Menko Luhut: Petani Sawit, Kalian Pahlawan Bangsa

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada petani sawit dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Petani menjadi tulang punggung keberlangsungan industri sawit maupun ekonomi nasional.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian sangat besar terhadap sawit. Karena sawit ini memberikan kontribusi besar pada ekonomi dan punya peranan penting terhadap Indonesia. Kalian ini  pahlawan bangsa," ujar Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Kamis (28/2/2019), saat memberikan pidato utama dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2019.

Kegiatan bertemakan Sawit Indonesia Berdaulat, Bermartabat, dan Berkelanjutan tersebut diinisiasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Peserta yang hadir mencapai 451 dari seluruh Indonesia. Terdiri dari 300 petani sawit dari 22 DPW Apkasindo tingkat provinsi dari Aceh sampai Papua, 100 petani mewakili DPD Apkasindo di 116 kabupaten di seluruh Indonesia, dan 51 petani sawit dari organisasi Petani Aspek PIR dan Samade.

Luhut mengatakan, perusahaan harus melindungi petani untuk menjaga keseimbagan dalam perekonomian dan mencegah kecemburuan sosial. "Presiden Jokowi meminta supaya ada keseimbangan," pinta Luhut.

Menurutnya, pemerintah mendorong kelompok tani agar dapat mengelola pabrik sawit yang bertujuan memasok kebutuhan biofuel di daerah. Kemandirian itu harus ada dan pemerintah punya target 30% dari produksi sawit menjadi green fuel. Alhasil, impor minyak fosil dapat berkurang besar dalam jangka waktu 2-3 tahun mendatang.

Di sinilah pentingnya peranan industri kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia. Saat ini, dikatakan Luhut, sawit telah menjadi industri super strategi bagi negara. Kontribusi sawit menyerap tenaga kerja lebih dari 17,5 juta orang. Baik secara langsung maupun tidak langsung dan menciptakan kesejahteraan sebanyak 2,3 juta petani kecil.

"Oleh karena itu, peran sektor sawit terhadap pengentasan kemiskinan sangat besar.  Perkebunan sawit berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia," ujar Luhut.

Baca Juga: Jurus Perkebunan Sawit Menunggangi Digital Disruption

Luhut meminta pelaku industri dapat menata praktik perkebunan, sehingga Indonesia benar-benar berdaulat, bermartabat, dan berkelanjutan.

"Terkait urusan keluar, supaya diplomasi kita offensive. Karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Kita ini negara besar, enggak boleh diatur-atur, apalagi didikte orang," katanya.

Namun katanya, pengembangan perkebunan sawit harus memperhatikan aspek lingkungan agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Untuk itu, pemerintah mengambil langkah moratorium perluasan lahan sawit dan restorasi gambut," jelasnya.

Rino Afrino, Ketua Panitia Pelaksana Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, menuturkan, ada lima tujuan penyelenggaraan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia. Pertama, memberikan informasi menyeluruh ke seluruh petani kelapa sawit di 22 provinsi mengenai upaya, strategi, dan diplomasi Pemerintah Indonesia untuk pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional yang berkelanjutan.

Baca Juga: Uni Eropa Rewel, Blockchain Perkebunan Sawit Kasih Jawaban

Kedua, mengidentifikasi permasalahan dan potensi kebun kelapa sawit rakyat terkait legalitas lahan keterlanjuran petani dalam kawasan, sertifikasi, produktivitas, infrastruktur, harga TBS, ISPO, dan pemanfaatan energi terbarukan. Ketiga adalah menghimpun usulan-usulan dan pertimbangan teknis terkait pengembangan kelapa sawit Indonesia khususnya perkebunan rakyat.

Keempat, yaitu menginisiasikan komitmen bersama para pemangku kebijakan dan pelaku usaha perkebunan untuk sawit Indonesia berdaulat, bermartabat, dan berkelanjutan. Terakhir, meningkatkan dan menguatkan peran Apkasindo sebagai wadah seluruh petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Luhut menyebutkan, ancaman terhadap pasar ekspor sawit Indonesia berasal dari Uni Eropa yang sedang mendiskriminasi pengunaan sawit pada biodiesel yang dipasarkan di Benua Biru tersebut. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan diplomasi perdagangan dengan mengedepankan dialog dan lobi.