Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:31 WIB. China - Bank of China cabang Manila menjadi bank kliring untuk bisnis renminbi di Filipina
  • 23:09 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka melemah 0,09% pada level 7.314
  • 21:38 WIB. Pilpres - Sri Lanka akan mengadakan pemilihan presiden pada 16 November.
  • 19:35 WIB. Valas - Dollar menguat 0,18% terhadap Euro pada level 1,1053 $/euro
  • 19:32 WIB. Valas - Dollar menguat 0,27% terhadap Poundsterling pada level 1,2466 $/pound
  • 19:30 WIB. Valas - Dollar menguat 0,06% terhadap Yen pada level 108,19 yen/dollar
  • 19:28 WIB. Valas - Dollar melemah 0,05% terhadap Yuan pada level 7,08 yuan/dollar
  • 19:26 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.502 $/ounce
  • 19:24 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,87 $/barel
  • 19:23 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,22 $/barel
  • 19:02 WIB. India - Volkswagen Finance mengakuisisi 25% saham fintech Kuwy Technology Service Pvt Ltd
  • 17:21 WIB. India - Kabinet setujui peraturan larangan pembuatan dan penjualan e-cigarret di India
  • 16:33 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,25% pada level 2.985
  • 16:31 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,41% pada level 2.070
  • 16:30 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,53% pada level 3.166

Harmonisasi Pusat dan Daerah Efektifkan OSS

Harmonisasi Pusat dan Daerah Efektifkan OSS - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dapat bekerja dengan baik hingga ke daerah-derah untuk memperlancar kemudahan berusaha dan membuka kesempatan lebih besar terhadap munculnya perusahaan rintisan.

"Supaya Indonesia bisa kompetitif, bahkan di tingkat kawasan Asia Tenggara, Indonesia perlu melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memastikan pelaksanaan sistem OSS efektif hingga tingkat daerah," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti, Minggu (24/2/2019).

Untuk mendukung implementasi OSS, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan harmonisasi peraturan pemerintah pusat dengan peraturan daerah yang terkait dengan perizinan. Kondusifnya iklim usaha diharapkan bisa memunculkan unicorn (perusahaan rintisan dengan valuasi nilai di atas US$1 miliar) baru di Tanah Air.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Komisi VI DPR RI Juliari P Batubara menginginkan pemerintah dapat benar-benar menyinkronkan sistem OSS yang berada di pemerintah tingkat pusat dengan mekanisme yang ada di pemerintah daerah.

Juliari menyatakan bahwa belum sinkronnya sistem yang digunakan pemerintah di tingkat pusat dengan daerah menjadi kendala bagi masuknya investasi asing, begitu pula hal tersebut dinilai bisa menghambat investasi dalam negeri.

"Melalui sistem integrasi semua pihak, bisa melihat sistem perizinan secara menyeluruh dan termonitor dalam satu atap," kata politisi PDIP itu.

Baca Juga: Sosialisasi dan Bimtek OSS Regional Kalimantan: Pemerintah Optimalkan Sinergi Pusat dan Daerah

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Tergesa-gesa Terapkan OSS

Untuk itu, ujar dia, diperlukan satu sistem peta tunggal atau one single map dalam rangka meminimalkan dampak tumpang tindih perizinan yang terjadi saat ini.

Juliari yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Kerja Sama Ekonomi Regional (KER) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI juga menyoroti adanya tantangan terkait penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai otonomi daerah yang memindahkan kewenangan pengawasan dari pemerintah tingkat II ke daerah.

Hal tersebut, lanjutnya, mengakibatkan ketertundaan penyelesaian masalah terutama terkait investasi, perizinan, dan ketenagakerjaan. Pemisahan fungsi pengawasan yang sekarang dipegang provinsi dan kewenangan penyelesaian masalah yang masih tetap berada di tangan pemerintah kabupaten, menjadi tantangan tersendiri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) akan dapat mengurangi praktik korupsi secara signifikan.

"Dampaknya luar biasa karena nanti tidak ada lagi perizinan-perizinan yang istilahnya 'salaman' karena sudah ada sistemnya. Kongkalikong ke pejabat daerah akan berkurang," katanya dalam Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Luhut menjelaskan, sistem terintegrasi secara online itu akan membuat mimpi-mimpi pejabat daerah yang ingin mendapatkan tambahan uang secara mudah sirna.

Praktik politik uang yang kerap dilakukan pun, menurut dia, akan dapat berkurang, sehingga membuat kepemimpinan di daerah menjadi lebih baik.

"Jadi, ini pasti akan mengurangi korupsi, akibatnya kampanye akan banyak berkurang dengan penggunaan uang. Akhirnya orang yang maju jadi bupati, gubernur adalah orang dengan idealisme. Itu bagian dari revolusi mental," ujarnya.

Baca Juga: Pengamat Nilai Sistem OSS Perlu Disosialisasikan ke UMKM

Tag: Online Single Submission (OSS), Investasi

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Wahyu Putro

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,772.53 3,734.80
British Pound GBP 1.00 17,676.18 17,499.89
China Yuan CNY 1.00 2,000.62 1,980.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,694.17 9,595.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.89 1,789.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,289.41 10,184.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,661.22 15,502.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.36 3,347.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,075.22 12,943.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6276.633 39.943 653
2 Agriculture 1387.598 -13.692 21
3 Mining 1671.117 -6.325 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.963 2.248 72
5 Miscellanous Industry 1187.630 31.262 49
6 Consumer Goods 2243.412 9.335 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.506 3.875 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1221.614 6.972 75
9 Finance 1265.924 13.302 90
10 Trade & Service 805.028 -1.731 163
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 390 486 96 24.62
2 SDRA 675 795 120 17.78
3 TIRA 238 278 40 16.81
4 JSKY 840 980 140 16.67
5 SMMA 8,800 10,000 1,200 13.64
6 POLI 1,120 1,265 145 12.95
7 MBTO 130 145 15 11.54
8 NUSA 75 82 7 9.33
9 GIAA 490 535 45 9.18
10 KOTA 550 600 50 9.09
No Code Prev Close Change %
1 FILM 630 500 -130 -20.63
2 SSTM 500 454 -46 -9.20
3 DNAR 266 242 -24 -9.02
4 INOV 434 400 -34 -7.83
5 KDSI 1,475 1,365 -110 -7.46
6 YULE 150 139 -11 -7.33
7 BIPP 69 64 -5 -7.25
8 BMSR 110 103 -7 -6.36
9 ETWA 96 90 -6 -6.25
10 MINA 2,570 2,410 -160 -6.23
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 540 540 0 0.00
2 MNCN 1,275 1,285 10 0.78
3 MSIN 466 470 4 0.86
4 MAMI 139 139 0 0.00
5 KPIG 148 148 0 0.00
6 HOME 97 99 2 2.06
7 HMSP 2,330 2,370 40 1.72
8 BMTR 354 354 0 0.00
9 FREN 142 154 12 8.45
10 ERAA 1,980 1,920 -60 -3.03