Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:01 WIB. IHSG - Akhir sesi II, IHSG ditutup merah 0,45% ke level 6.480,28. 
  • 15:52 WIB. Laba - Wilmar catat perunrunan laba sebesar 13,7% di tahun 2018.
  • 15:49 WIB. Grab - Grab Singapura terima investasi S$275 juta dari Hyundai. 
  • 15:49 WIB. Samsung - Samsung Galaxy A9 segera cicipi Android 9 Pie.
  • 15:48 WIB. Investasi - Hyundai investasi US$300 juta ke platform perjalanan India. 
  • 15:48 WIB. Bukalapak - Bukalapak kini punya kantor R&D di Surabaya.
  • 15:47 WIB. Royole - Pembuat ponsel layar lipat perdana di dunia, Royole kabarnya mau IPO.
  • 15:47 WIB. GOLL - Pendapatan GOLL tahun 2018 turun 57,17%. 
  • 15:46 WIB. NASA - Teknisi NASA sarankan manusia pindah ke bulannya Saturnus.
  • 15:45 WIB. Xiaomi - Xiaomi rilis Black Shark 2.
  • 15:44 WIB. Apple - Apple luncurkan iPad Air baru.
  • 15:42 WIB. Aset - GOLL jual aset kebun di Jambi dengan harga Rp200 miliar. 
  • 15:42 WIB. Ojol - Aturan ojek online disebut tak legalkan motor jadi angkutan umum.
  • 15:41 WIB. PKPU - Dua entitas anak usaha PT Golden Plantation hadapi sidang PKPU. 
  • 15:39 WIB. Akuisisi - PT Pulau Kencana Raya akuisisi 100% saham PT Aneka Tararasa Indonesia dan PT Bahtera Alam Semesta. 

Harmonisasi Pusat dan Daerah Efektifkan OSS

Harmonisasi Pusat dan Daerah Efektifkan OSS - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dapat bekerja dengan baik hingga ke daerah-derah untuk memperlancar kemudahan berusaha dan membuka kesempatan lebih besar terhadap munculnya perusahaan rintisan.

"Supaya Indonesia bisa kompetitif, bahkan di tingkat kawasan Asia Tenggara, Indonesia perlu melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memastikan pelaksanaan sistem OSS efektif hingga tingkat daerah," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti, Minggu (24/2/2019).

Untuk mendukung implementasi OSS, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan pemerintah pusat dengan peraturan daerah yang terkait dengan perizinan. Kondusifnya iklim usaha diharapkan bisa memunculkan unicorn (perusahaan rintisan dengan valuasi nilai di atas US$1 miliar) baru di Tanah Air.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi VI DPR RI Juliari P Batubara menginginkan pemerintah dapat benar-benar menyinkronkan sistem OSS yang berada di pemerintah tingkat pusat dengan mekanisme yang ada di pemerintah daerah.

Juliari menyatakan bahwa belum sinkronnya sistem yang digunakan pemerintah di tingkat pusat dengan daerah menjadi kendala bagi masuknya investasi asing, begitu pula hal tersebut dinilai bisa menghambat investasi dalam negeri.

"Melalui sistem integrasi semua pihak, bisa melihat sistem perizinan secara menyeluruh dan termonitor dalam satu atap," kata politisi PDIP itu.

Baca Juga: Sosialisasi dan Bimtek OSS Regional Kalimantan: Pemerintah Optimalkan Sinergi Pusat dan Daerah

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Tergesa-gesa Terapkan OSS

Untuk itu, ujar dia, diperlukan satu sistem peta tunggal atau one single map dalam rangka meminimalkan dampak tumpang tindih perizinan yang terjadi saat ini.

Juliari yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI juga menyoroti adanya tantangan terkait penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai otonomi daerah yang memindahkan kewenangan pengawasan dari pemerintah tingkat II ke daerah.

Hal tersebut, lanjutnya, mengakibatkan ketertundaan penyelesaian masalah terutama terkait investasi, perizinan, dan ketenagakerjaan. Pemisahan fungsi pengawasan yang sekarang dipegang provinsi dan kewenangan penyelesaian masalah yang masih tetap berada di tangan pemerintah kabupaten, menjadi tantangan tersendiri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) akan dapat mengurangi praktik korupsi secara signifikan.

"Dampaknya luar biasa karena nanti tidak ada lagi perizinan-perizinan yang istilahnya 'salaman' karena sudah ada sistemnya. Kongkalikong ke pejabat daerah akan berkurang," katanya dalam Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Luhut menjelaskan, sistem terintegrasi secara online itu akan membuat mimpi-mimpi pejabat daerah yang ingin mendapatkan tambahan uang secara mudah sirna.

Praktik politik uang yang kerap dilakukan pun, menurut dia, akan dapat berkurang, sehingga membuat kepemimpinan di daerah menjadi lebih baik.

"Jadi, ini pasti akan mengurangi korupsi, akibatnya kampanye akan banyak berkurang dengan penggunaan uang. Akhirnya orang yang maju jadi bupati, gubernur adalah orang dengan idealisme. Itu bagian dari revolusi mental," ujarnya.

Baca Juga: Pengamat Nilai Sistem OSS Perlu Disosialisasikan ke UMKM

Tag: Online Single Submission (OSS), Investasi

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Wahyu Putro

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,813.17 3,774.39
British Pound GBP 1.00 18,984.78 18,789.17
China Yuan CNY 1.00 2,132.21 2,111.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,299.00 14,157.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,159.44 10,051.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.58 1,803.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,586.36 10,477.35
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.93 16,055.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,511.54 3,473.26
Yen Jepang JPY 100.00 12,859.97 12,729.97

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6509.447 48.264 628
2 Agriculture 1510.397 -3.951 21
3 Mining 1869.283 -10.413 47
4 Basic Industry and Chemicals 903.455 9.107 71
5 Miscellanous Industry 1303.633 23.743 46
6 Consumer Goods 2689.007 5.911 51
7 Cons., Property & Real Estate 460.164 4.459 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.850 22.162 72
9 Finance 1245.077 9.833 91
10 Trade & Service 826.820 2.781 155
No Code Prev Close Change %
1 BCAP 147 189 42 28.57
2 MLPT 910 1,135 225 24.73
3 PNSE 610 760 150 24.59
4 GLOB 358 446 88 24.58
5 KDSI 975 1,175 200 20.51
6 OCAP 1,775 2,100 325 18.31
7 INCI 550 645 95 17.27
8 DILD 324 372 48 14.81
9 KBLV 456 520 64 14.04
10 DART 272 306 34 12.50
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 294 262 -32 -10.88
2 SHID 4,200 3,770 -430 -10.24
3 ALKA 430 388 -42 -9.77
4 IDPR 840 760 -80 -9.52
5 GAMA 55 50 -5 -9.09
6 STAR 92 84 -8 -8.70
7 BALI 1,330 1,220 -110 -8.27
8 GSMF 119 110 -9 -7.56
9 RELI 230 214 -16 -6.96
10 JAYA 288 268 -20 -6.94
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 398 394 -4 -1.01
2 MYRX 106 105 -1 -0.94
3 LPPF 3,840 4,100 260 6.77
4 BBRI 3,980 4,040 60 1.51
5 JAYA 288 268 -20 -6.94
6 TLKM 3,740 3,830 90 2.41
7 BKSL 110 111 1 0.91
8 ANTM 975 955 -20 -2.05
9 FREN 332 348 16 4.82
10 CSIS 151 164 13 8.61