Portal Berita Ekonomi Sabtu, 08 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Dugaan Kartel Tiket Pesawat, KPPU Telisik Kebijakan Kemenhub

Dugaan Kartel Tiket Pesawat, KPPU Telisik Kebijakan Kemenhub
WE Online, Makassar -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelisik kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dugaan kartel kenaikan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Lembaga anti-persaingan usaha itu ingin mencari tahu ada tidaknya kebijakan Kemenhub soal melambungnya harga tiket pesawat dalam negeri. 

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih, menyampaikan pihaknya sudah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada pihak Kemenhub. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan. Padahal, pihak Kemenhub selaku bagian dari pemerintah perlu memberikan penjelasan, apakah kenaikan tarif tiket tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah atau tidak. 

Menurut Guntur, apabila kenaikan harga tiket pesawat ternyata atas kebijakan pemerintah, maka penanganan KPPU atas dugaan kartel tersebut akan berbeda. KPPU pastinya melakukan advokasi sekaligus rekomendasi kepada pemerintah. Olehnya itu, penjelasan Kemenhub sangat mempengaruhi kelanjutan pengusutan dugaan kartel harga tiket pesawat tersebut. 

"Kamu sudah surati Kemenhub tapi belum confirm, apakah sudah direspons hari ini atau belum. Dalam surat itu, kami mau tanyakan apakah dugaan kartel ini ada kebijakan pemerintah atau tidak. Kalau memang ada, maka penanganan KPPU akan berbeda," ucap Guntur, kepada Warta Ekonomi di Makassar, Selasa (19/2/2019). 

Baca Juga: Garuda Indonesia Group Turunkan Tarif Tiket 20%

"Kalau pelaku usaha yang melakukan itu (menaikkan harga tiket pesawat) meski melanggar prinsip persaingan usaha ya memang tinjauan KPPU akan berbeda kalau itu ada kebijakan pemerintah. KPPU akan melakukan advokasi ke kebijakan pemerintah," sambung Guntur. 

Sejauh ini, kasus dugaan kartel kenaikan harga tiket pesawat masih berproses setelah dua pekan lalu statusnya dinaikkan menjadi penyelidikan. KPPU sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan. Namun, Guntur enggan merinci siapa saja pihak-pihak yang sudah diperiksa terkait kasus tersebut. 

"Masih penyelidikan, ini sudah masuk minggu kedua. Kami sudah melayangkan panggilan kepada pihak-pihak terkait untuk menemukan dua alat bukti. Penyelidikan masih berjalan, nanti tim investigator akan mengajukan ke rakom (rapat komisi) untuk bisa atau tidak naik ke tahap pemberkasan," terang dia. 

Baca Juga: Runway Diperpanjang, Bandara Supadio Siap Layani Penerbangan Haji dan Umrah

Menurut Guntur, tim investigator KPPU memiliki waktu 60 hari untuk mencari alat bukti kasus dugaan kartel kenaikan harga tiket pesawat. Setelah batas waktu yang ditentukan habis, maka dilakukan evaluasi, apakah ada perpanjang waktu penyelidikan atau tidak. Bila memang sudah cukup alat bukti, maka bisa langsung diajukan ke rapat komisi agar naik ke tahap pemberkasan. 

"Dari sisi waktu ada 60 hari maksimum untuk selanjutnya dievaluasi, diperpanjang atau tidak. Kalau memang sudah confirm ada dua alat bukti, maka bisa diajukan ke rakom dan bila disetujui oleh komisioner maka akan naik ke pemberkasan," ujarnya. 

Lebih jauh, Guntur menyampaikan secara teknis, pihaknya tidak mau mencampuri terlalu dalam terkait kebijakan dan pengawasan Kemenhub atas tarif pesawat. Namun, KPPU pada dasarnya biasa memberikan saran ataupun rekomendasi kepada Kemenhub. Misalnya soal penerapan tarif batas bawah yang oleh KPPU ditolak, bahkan diminta untuk dihapus.

Tag: Penerbangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,925.40 3,885.82
British Pound GBP 1.00 19,310.01 19,112.04
China Yuan CNY 1.00 2,113.12 2,091.20
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,720.24 14,573.77
Dolar Australia AUD 1.00 10,619.18 10,510.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,899.36 1,880.44
Dolar Singapura SGD 1.00 10,735.30 10,626.93
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,442.01 17,267.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,510.67 3,471.60
Yen Jepang JPY 100.00 13,942.26 13,802.23
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5143.893 -34.379 697
2 Agriculture 1182.126 4.501 23
3 Mining 1420.039 -17.397 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.026 -7.720 80
5 Miscellanous Industry 936.518 5.337 52
6 Consumer Goods 1901.378 -17.731 58
7 Cons., Property & Real Estate 287.698 -4.036 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 891.398 -15.669 78
9 Finance 1123.701 -6.899 93
10 Trade & Service 635.015 7.240 173
No Code Prev Close Change %
1 IPOL 70 92 22 31.43
2 TOYS 436 545 109 25.00
3 WOWS 72 89 17 23.61
4 OPMS 128 151 23 17.97
5 YULE 172 197 25 14.53
6 BBHI 146 167 21 14.38
7 EMTK 4,290 4,900 610 14.22
8 DART 220 248 28 12.73
9 CSRA 310 346 36 11.61
10 PTSN 208 232 24 11.54
No Code Prev Close Change %
1 PGJO 55 50 -5 -9.09
2 VRNA 115 107 -8 -6.96
3 INDO 130 121 -9 -6.92
4 IBFN 290 270 -20 -6.90
5 LUCK 232 216 -16 -6.90
6 PGLI 204 190 -14 -6.86
7 BAYU 1,100 1,025 -75 -6.82
8 APII 191 178 -13 -6.81
9 TARA 59 55 -4 -6.78
10 CSMI 208 194 -14 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,150 1,080 -70 -6.09
2 ANTM 835 840 5 0.60
3 BBKP 182 193 11 6.04
4 UNTR 23,775 24,700 925 3.89
5 GIAA 258 260 2 0.78
6 TLKM 3,020 2,980 -40 -1.32
7 PURA 124 126 2 1.61
8 MDKA 2,020 2,050 30 1.49
9 PWON 388 376 -12 -3.09
10 ERAA 1,525 1,620 95 6.23