Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:40 WIB. BUMN - BUMN membuka kesempatan bagi 9.000 mahasiswa untuk mengikuti program magang bersertifikat.
  • 22:40 WIB. Dahana - Dahana menggelar acara pengiriman pertama ekspor Cartridge Emulsion ke Australia.
  • 22:39 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV diminta terus tingkatkan pelayanannya di Indonesia Timur.
  • 22:33 WIB. PLN - PLN Disjaya siap sediakan 52 juta VA untuk pengembangan kawasan Astra Modern Land.
  • 22:33 WIB. BTN - BTN menginisiasi sekolah properti bagi pengembang perumahan.
  • 22:33 WIB. MTF - MTF menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan Rp15 miliar dari ajang MTF Autofiesta 2019.
  • 22:32 WIB. Pelindo I - Pelindo I merencanakan belanja modal Rp8 triliun tahun ini.
  • 22:31 WIB. Pelindo I - Pelindo I tengah mencari mitra strategis untuk mengelola kawasan industri Kuala Tanjung.
  • 22:29 WIB. KAI - KAI masih memiliki tujuh lahan potensial untuk dibangun TOD.
  • 21:45 WIB. KA - Progres pengerjaan rel KA Trans Sulawesi Tahap I sudah dalam masa perampungan.
  • 21:44 WIB. Pelindo II - DPR memparpanjang kerja Pansus Pelindo II.
  • 21:43 WIB. KAEF - Kimia Farma berharap dapat menyelesaikan proses akuisisi Phapros sebelum Maret 2019.
  • 21:43 WIB. KAEF - Kimia Farma menyebutkan nilai akuisisi saham Phapros berada pada rentang Rp1 triliun-Rp1,5 triliun.
  • 21:42 WIB. BNI - BNI bidik transaksi EDC Rp107 triliun tahun ini.
  • 21:42 WIB. BNI - BNI menargetkan pertumbuhan sebesar 94,5% secara yoy transaksi mesin EDC.

Dua Alternatif 'Kece' KPU Tuntaskan Kekurangan Surat Suara

Dua Alternatif 'Kece' KPU Tuntaskan Kekurangan Surat Suara - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz, mengatakan ada dua alternatif cara penyelesaian kurangnya surat suara untuk pemilih pindah TPS di Pilpres 2019. Pertama, dengan menggunakan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu), kemudian judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Ada dua alternatif, pertama Perppu, kemudian mungkin ada warga negara yang statusnya DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) khawatir hak pilihnya hilang itu bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Baca Juga: "Fadli Zon Jangan Ngaku Benar, Tanya Saja Bawaslu"

Ia menjelaskan, judicial review dapat dilakukan terkait Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 344 ayat 2 tentang pemilu. Pemilih yang dapat mengajukan, yaitu pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPTb).

"Jadi yang di-judicial review itu pasal 344 ayat 2 KPU kan sebagai penyelenggara, yang terancam hak konvensionalnya pemilih, jadi pemilih DPTb memungkinkan untuk mengajukan itu," terangnya.

Baca Juga: Luhut Sindir Prabowo, Balasan Timsesnya 'Keren'

Selain itu, pihaknya telah mengoordinasikan permasalahan ini dengan pihak terkait, di antaranya komisi II, Kemendagri dan Bawaslu. Namun untuk mengatasi hal ini, masih melihat potensi yang dapat ditempuh.

"Sampai hari ini kita sudah mulai mengomunikasikan sejak kemarin dengan pihak-pihak terkait, dengan realitas yang di lapangan berdasarkan data rekapitulasi yang masuk ke KPU," imbuhnya.

Baca Juga: Ma'ruf Amin Bakal Pakai Ayat Al-Quran Hadapi Sandiaga

"Apakah opsinya perppu atau judicial review, kalau perppu domain dari pemerintah kalau judicial review domain warga negara yang hak pilihnya terancam hilang. Di antara dua ini kita masih melihat," sambungnya.

Sekadar diketahui, data KPU menyebutkan sebanyak 275.923 pemilih tercatat sudah mengurus dokumen pindah memilih. Jumlah ini diperkirakan melebihi ketersediaan surat suara tambahan dalam setiap TPS.

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Enis Efizudin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.97 3,775.19
British Pound GBP 1.00 18,965.88 18,770.50
China Yuan CNY 1.00 2,131.41 2,110.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,302.00 14,160.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,112.94 10,011.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.93 1,803.82
Dolar Singapura SGD 1.00 10,577.62 10,471.82
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,228.48 16,065.94
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.42 3,473.14
Yen Jepang JPY 100.00 12,814.26 12,685.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6482.710 2.434 629
2 Agriculture 1498.343 -4.886 21
3 Mining 1882.238 9.191 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.733 0.232 71
5 Miscellanous Industry 1285.573 -3.740 46
6 Consumer Goods 2667.555 5.523 52
7 Cons., Property & Real Estate 460.673 -0.670 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1164.648 -9.651 72
9 Finance 1248.066 3.719 91
10 Trade & Service 828.180 -0.981 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 198 336 138 69.70
2 CAKK 160 216 56 35.00
3 JSKY 1,245 1,460 215 17.27
4 TFCO 580 680 100 17.24
5 INCI 560 640 80 14.29
6 URBN 1,795 2,030 235 13.09
7 TALF 308 340 32 10.39
8 MDIA 136 150 14 10.29
9 VIVA 153 168 15 9.80
10 DART 280 300 20 7.14
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 396 298 -98 -24.75
2 JAYA 202 165 -37 -18.32
3 TRIS 236 206 -30 -12.71
4 KPAL 312 274 -38 -12.18
5 LPLI 146 130 -16 -10.96
6 AKPI 675 605 -70 -10.37
7 HERO 990 900 -90 -9.09
8 FREN 348 324 -24 -6.90
9 ABMM 2,200 2,050 -150 -6.82
10 TCPI 4,880 4,550 -330 -6.76
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 100 101 1 1.00
2 VIVA 153 168 15 9.80
3 SIMA 396 298 -98 -24.75
4 JAYA 202 165 -37 -18.32
5 MYRX 103 104 1 0.97
6 TLKM 3,780 3,780 0 0.00
7 FREN 348 324 -24 -6.90
8 STAR 84 88 4 4.76
9 UNTR 27,500 27,825 325 1.18
10 LPPF 4,010 4,140 130 3.24