Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:03 WIB. IHSG - IHSG rebound 0,46% ke level 6.440,92 di awal sesi I.
  • 09:02 WIB. INKA - INKA dan Len Industri membidik proyek perkeretaapian di Afrika.
  • 08:08 WIB. Pelindo II - Pelindo II menyiapkan modal Rp1,7 triliun untuk membeli 49% saham anak usaha Krakatau Steel.
  • 08:07 WIB. PGN - Nusantara Regas dan PGN sepakat kerja sama pengembangan infrastruktur gas alam cair.
  • 08:06 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah memiliki rencana melantai di bursa dengan melepas paling tinggi 20% saham.
  • 07:56 WIB. ANTM - Antam mengembangkan Taman Buah Nusantara di Kecamatan Nanggung, Bogor.
  • 05:35 WIB. SMF - Obligasi terbaru milik SMF punya daya tarik tinggi bagi investor.
  • 05:31 WIB. WIKA - Hingga 25 Maret 2019, nilai kontrak baru dari luar negeri yang sudah berhasil dikantongi WIKA sebanyak Rp600 miliar.
  • 05:29 WIB. WIKA - Wijaya Karya mengincar kontrak luar negeri Rp2,5 triliun di tahun 2019.
  • 05:28 WIB. Pegadaian - Pegadaian menutup tahun 2018 dengan total aset sebesar Rp52,8 triliun.
  • 05:27 WIB. Pegadaian - Pegadaian memperoleh laba bersih sebesar Rp2,77 triliun pada 2018.

DPR Bakal Panggil Kemenkes, Soal Ini

DPR Bakal Panggil Kemenkes, Soal Ini - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua Komisi XI DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, berencana memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta keterangan soal penghapusan obat kanker usus besar atau kolorektal dari daftar obat yang ditanggung layanan BPJS Kesehatan.

Dede menyayangkan pemerintah menghapus dua obat kanker tersebut. Sebab, hal itu akan memberatkan para penyintas kanker usus besar, karena harus menanggung sendiri biaya kedua obat tersebut.

"Kami akan rencanakan atur waktunya untuk memanggil Kemenkes, untuk kita minta keterangannya usai reses," ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Baca Juga: Soal Penghentian BPJS Kesehatan RS, Anggota DPR Ini Minta Kemenkes Evaluasi

"Alasannya apa mereka mau mencabut obat itu? apa karena pertimbangan biaya atau karena pertimbangan BPJS-nya. Sebab, dalam peraturan disebutkan pembayaran premi iuran yang dilakukan oleh peserta sudah harus mendapatkan semua jenis pelayanan kesehatan," sambungnya.

Menurut, pemerintah sedang melakukan penghematan untuk mencabut kedua obat kanker tersebut dari BPJS. Bila alasan penghematan, pihaknya menyarankan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan pembiayaan obat melalui cara urun biaya atau Coordination of Benefit (CoB) untuk menekan biaya.

Baca Juga: Janji Prabowo Turunkan Harga Beras hingga Telur Bakal 'Ugal-Ugalan'?

"Mungkin seharusnya Kemenkes menerapkan alternatif cara lain bila dirasa ingin menghemat, misalnya dengan CoB atau misalnya dengan bekerjasama dengan asuransi lainnya," katanya.

Selain itu, seharusnya pemerintah bisa mengeluarkan strategi alternatif sebagai pengganti obat tersebut ketimbang menghapuskannya dari Formularium Nasional.

"Komisi IX memandang bahwa penghapusan obat itu harus jelas mekanismenya, apabila obat itu dirasakan tak bermanfaat lagi, maka harus ada alternatif pengganti obat lainnya," jelasnya.

Baca Juga: Ketua Media Center PA 212 Batal Mundur dari PBB, Dukung Jokowi?

"Kalau kemudian obat itu masih bermanfaat bagi para penderita kanker, terutama kanker kolorektal, itu harus tetap diadakan dan tak boleh dicabut," lanjutnya.

Diketahui, aturan terkait penghapusan obat kanker usus tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/707/2018.  Dalam keputusan itu ada dua jenis obat kanker yang dihilangkan dari layanan BPJS Kesehatan. Pertama, obat bevasizumab yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan kanker. Kedua, cetuximab yang digunakan untuk pengobatan kanker kolorektal (kanker usus besar).

Tag: Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), BPJS Kesehatan

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,811.94 3,773.16
British Pound GBP 1.00 18,863.79 18,674.98
China Yuan CNY 1.00 2,130.32 2,109.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,294.00 14,152.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,113.01 10,009.71
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.61 1,803.45
Dolar Singapura SGD 1.00 10,574.83 10,465.91
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,152.22 15,986.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,512.90 3,474.59
Yen Jepang JPY 100.00 13,022.96 12,890.06

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6411.251 -114.023 629
2 Agriculture 1467.681 -23.100 21
3 Mining 1862.488 -25.374 47
4 Basic Industry and Chemicals 901.511 -8.856 71
5 Miscellanous Industry 1253.301 -31.590 46
6 Consumer Goods 2589.678 -73.784 52
7 Cons., Property & Real Estate 457.407 -8.163 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.772 -18.143 72
9 Finance 1244.414 -18.822 91
10 Trade & Service 817.509 -10.958 155
No Code Prev Close Change %
1 BEEF 190 240 50 26.32
2 COCO 525 650 125 23.81
3 BKDP 61 74 13 21.31
4 GAMA 58 70 12 20.69
5 STAR 104 120 16 15.38
6 JSKY 1,480 1,635 155 10.47
7 GDYR 2,100 2,300 200 9.52
8 ECII 990 1,080 90 9.09
9 PSSI 186 202 16 8.60
10 SRAJ 199 214 15 7.54
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 168 130 -38 -22.62
2 KONI 378 310 -68 -17.99
3 GLOB 440 380 -60 -13.64
4 TALF 340 300 -40 -11.76
5 HDFA 179 158 -21 -11.73
6 PEHA 2,630 2,330 -300 -11.41
7 BMSR 150 133 -17 -11.33
8 MFMI 830 740 -90 -10.84
9 KOIN 268 240 -28 -10.45
10 ARTA 700 630 -70 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 INDF 7,400 6,775 -625 -8.45
2 JAYA 172 164 -8 -4.65
3 ICBP 10,325 9,400 -925 -8.96
4 ASII 7,250 7,050 -200 -2.76
5 ANTM 960 920 -40 -4.17
6 BBRI 4,060 4,000 -60 -1.48
7 SIMA 168 130 -38 -22.62
8 GGRM 85,900 81,800 -4,100 -4.77
9 BEEF 190 240 50 26.32
10 ADRO 1,425 1,365 -60 -4.21