Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:00 WIB. Oppo - Oppo nilai segmentasi smartphone gaming masih kecil dan tak menjanjikan keuntungan yang besar.
  • 21:57 WIB. Apple - Apple siap umumkan layanan video pesaing Netflix.
  • 21:25 WIB. PUBG - Kemenkominfo akan temui MUI bahas fatwa haram PUBG.
  • 21:19 WIB. Pemilu - Kemenkominfo dan KPU Bakal atur buzzer yang kampanye di medsos.
  • 21:16 WIB. Pemilu - Kemenominfo larang iklan kampanye politik di medsos selama masa tenang.
  • 20:42 WIB. Startup - Simona Ventures ingin danai startup yang usung kesetaraan gender.
  • 20:40 WIB. Pemilu - Saat mas tenang, netizen tak dilarang bahas pemilu di medsos.
  • 20:39 WIB. Samsung - Samsung bawa empat TV 8K ke Indonesia, paling mahal Rp1,5 miliar.
  • 20:39 WIB. Samsung - Samsung Galaxy A10 dan Galaxy A20 meluncur di Indonesia bulan depan.
  • 20:38 WIB. Facebook - Facebook sepakat tak tayangkan iklan kampanye selama masa tenang.
  • 20:37 WIB. Vivo - Vivo jadi smartphone resmi kompetisi PUBG Mobile tingkat dunia.
  • 20:36 WIB. Oppo - Oppo A5s resmi meluncur di Indonesia, harganya Rp1,999 juta.
  • 19:53 WIB. GM - General Motors kucurkan investasi Rp25,7 triliun dan ciptakan 700 lapangan kerja baru di AS.
  • 19:49 WIB. Indosat - Indosat sebut biaya pasang jaringan telko di MRT Jakarta mahal.
  • 19:48 WIB. Apple - Apple kabarnya bikin video hingga gim berlangganan.

Dugaan Kartel Tiket Pesawat, KPPU Telisik Kebijakan Kemenhub

Dugaan Kartel Tiket Pesawat, KPPU Telisik Kebijakan Kemenhub - Warta Ekonomi
WE Online, Makassar -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelisik kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dugaan kartel kenaikan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Lembaga anti-persaingan usaha itu ingin mencari tahu ada tidaknya kebijakan Kemenhub soal melambungnya harga tiket pesawat dalam negeri. 

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih, menyampaikan pihaknya sudah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada pihak Kemenhub. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan. Padahal, pihak Kemenhub selaku bagian dari pemerintah perlu memberikan penjelasan, apakah kenaikan tarif tiket tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah atau tidak. 

Menurut Guntur, apabila kenaikan harga tiket pesawat ternyata atas kebijakan pemerintah, maka penanganan KPPU atas dugaan kartel tersebut akan berbeda. KPPU pastinya melakukan advokasi sekaligus rekomendasi kepada pemerintah. Olehnya itu, penjelasan Kemenhub sangat mempengaruhi kelanjutan pengusutan dugaan kartel harga tiket pesawat tersebut. 

"Kamu sudah surati Kemenhub tapi belum confirm, apakah sudah direspons hari ini atau belum. Dalam surat itu, kami mau tanyakan apakah dugaan kartel ini ada kebijakan pemerintah atau tidak. Kalau memang ada, maka penanganan KPPU akan berbeda," ucap Guntur, kepada Warta Ekonomi di Makassar, Selasa (19/2/2019). 

Baca Juga: Garuda Indonesia Group Turunkan Tarif Tiket 20%

"Kalau pelaku usaha yang melakukan itu (menaikkan harga tiket pesawat) meski melanggar prinsip persaingan usaha ya memang tinjauan KPPU akan berbeda kalau itu ada kebijakan pemerintah. KPPU akan melakukan advokasi ke kebijakan pemerintah," sambung Guntur. 

Sejauh ini, kasus dugaan kartel kenaikan harga tiket pesawat masih berproses setelah dua pekan lalu statusnya dinaikkan menjadi penyelidikan. KPPU sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan. Namun, Guntur enggan merinci siapa saja pihak-pihak yang sudah diperiksa terkait kasus tersebut. 

"Masih penyelidikan, ini sudah masuk minggu kedua. Kami sudah melayangkan panggilan kepada pihak-pihak terkait untuk menemukan dua alat bukti. Penyelidikan masih berjalan, nanti tim investigator akan mengajukan ke rakom (rapat komisi) untuk bisa atau tidak naik ke tahap pemberkasan," terang dia. 

Baca Juga: Runway Diperpanjang, Bandara Supadio Siap Layani Penerbangan Haji dan Umrah

Menurut Guntur, tim investigator KPPU memiliki waktu 60 hari untuk mencari alat bukti kasus dugaan kartel kenaikan harga tiket pesawat. Setelah batas waktu yang ditentukan habis, maka dilakukan evaluasi, apakah ada perpanjang waktu penyelidikan atau tidak. Bila memang sudah cukup alat bukti, maka bisa langsung diajukan ke rapat komisi agar naik ke tahap pemberkasan. 

"Dari sisi waktu ada 60 hari maksimum untuk selanjutnya dievaluasi, diperpanjang atau tidak. Kalau memang sudah confirm ada dua alat bukti, maka bisa diajukan ke rakom dan bila disetujui oleh komisioner maka akan naik ke pemberkasan," ujarnya. 

Lebih jauh, Guntur menyampaikan secara teknis, pihaknya tidak mau mencampuri terlalu dalam terkait kebijakan dan pengawasan Kemenhub atas tarif pesawat. Namun, KPPU pada dasarnya biasa memberikan saran ataupun rekomendasi kepada Kemenhub. Misalnya soal penerapan tarif batas bawah yang oleh KPPU ditolak, bahkan diminta untuk dihapus.

Tag: Penerbangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,811.94 3,773.16
British Pound GBP 1.00 18,863.79 18,674.98
China Yuan CNY 1.00 2,130.32 2,109.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,294.00 14,152.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,113.01 10,009.71
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.61 1,803.45
Dolar Singapura SGD 1.00 10,574.83 10,465.91
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,152.22 15,986.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,512.90 3,474.59
Yen Jepang JPY 100.00 13,022.96 12,890.06

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6411.251 -114.023 629
2 Agriculture 1467.681 -23.100 21
3 Mining 1862.488 -25.374 47
4 Basic Industry and Chemicals 901.511 -8.856 71
5 Miscellanous Industry 1253.301 -31.590 46
6 Consumer Goods 2589.678 -73.784 52
7 Cons., Property & Real Estate 457.407 -8.163 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.772 -18.143 72
9 Finance 1244.414 -18.822 91
10 Trade & Service 817.509 -10.958 155
No Code Prev Close Change %
1 BEEF 190 240 50 26.32
2 COCO 525 650 125 23.81
3 BKDP 61 74 13 21.31
4 GAMA 58 70 12 20.69
5 STAR 104 120 16 15.38
6 JSKY 1,480 1,635 155 10.47
7 GDYR 2,100 2,300 200 9.52
8 ECII 990 1,080 90 9.09
9 PSSI 186 202 16 8.60
10 SRAJ 199 214 15 7.54
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 168 130 -38 -22.62
2 KONI 378 310 -68 -17.99
3 GLOB 440 380 -60 -13.64
4 TALF 340 300 -40 -11.76
5 HDFA 179 158 -21 -11.73
6 PEHA 2,630 2,330 -300 -11.41
7 BMSR 150 133 -17 -11.33
8 MFMI 830 740 -90 -10.84
9 KOIN 268 240 -28 -10.45
10 ARTA 700 630 -70 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 INDF 7,400 6,775 -625 -8.45
2 JAYA 172 164 -8 -4.65
3 ICBP 10,325 9,400 -925 -8.96
4 ASII 7,250 7,050 -200 -2.76
5 ANTM 960 920 -40 -4.17
6 BBRI 4,060 4,000 -60 -1.48
7 SIMA 168 130 -38 -22.62
8 GGRM 85,900 81,800 -4,100 -4.77
9 BEEF 190 240 50 26.32
10 ADRO 1,425 1,365 -60 -4.21