemprov Papua Nus Weya.

"Itu yang kita katakan berdesain kerja sama antara oknum rombongan pak gubernur dengan ini," katanya.

Roy sangat yakin bahwa OTT gagal itu sebuah konspirasi untuk menjatuhkan citra Pemprov Papua. Maka dari itu, pihaknya meminta agar Polda Metro Jaya mengusut tuntas laporannya itu terkait dugaan pencemaran nama baik atau fitnah.

"Caranya apa? Cuma satu-satunya cara mengungkap konspirasi ini, kita minta Krimsus supaya tidak fitnah, ini kita duga ya. Kita minta KPK harus jujur menyerhakan semua barang bukti karena mereka lembaga penegak hukum," terangnya.

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: