Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:34 WIB. Ekspor - Kementan mendorong ekspor dalam bentuk olahan biji pinang asal Kalimantan Barat.
  • 16:00 WIB. Ekspor - Produksi meningkat 7,65%, ekspor hasil hutan perlu ditingkatkan.
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,14% di akhir sesi II.
  • 15:55 WIB. Kevin Spacey - Jaksa Massachusetts menarik kasus kriminal sex Kevin Spacey terhadap remaja pria 18 tahun.
  • 15:11 WIB. Donald Trump - Trump terus menyerang dengan isu ras kepada 4 senator AS sebagai "un-American.
  • 14:42 WIB. Perbankan - LPS akan menerapkan program PRP (program restrukturisasi perbankan) tahun depan.
  • 13:29 WIB. Apple - Apple jajal produksi AirPods di Vietnam.
  • 12:08 WIB. Hong Kong - China sudah menyiapkan rencana untuk mengatasi masalah chaos di Hong Kong.
  • 11:45 WIB. Netflix - Jumlah pelanggan Netflix dari 60,2 juta pada kuartal I, menjadi 60,1 juta pada akhir Juni.

Dugaan Kartel Tiket Pesawat, KPPU Telisik Kebijakan Kemenhub

Dugaan Kartel Tiket Pesawat, KPPU Telisik Kebijakan Kemenhub - Warta Ekonomi
WE Online, Makassar -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelisik kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dugaan kartel kenaikan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Lembaga anti-persaingan usaha itu ingin mencari tahu ada tidaknya kebijakan Kemenhub soal melambungnya harga tiket pesawat dalam negeri. 

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih, menyampaikan pihaknya sudah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada pihak Kemenhub. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan. Padahal, pihak Kemenhub selaku bagian dari pemerintah perlu memberikan penjelasan, apakah kenaikan tarif tiket tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah atau tidak. 

Menurut Guntur, apabila kenaikan harga tiket pesawat ternyata atas kebijakan pemerintah, maka penanganan KPPU atas dugaan kartel tersebut akan berbeda. KPPU pastinya melakukan advokasi sekaligus rekomendasi kepada pemerintah. Olehnya itu, penjelasan Kemenhub sangat mempengaruhi kelanjutan pengusutan dugaan kartel harga tiket pesawat tersebut. 

"Kamu sudah surati Kemenhub tapi belum confirm, apakah sudah direspons hari ini atau belum. Dalam surat itu, kami mau tanyakan apakah dugaan kartel ini ada kebijakan pemerintah atau tidak. Kalau memang ada, maka penanganan KPPU akan berbeda," ucap Guntur, kepada Warta Ekonomi di Makassar, Selasa (19/2/2019). 

Baca Juga: Garuda Indonesia Group Turunkan Tarif Tiket 20%

"Kalau pelaku usaha yang melakukan itu (menaikkan harga tiket pesawat) meski melanggar prinsip persaingan usaha ya memang tinjauan KPPU akan berbeda kalau itu ada kebijakan pemerintah. KPPU akan melakukan advokasi ke kebijakan pemerintah," sambung Guntur. 

Sejauh ini, kasus dugaan kartel kenaikan harga tiket pesawat masih berproses setelah dua pekan lalu statusnya dinaikkan menjadi penyelidikan. KPPU sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan. Namun, Guntur enggan merinci siapa saja pihak-pihak yang sudah diperiksa terkait kasus tersebut. 

"Masih penyelidikan, ini sudah masuk minggu kedua. Kami sudah melayangkan panggilan kepada pihak-pihak terkait untuk menemukan dua alat bukti. Penyelidikan masih berjalan, nanti tim investigator akan mengajukan ke rakom (rapat komisi) untuk bisa atau tidak naik ke tahap pemberkasan," terang dia. 

Baca Juga: Runway Diperpanjang, Bandara Supadio Siap Layani Penerbangan Haji dan Umrah

Menurut Guntur, tim investigator KPPU memiliki waktu 60 hari untuk mencari alat bukti kasus dugaan kartel kenaikan harga tiket pesawat. Setelah batas waktu yang ditentukan habis, maka dilakukan evaluasi, apakah ada perpanjang waktu penyelidikan atau tidak. Bila memang sudah cukup alat bukti, maka bisa langsung diajukan ke rapat komisi agar naik ke tahap pemberkasan. 

"Dari sisi waktu ada 60 hari maksimum untuk selanjutnya dievaluasi, diperpanjang atau tidak. Kalau memang sudah confirm ada dua alat bukti, maka bisa diajukan ke rakom dan bila disetujui oleh komisioner maka akan naik ke pemberkasan," ujarnya. 

Lebih jauh, Guntur menyampaikan secara teknis, pihaknya tidak mau mencampuri terlalu dalam terkait kebijakan dan pengawasan Kemenhub atas tarif pesawat. Namun, KPPU pada dasarnya biasa memberikan saran ataupun rekomendasi kepada Kemenhub. Misalnya soal penerapan tarif batas bawah yang oleh KPPU ditolak, bahkan diminta untuk dihapus.

Tag: Penerbangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.80 3,707.38
British Pound GBP 1.00 17,469.01 17,293.50
China Yuan CNY 1.00 2,042.73 2,022.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,046.00 13,906.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,864.51 9,764.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.93 1,779.95
Dolar Singapura SGD 1.00 10,329.46 10,225.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.09 15,622.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,415.86 3,379.34
Yen Jepang JPY 100.00 13,045.42 12,914.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6394.609 -7.271 652
2 Agriculture 1360.695 -1.524 21
3 Mining 1639.706 -0.398 49
4 Basic Industry and Chemicals 799.891 -0.595 72
5 Miscellanous Industry 1259.816 -47.920 49
6 Consumer Goods 2371.485 22.616 53
7 Cons., Property & Real Estate 495.215 -0.879 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1230.336 -6.362 74
9 Finance 1326.341 -0.371 91
10 Trade & Service 817.488 -0.352 163
No Code Prev Close Change %
1 SSTM 400 500 100 25.00
2 KAYU 360 450 90 25.00
3 ARKA 665 830 165 24.81
4 GLOB 326 406 80 24.54
5 MINA 1,010 1,250 240 23.76
6 TALF 286 348 62 21.68
7 MTPS 1,050 1,200 150 14.29
8 OCAP 420 480 60 14.29
9 TOPS 605 665 60 9.92
10 WIIM 242 266 24 9.92
No Code Prev Close Change %
1 POSA 322 242 -80 -24.84
2 KIOS 620 515 -105 -16.94
3 CASS 730 620 -110 -15.07
4 DWGL 93 80 -13 -13.98
5 YULE 179 154 -25 -13.97
6 MYTX 72 63 -9 -12.50
7 INCF 82 72 -10 -12.20
8 INPP 820 720 -100 -12.20
9 ASBI 386 340 -46 -11.92
10 PALM 258 228 -30 -11.63
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 340 344 4 1.18
2 MNCN 1,445 1,420 -25 -1.73
3 POSA 322 242 -80 -24.84
4 ASII 7,450 7,100 -350 -4.70
5 IPTV 246 244 -2 -0.81
6 ANTM 895 900 5 0.56
7 BIPI 52 52 0 0.00
8 MAMI 93 94 1 1.08
9 SWAT 117 116 -1 -0.85
10 BBRI 4,550 4,520 -30 -0.66