Portal Berita Ekonomi Senin, 16 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:04 WIB. Thailand - Federasi Industri Thailand sarankan ke otoritas moneter untuk lakukan pemotongan suku bunga agar Baht jinak
  • 18:32 WIB. Brunei - Ekspor Brunei turun 9% (y on y) pada Juni 2019, menjadi 634,4 juta dolar Brunei
  • 16:18 WIB. Korea - Transaksi online produk kosmetik di Korsel naik 20% (y on y) periode Januari-Juli, menjadi US$5,6 M 
  • 16:14 WIB. Valas - Poundsterling melemah 0,51% terhadap dollar pada posisi 1,24 $/Pound
  • 16:13 WIB. Valas - Euro melemah 0,07% terhadap dollar pada posisi 1,11 $/Euro
  • 16:12 WIB. Valas - Yuan menguat 0,17% terhadap dollar pada posisi 7,07 Yuan/$
  • 16:11 WIB. Valas - Yen menguat 0,31% terhadap dollar pada posisi 107,76 Yen/$
  • 16:08 WIB. Bursa - Shanghai Composite Index ditutup melemah 0,02% pada posisi 3.030
  • 16:06 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,54% terhadap dollar pada posisi Rp 14.042 
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 0,13% pada posisi 7.358
  • 16:01 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 1,82% di akhir sesi II.
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng hong Kong ditutup melemah 0,83% pada posisi 27.124
  • 15:44 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,64% pada posisi 2.062
  • 13:48 WIB. Serangan Aramco - SK Innovation Co Korsel: Kilang telah mendiversikasi sumber impor minyak mentah, tidak signifikan pengaruhnya
  • 13:40 WIB. Serangan Aramco - S-Oil Corp Korea: Gangguan pasokan tidak mungkin terjadi karena cadangan dari Aramco ada juga di Belanda dan Jepang

OJK Perkuat Kerja Sama dengan Kemendagri dan PPATK

OJK Perkuat Kerja Sama dengan Kemendagri dan PPATK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri serta OJK dengan PPATK di Gedung Chandra Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Kerja sama ini sebagai upaya OJK untuk terus memperkuat tugas dan  kewenangannya dalam memajukan industri jasa keuangan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya mengatakan, OJK perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas dalam pengaturan dan pengawasan pengawasan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen keuangan.

"Untuk bisa efektif dan efisien, kami harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kemendagri, Kementerian LHK, Mahkamah Konstitusi, dan juga PPATK," kata Wimboh.

Adapun Nota Kesepahaman OJK dan Kemendagri merupakan pembaruan dari yang sebelumnya, yaitu tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas OJK dan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen melalui Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Baca Juga: OJK Bakal Izinkan Anak di bawah Umur Main Saham

Baca Juga: OJK Bakal Izinkan Anak di bawah Umur Main Saham

Baca Juga: Alhamdulillah, OJK Berencana Ganti Kerugian Investor

Ruang lingkup Nota Kesepahaman OJK dan Kemendagri yang baru mencakup:

a. Pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan e-KTP oleh OJK dan lembaga yang diawasi OJK dengan prinsip kesetaraan

b. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen di tingkat pusat maupun daerah

c. Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro

d. Pemanfaatan produk dan/atau jasa keuangan dalam rangka pendalaman pasar keuangan dan pembiayaan di daerah

e. Pendirian dan pengembangan lembaga penjamin di daerah

f. Dukungan para pihak dalam pengawasan dan sikronisasi kebijakan terkait lembaga jasa keuangan milik pemerintah daerah

g. Pelatihan sumber daya manusia

h. Bidang kerja sama lain yang disepakati para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Akses data kependudukan sangat penting bagi perkembangan industri jasa keuangan, di antaranya untuk keperluan pembukaan rekening simpanan, pinjaman, maupun rekening efek karena verifikasi data kependudukan menjadi lebih efisien dan akurat," kata Wimboh.

Sementara, untuk Nota Kesepahaman antara OJK dan PPATK merupakan perpanjangan dari kesepakatan sebelumnya. Kerja sama antara OJK dengan PPATK merupakan bentuk sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus upaya meningkatkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

"OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan berkomitmen penuh untuk terus mendorong penguatan pengawasan bidang Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta penguatan penerapan program APU PPT oleh pelaku industri jasa keuangan," terangnya.

OJK juga telah membentuk Grup Penanganan APU PPT sejak 2016 untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan koordinasi, pengembangan ketentuan, kerja sama, pengkajian, serta pemberian rekomendasi terkait APU PPT sektor jasa keuangan.

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,756.53 3,719.01
British Pound GBP 1.00 17,582.91 17,401.23
China Yuan CNY 1.00 1,994.14 1,974.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,090.00 13,950.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,681.24 9,582.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.39 1,782.38
Dolar Singapura SGD 1.00 10,251.00 10,145.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,606.08 15,449.63
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.58 3,348.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,077.78 12,946.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6219.435 -115.408 652
2 Agriculture 1361.119 -4.695 21
3 Mining 1679.100 9.097 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.538 -4.674 72
5 Miscellanous Industry 1188.637 -9.828 49
6 Consumer Goods 2222.625 -143.391 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.194 -2.638 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.711 -0.304 75
9 Finance 1248.458 -20.517 90
10 Trade & Service 806.205 -6.008 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 67 90 23 34.33
2 LPLI 125 158 33 26.40
3 ITIC 800 1,000 200 25.00
4 MYTX 63 77 14 22.22
5 TALF 312 360 48 15.38
6 APEX 530 580 50 9.43
7 AHAP 57 62 5 8.77
8 POLL 4,630 5,025 395 8.53
9 SHID 3,350 3,600 250 7.46
10 ARTA 364 390 26 7.14
No Code Prev Close Change %
1 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
2 OMRE 1,740 1,400 -340 -19.54
3 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
4 JAWA 150 124 -26 -17.33
5 BMSR 120 100 -20 -16.67
6 AKSI 580 486 -94 -16.21
7 BRAM 7,400 6,225 -1,175 -15.88
8 OKAS 224 193 -31 -13.84
9 BCAP 199 172 -27 -13.57
10 BAPI 150 130 -20 -13.33
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
2 MNCN 1,305 1,285 -20 -1.53
3 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
4 IPTV 555 540 -15 -2.70
5 BBRI 4,310 4,190 -120 -2.78
6 MAMI 129 130 1 0.78
7 BAPI 150 130 -20 -13.33
8 IATA 50 50 0 0.00
9 BMTR 376 364 -12 -3.19
10 ADRO 1,375 1,430 55 4.00