Rezim Jokowi Pengkhianat Reformasi dan Demokrasi, Buktinya?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menristekdikti, Mohamad Nasir berpesan kepada para mahasiswa agar mencoblos satu dan jangan dua di kertas surat suara agar sah.

Menanggapi hal itu, Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Sodik Mudjahid, mengatakan hal itu sebagai tanda-tanda kemunduran demokrasi hingga ke zama Orde Baru, yakni dimana kepemimpinan mertua Prabowo Subianto, Soeharto.

"Benar-benar demokrasi dan birokrasi sudah mundur ke zaman tahun 70-an, zaman awal Orde Baru," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Baca Juga: Waduh! Menristekdikti Bilang Jangan Coblos 2, Satu Saja

Ia kemudian, menjelaskan bagaimana zaman Orba tersebut. Saat itu para pejabat pemerintah wajib memilih Partai Golkar hingga akhirnya Orba tumbang dan digantikan era Reformasi. Hal yang sama, menurutnya, terjadi pada pemerintahan saat ini.

"Beberapa presiden, terutama Habibie, Gus Dur (Abdurrahman Wahid), SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjaga semangat reformasi tersebut," katanya.

Baca Juga: Jokowi Harus Minta Maaf, Jika Tidak?

"Rezim Jokowi dengan kabinet dan jajaran gubernur, wali kota, adalah pengkhianat reformasi dan demokrasi. Seperti tindakan beberapa gubernur, wali kota, dan camat di Makassar yang ASN dengan terang-terangan ajak masyarakat berpihak kepada capres, yakni 01," jelasnya.

Karena itu, ia mengaku kecewa atas sikap Menristekdikti. Menurutnya, meskipun Nasir mengemas kalimatnya dengan bijak, hal itu tetap seolah para mahasiswa tersebut digiring untuk memilih 01.

"Menristekdikti juga, walaupun agak diplomatis, sudah masuk dalam perilaku tersebut. Harusnya dia terdepan dalam memberikan edukasi demokrasi kepada masyarakat Indonesia yang bernama mahasiswa," terangnya.