Pemerintah Terus Godok Kebijakan Guna Dukung Pelaku Ekonomi Digital

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus menggodok formula kebijakan yang tepat untuk mendukung pelaku ekonomi digital dapat semakin berkembang, terutama dari sisi kebijakan fiskal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, mengatakan, sebagaimana paket kebijakan ekonomi sebelumnya, ekonomi digital termasuk salah satu sektor yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, dalam pemberian insentif perpajakan misalnya.

"Namun bagi kita untuk bisa mempelajari dan memahami , kita sekarang sebetulnya sedang didalam komunikasi dengan para pelaku untuk mengetahui ekosistemnya mereka. Sehingga kita juga bisa membuat berbagai pendekatan agar kegiatan mereka itu bisa tumbuh terus meningkat," ujar Sri Mulyani usai dialog ekonomi dan kebijakan fiskal dengan para pengusaha di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa.

Hingga kini, pemerintah sendiri memperlakukan para pelaku ekonomi digital sebagai suatu industri yang tengah berkembang dan memahami model bisnis mereka. Mantan DirektuR Eksekutif Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dukungan pemerintah bisa saja nantinya dalam bentuk insentif untuk penelitian dan pengembangan (RnD) atau insentif dengan mekanisme lainnya.

"Jadi support yang sifatnya langsung seperti itu untuk para start up baru yang kadang-kadang menghadapi permodalan dan bagaimana mereka menghadapi resiko terutama pada resiko kegagalan awal. Itu sedang terus digodok untuk terus bisa mendapatkan treatment dan support yang memang sesuai dengan mereka," kata Ani, panggilan akrabnya.

Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan, potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi melek teknologi, diyakini menjadi potensi pasar ekonomi digital yang besar.

Menurutnya, tren bisnis mulai berubah. Banyak perusahaan konvensional yang pindah atau mengembangkan aspek digital, sehingga pemerintah pun terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan atau marketplace digital untuk mendapatkan masukan mengenai bisnis model mereka dan apa yang perlu disesuaikan dari sisi perpajakan.