Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:53 WIB. Ekspor - Tiga tahun terakhir penjualan CPO dan palm kernel Kapuas Hulu mencapai Rp2,49 triliun.
  • 16:52 WIB. Migas - Legislator menilai data eksplorasi migas di Indonesia masih lemah.
  • 16:51 WIB. Otomotif - Nissan Motor Indonesia kembali menyasar potensi pasar otomotif di Makassar.
  • 16:51 WIB. Inflasi - BI Maluku melakukan safari rapat dalam mengendalikan inflasi.
  • 16:50 WIB. Bisnis - Pakar ekonomi bilang dua pertiga dari kekayaan orang terkaya RI diperoleh dari bisnis kroni.
  • 16:49 WIB. Tol - Pengerjaan fisik ruas jalan tol Manado-Bitung seksi IIA mencapai 80,21 persen.
  • 16:48 WIB. BP2JK - Kementerian PUPR membentuk BP2JK di 34 provinsi menggantikan ULP.
  • 16:48 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga Kota dan Kabupaten Bogor (21/3).
  • 16:46 WIB. Baja - Indonesia tingkatkan kapasitas produksi baja guna penuhi kebutuhan domestik.
  • 16:44 WIB. IKM - Menperin harapkan e-commerce menjadi gerbang transformasi digital bagi pelaku IKM dalam pemasaran.
  • 16:37 WIB. Toyota - Toyota tertarik ekspor SUV dan mobil hibrida ke Australia.

OJK Perkuat Kerja Sama dengan Kemendagri dan PPATK

OJK Perkuat Kerja Sama dengan Kemendagri dan PPATK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri serta OJK dengan PPATK di Gedung Chandra Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Kerja sama ini sebagai upaya OJK untuk terus memperkuat tugas dan  kewenangannya dalam memajukan industri jasa keuangan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya mengatakan, OJK perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas dalam pengaturan dan pengawasan pengawasan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen keuangan.

"Untuk bisa efektif dan efisien, kami harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kemendagri, Kementerian LHK, Mahkamah Konstitusi, dan juga PPATK," kata Wimboh.

Adapun Nota Kesepahaman OJK dan Kemendagri merupakan pembaruan dari yang sebelumnya, yaitu tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas OJK dan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen melalui Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Baca Juga: OJK Bakal Izinkan Anak di bawah Umur Main Saham

Baca Juga: OJK Bakal Izinkan Anak di bawah Umur Main Saham

Baca Juga: Alhamdulillah, OJK Berencana Ganti Kerugian Investor

Ruang lingkup Nota Kesepahaman OJK dan Kemendagri yang baru mencakup:

a. Pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan e-KTP oleh OJK dan lembaga yang diawasi OJK dengan prinsip kesetaraan

b. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen di tingkat pusat maupun daerah

c. Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro

d. Pemanfaatan produk dan/atau jasa keuangan dalam rangka pendalaman pasar keuangan dan pembiayaan di daerah

e. Pendirian dan pengembangan lembaga penjamin di daerah

f. Dukungan para pihak dalam pengawasan dan sikronisasi kebijakan terkait lembaga jasa keuangan milik pemerintah daerah

g. Pelatihan sumber daya manusia

h. Bidang kerja sama lain yang disepakati para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Akses data kependudukan sangat penting bagi perkembangan industri jasa keuangan, di antaranya untuk keperluan pembukaan rekening simpanan, pinjaman, maupun rekening efek karena verifikasi data kependudukan menjadi lebih efisien dan akurat," kata Wimboh.

Sementara, untuk Nota Kesepahaman antara OJK dan PPATK merupakan perpanjangan dari kesepakatan sebelumnya. Kerja sama antara OJK dengan PPATK merupakan bentuk sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus upaya meningkatkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

"OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan berkomitmen penuh untuk terus mendorong penguatan pengawasan bidang Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta penguatan penerapan program APU PPT oleh pelaku industri jasa keuangan," terangnya.

OJK juga telah membentuk Grup Penanganan APU PPT sejak 2016 untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan koordinasi, pengembangan ketentuan, kerja sama, pengkajian, serta pemberian rekomendasi terkait APU PPT sektor jasa keuangan.

Tag: OJK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,779.27 3,741.20
British Pound GBP 1.00 18,745.21 18,551.79
China Yuan CNY 1.00 2,120.12 2,098.88
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,173.00 14,031.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,153.54 10,049.00
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.03 1,787.91
Dolar Singapura SGD 1.00 10,529.72 10,420.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,206.83 16,037.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,493.47 3,455.06
Yen Jepang JPY 100.00 12,815.81 12,683.96

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.776 19.066 629
2 Agriculture 1481.617 -16.726 21
3 Mining 1884.733 2.495 47
4 Basic Industry and Chemicals 915.611 21.878 71
5 Miscellanous Industry 1284.362 -1.211 46
6 Consumer Goods 2659.055 -8.500 52
7 Cons., Property & Real Estate 466.708 6.035 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1164.975 0.327 72
9 Finance 1250.875 2.809 91
10 Trade & Service 827.602 -0.578 155
No Code Prev Close Change %
1 CAKK 216 270 54 25.00
2 COCO 336 420 84 25.00
3 STAR 88 106 18 20.45
4 GAMA 52 62 10 19.23
5 BACA 266 304 38 14.29
6 INPP 735 840 105 14.29
7 DART 300 336 36 12.00
8 SKBM 412 460 48 11.65
9 VRNA 125 137 12 9.60
10 YULE 183 200 17 9.29
No Code Prev Close Change %
1 ECII 1,100 825 -275 -25.00
2 SIMA 298 224 -74 -24.83
3 PNSE 760 575 -185 -24.34
4 TGKA 3,660 3,010 -650 -17.76
5 GLOB 416 352 -64 -15.38
6 PUDP 424 370 -54 -12.74
7 ITMA 765 700 -65 -8.50
8 MINA 870 800 -70 -8.05
9 BBLD 496 458 -38 -7.66
10 TFCO 680 630 -50 -7.35
No Code Prev Close Change %
1 HOME 100 102 2 2.00
2 NUSA 101 101 0 0.00
3 MNCN 825 795 -30 -3.64
4 PWON 685 705 20 2.92
5 FREN 324 308 -16 -4.94
6 STAR 88 106 18 20.45
7 CTRA 930 975 45 4.84
8 BBTN 2,390 2,520 130 5.44
9 BMRI 7,450 7,500 50 0.67
10 UNTR 27,825 27,800 -25 -0.09