Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemberantasan Illegal Fishing di Kepri Belum Maksimal

Pemberantasan Illegal Fishing di Kepri Belum Maksimal Kredit Foto: Antara/Adeng Bustomi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Debat Capres kedua pada Minggu (17/2/2019) yang mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkunhan hidup dimanfaatkan capres nomor urut 01, Joko Widodo memamparkan program pembangunan sumber daya kelautan dan maritim mengenai pemberantas Illegal Fishing di Indonesia. 

Namun demikian rupanya masih ada daerah perairan di Indonesia yang belum merasakan manfaat program tersebut secara maksimal. Daerah itu salah satunya adalah Kepulauan Riau. Padahal Kepri termasuk daerah yang mendapatkan keistimewaan sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di mana sebagaian besar penduduknya mengantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan. 

Caleg DPR RI Dapil Kepri dari Partai Nasdem tersebut, Riny Fitrianti mengatakan, kemaritiman merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari Kepri. Sebab secara geografis perairan disana lebih luas dibandingkan dengan luas dataran. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 95% merupakan lautan, dan hanya sekitar 5% daratan.

"Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pesisir," ujar Riny kepada Wartawan, Senin (18/2/2019). 

Tokoh perempuan Kepri ini mengaku sangat mengapresiasi kinerja pemerintah selama empat tahun terakhir dalam menjaga sumber daya kelautan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Ribuan kapal Illegal Fishing ditangkap dan ditengelamkan, hal tersebut merupakan upaya memberikan kedaulatan atas sumber daya kelautan untuk masyarakat Indonesia.

Namun putri mantan Gubernur Kepri, (Alm) Muhammad Sani ini mengharapkan kedepan Kepri harus menjadi salah satu perwujudan dari visi kemaritiman Indonesia, baik sumber daya kelautan maupun potensi pariwisatanya. Sebab Kepri punya semua prasyarat untuk dijadikam poros maritim di Indonesia. 

"Itu yang menjadi salah satu fokus saya kedepan, memanfaatkan kinerja pemerintah dalam memberantas Illegal Fishing dengan meningkatkan kualitas nelayan serta mengoptimalkan potensi pariwisata kelauatan di Kepri," tutup Riny.

Baca Juga: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Agus Aryanto
Editor: Kumairoh

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: