KPU Punya Kewenangan Usir Tim Pendukung dalam Debat Capres

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandi Priyo Budi Santoso menyatakan sudah bersepakat dengan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf serta KPU untuk membatasi jumlah undangan yang hadir di arena debat. Namun, jumlahnya masih akan dibahas pada rapat selanjutnya.

"Tapi kami juga tidak ingin suasana sunyi senyap. Sehingga akan diatur jumlahnya," kata Priyo di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Baca Juga: Luhut: Saya Enggak Ribut!

Lebih jauh Priyo mengungkapkan dalam rapat juga disepakati pembentukan tim khusus dari TKN, BPN, KPU dan Bawaslu yang akan bertugas menangani jika ada protes yang mungkin kembali terjadi pada saat debat berlangsung, agar tidak terulang peristiwa kekisruhan di tengah debat.

Sementara itu, Direktur Program TKN Aria Bima menambahkan dalam rapat bersama itu, pihaknya juga mengusulkan agar KPU mengatur dengan lebih baik kanalisasi tempat menonton bareng debat bagi para tim pendukung.

"Kami juga sepakat memberikan kewenangan kepada KPU mengusir apabila ada salah satu atau salah dua dari kami yang mengganggu jalannya acara," jelas Aria Bima.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan rapat itu membahas persiapan debat ketiga sekaligus keempat dan kelima, karena jarak penyelenggaraan ketiga debat terakhir berdekatan.

Salah satu hak teknis yang turut dibahas, kata Arief, adalah tidak ada lagi pengajuan pertanyaan berdasarkan video.

"Semua pertanyaan diajukan secara oral atau bukan dengan video atau gambar," ucap Arief.

Debat ketiga disepakati 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, debat keempat 30 Maret 2019 di Hotel Shangrilla dan debat kelima diselenggarakan 13 April 2019 di Hotel Sultan.