Kebijakan Jokowi Perlu Ditelusuri, Soal Apa?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan sejumlah bantuan sosial jelang Pilpres 2019 perlu dipertanyakan.

Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan motif Jokowi membagikan sejumlah bantuan sosial, seperti yang terbaru yakni pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Kemensos pada awal April 2019 tersebut patut ditelusuri.

Baca Juga: 'Ngapain Kubu Prabowo Rahasiakan?'

"Walau percepatan pencairan itu disenangi masyarakat, tapi motif percepatan pencairan itu perlu ditelusuri. Apakah murni sesuai dengan agenda program atau ada motif politik di baliknya,"  ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Baca Juga: Jurnalis Peliput Munajat 212 Dicekik Hingga Diseret, IJTI 'Berang'

Menurut BPN Prabowo-Sandi, bukan dana PKH saja yang akan dibagikan Jokowi jelang Pilpres.

"Selain PKH, bantuan beasiswa, BPJS kesehatan, Kelompok Usaha Bersama (Kube), dan masih banyak lagi," imbuhnya.

Baca Juga: Janji Prabowo Turunkan Harga Beras hingga Telur Bakal 'Ugal-Ugalan'?

Saleh menambahkan, dana yang dikeluarkan untuk bantuan berasal dari APBN, bukan berasal dari pribadi Jokowi. Karena itu, pihaknya berharap masyarakat tidak merasa berutang budi pada bantuan yang diberikan pemerintahan Jokowi.

"Masyarakat perlu diberi pencerahan soal bantuan sosial seperti ini. Mereka harus tahu bahwa bantuan sosial itu adalah dari APBN, bukan dari presiden Jokowi secara personal. Itu pakai uang negara. Jangan sampai masyarakat merasa berhutang budi dengan bansos-bansos tersebut," terangnya.