Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:56 WIB. Listrik - Jonan memperintahkan PLN kejar target rasio elektrifitas di NTT.
  • 09:55 WIB. Infrastruktur - Ignasius Jonan meresmikan PJU-TS, LTSHE dan Sumur Bor Air Tanah di NTT.
  • 09:31 WIB. Rupiah - Terlemah di Asia, rupiah terkoreksi 0,35% ke level Rp14.215 per dolar AS. 
  • 09:31 WIB. Rupiah - Terlemah di Asia, rupiah terkoreksi 0,35% ke level Rp14.215 per dolar AS. 
  • 09:06 WIB. IHSG - Senin pagi, IHSG dibuka merah ,079% ke level 6.473,86.
  • 08:21 WIB. Inflasi - BI memproyeksikan Maret akan terjadi inflasi.
  • 05:54 WIB. BRI - BRI targetkan bisnis kartu kredit tumbuh 40% di tahun ini.
  • 05:53 WIB. GPN - BI menargetkan 30% kartu debit GPN sudah tersebar di masyarakat tahun ini.
  • 05:52 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah pastikan masuk BUKU 3 tahun ini.
  • 05:50 WIB. PTBA - Geliat harga batu bara kalori rendah diyakini PTBA akan turut mengerek kinerja keuangan perseroan.
  • 05:49 WIB. Mandiri - Bank Mandiri optimis mencapai target ahun ini.
  • 05:48 WIB. Pelni - Pelni menyiapkan capex 2019 senilai Rp322 miliar .

Pinjaman Pelaku UMKM Harus Dipermudah, Agar...

Pinjaman Pelaku UMKM Harus Dipermudah, Agar... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu ujung tombak perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang menjamin kemudahan pelaku UMKM mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Salah satu permasalahan klasiknya, adalah tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Ini menjadi salah satu hal yang diperjuangkan NasDem untuk kesejahteraan masyarakat. Jaminan perizinan lewat perundangan, harusnya disederhanakan.

 

"Perlu ada sebuah platform yang memberikan jaminan perizinan yang sangat sederhana. Dan itu harus dalam bentuk perundangan-undangan. Jadi, cukup dengan NPWP sudah selesai (mendapatkan modal). Bahwa kalau sudah ber-UMKM, ber-NPWP, dan perputarannya misalnya tidak lebih dari Rp 50 juta per bulan itu sudah bisa dibantu perizinannya,”’kata Caleg DPR-RI Nasdem dapil Jawa Barat II itu.

 

Dia berpendapat, segala perundang-undangan di Indonesia harus terus diperbaharui sesuai dengan kondisi saat ini. "Kita perlu membuat undang-undang UMKM yang sesuai kondisi dan situasi saat ini. Harus teratur dan terarah," imbuhnya.

 

Lebih lanjut Ade mengatakan, dalam mengembangkan UMKM koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Karena kata dia, saat ini pengembangan UMKM masih dilakukan oleh berbagai kementerian dan instansi. 

 

"Pengembangam UMKM masih overlapping. Baiknya tidak boleh tumpang tindih, harus di satu titik," terangnya.

 

Lebih lanjut dia mengatakan, perlu adanya sebuah data terbaru terkait perkembangan UMKM di Indonesia. Data tersebut yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur dan rencana pengembangan UMKM ke depan.

 

"Data harus update, misalnya berapa ribu UMKM yang baik kelas. Itu juga untuk melihat keberhasilan ekonomi kita, berapa pengangguran kita. Karena sudah pasti itu akan berdampak. Kalau tidak ada UMKM yang naik kelas, artinya perekonomian stagnan," tutur Ade.

 

Di kesempatan lain, politisi Partai NasDem Irma Suryani juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan sektor produktif bagi UMKM. Yaitu dengan skema Kredit Usaha Rakyat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha.

 

"Merekomendasikan pada pemerintah agar meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha-usaha ultra- mikro melalui parlemen atau fraksi," kata Irma.

 

Irma juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk membantu usaha kecil dan menengah agar dapat mengekspor produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital. Kemudian, mendorong pemerintah untuk meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat.

 

"Mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers," ucapnya.

 

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdulah menyebutkan meskipun perbankan sulit mengucurkan kredit bagi UMKM, namun terdapat skema credit channelling yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan kredit.

 

Lewat skema tersebut, perbankan memberikan kredit ke koperasi, yang selanjutnya kredit diteruskan ke UMKM.

 

“Biasanya yang unbankable itu bisa jadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kalau anggota KSP dana itu ga usah pakai jaminan. Tetapi enggak bisa lebih lebih banyak, paling Rp5 juta,” katanya.

 

Skema ini, lanjut Rusli, menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak bankable untuk mendapat akses dana dari koperasi.

 

Menurutnya, mayoritas Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada saat ini sudah bisa mengucurkan dana kepada anggotanya termasuk pelaku UKM tanpa menaruh jaminan.

 

 

“Banyak koperasi simpan pinjam KUD di desa misal, udah enggak usah pakai jaminan. Jaminannya ya usahanya itu, enggak perlu BPKB dan lain-lain. Karena mungkin trust-nya itu udah kenceng di situ,” paparnya.

Tag: Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/M Ibnu Chazar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,794.23 3,755.47
British Pound GBP 1.00 18,692.75 18,500.55
China Yuan CNY 1.00 2,125.36 2,104.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,228.00 14,086.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,103.30 10,001.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,813.38 1,795.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,546.29 10,439.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.93 16,018.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,506.16 3,466.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,850.43 12,718.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6525.274 23.498 629
2 Agriculture 1490.781 9.164 21
3 Mining 1887.862 3.129 47
4 Basic Industry and Chemicals 910.367 -5.244 71
5 Miscellanous Industry 1284.891 0.529 46
6 Consumer Goods 2663.462 4.407 52
7 Cons., Property & Real Estate 465.570 -1.138 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1170.915 5.940 72
9 Finance 1263.236 12.361 91
10 Trade & Service 828.467 0.865 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 420 525 105 25.00
2 GLOB 352 440 88 25.00
3 CAKK 270 326 56 20.74
4 ECII 825 990 165 20.00
5 SMMA 7,700 9,000 1,300 16.88
6 TGKA 3,010 3,500 490 16.28
7 ANDI 1,605 1,805 200 12.46
8 FISH 3,400 3,760 360 10.59
9 LPLI 135 149 14 10.37
10 BKSW 175 193 18 10.29
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 224 168 -56 -25.00
2 KICI 310 260 -50 -16.13
3 IDPR 735 640 -95 -12.93
4 PYFA 198 177 -21 -10.61
5 ATIC 990 895 -95 -9.60
6 JMAS 895 810 -85 -9.50
7 LAND 1,085 1,010 -75 -6.91
8 MTSM 240 224 -16 -6.67
9 UNIT 242 226 -16 -6.61
10 AKSI 400 374 -26 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 101 97 -4 -3.96
2 HOME 102 102 0 0.00
3 GGRM 88,000 85,900 -2,100 -2.39
4 BBRI 3,980 4,060 80 2.01
5 TLKM 3,800 3,820 20 0.53
6 INKP 10,200 9,800 -400 -3.92
7 FREN 308 328 20 6.49
8 CTRA 975 1,030 55 5.64
9 UNTR 27,800 28,000 200 0.72
10 GIAA 555 555 0 0.00