Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:42 WIB. Mandiri - Bank Mandiri telah merampungkan kajian mengenai akuisisi sebagian saham Bank Permata.
  • 10:41 WIB. Mandiri - Bank Mandiri menawar Bank Permata di harga Rp1.115-Rp1.200 per saham.
  • 10:41 WIB. DJBC -  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam hal pembayaran bea cukai.
  • 10:03 WIB. Suku Bunga - Yellen: The Fed perlu menurunkan suku bunga acuan. 
  • 10:02 WIB. Resesi - Mantan Gubernur The Fed, Janet Yellen menyatakan yield obligasi pemerintah AS bukan tanda akan terjadi resesi. 
  • 09:55 WIB. WIKA - Wijaya Karya memperoleh kontrak baru senilai Rp10,5 triliun.
  • 09:25 WIB. Rupiah - Rupiah menguat 0,04% ke level Rp14.175 per dolar AS. 
  • 09:03 WIB. IHSG - IHSG rebound 0,46% ke level 6.440,92 di awal sesi I.
  • 09:02 WIB. INKA - INKA dan Len Industri membidik proyek perkeretaapian di Afrika.
  • 08:08 WIB. Pelindo II - Pelindo II menyiapkan modal Rp1,7 triliun untuk membeli 49% saham anak usaha Krakatau Steel.
  • 08:07 WIB. PGN - Nusantara Regas dan PGN sepakat kerja sama pengembangan infrastruktur gas alam cair.
  • 08:06 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah memiliki rencana melantai di bursa dengan melepas paling tinggi 20% saham.
  • 07:56 WIB. ANTM - Antam mengembangkan Taman Buah Nusantara di Kecamatan Nanggung, Bogor.

Hadapi Permasalahan Outsourcing, Begini Solusinya

Hadapi Permasalahan Outsourcing, Begini Solusinya - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Banyak perusahaan sekarang yang memakai tenaga kerja melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau yang lebih dikenal dengan outsourcing. Dalam dunia usaha, penggunaan jasa outsourcing memang sudah tidak asing lagi. Hanya saja, tidak semua orang paham tetang hal ini, ditambah lagi ada berita-berita yang negatif seputar karyawan outsourcing ini, bahkan ada yang berlanjut ke ranah hukum.

 

Contohnya adalah pada kasus PT Jakarta International Container Terminal (JICT), perusahaan ini biasa memakai tenaga kerja outsourcing. Pada 31 Desember 2017 kerja sama PT JICT dan perusahaan penyedia outsourcing, PT Empco berakhir – otomatis 400 karyawan outsource di bawah PT Empco harus putus kontraknya. Sebenarnya hal yang wajar saja, bahkan ketika PT JICT mengontrak karyawan outsource baru, di bawah  PT Multi Tally Indonesia, yang memang keluar sebagai pemenang tender perusahaan penyedia outsourcing berikutnya.

 

Yang terjadi kemudian adalah, para karyawan yang di bawah naungan PT Empco, menolak pemutusan hubungan kerja. Dan yang lebih tidak masuk akal, Serikat Pekerja JICT (SPJICT) menuntut perekrutan karyawan outsource tersebut untuk menjadi karyawan tetap.

 

Definisi outsourcing, adalah penyerahan pekerjaan oleh pengusaha kepada perusahaan lain, untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan produksi pokok atau pekerjaan utama di perusahaan tersebut. Peraturan mengenai gaji atau sistem pengupahan akan ditentukan pada pemberlakuan sistem kontrak yang dilakukan di awal perjanjian. 

Apakah mereka juga bisa membentuk dan mewakili “serikat pekerja” di perusahaan tempat mereka dikontrak? 

 

Menurut Ketua Umum Indonesian Outsourcing Association – IOA ABADI (Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia), Greg Chen,di berbagai negara termasuk Indonesia, umumnya keberadaan Serikat Pekerja (SP), mewakili keberadaan pekerja permanen. “Memang secara khusus ditemukan di Jepang, keberadaan para pekerja alih daya atau pekerja kontrak bisa diwakili SP. Jadi sistem kerja mereka diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).”

 

Greg mengaku tidak pernah mendengar ada SP yang kehadirannya mewakili pekerja alih daya atau pekerja kontrak di Indonesia. Keberadaan para pekerja yang sistem kerjanya diikat dengan PKWT, diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

 

Namun demikian tidak menutup kemungkinan, SP merasa turut menjadi perwakilan para pekerja kontrak dalam perusahaan.Biasanya, pembentukan SP dilandasi adanaya anggapanperusahaan kerap tidak menjalankan obligasi dasar. Sebab, jika perusahaan sudah menjalankan kewajiban mereka selaku pemberi kerja, maka biasanya SP tidak dibentuk.

 

"Kendati di Indonesia tidak ada SP untuk perusahaan alih daya, namun diakui di tahun yang lalu banyak juga penyalahgunaan UU Tenaga Kerja. Hal itulah yang mendorong munculnya protes dari sejumlah SP," ucapnya.

 

Secara terpisah, Bukhori Hasibuan, Mantan LBH Nasional mengatakan, tindakan pemutusan hubungan kerja harus didasari UU. Menurut pengacara dari firma hukum Bukhori Hasibuan dan Rekan, ada sejumlah cara mengatasi konflik dalam PHK.

 

Pertama adalah melakukan mediasi atau musyawarah yang difasilitasi melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Alternatif kedua adalah penyelesaian yang dilakukan lewat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan KADIN Indonesia, sekaligus Ketua Tetap Sertifikasi dan Kompetensi Apindo, Iftida Yasar mengemukakan, sebenarnya pekerjaan alih daya ataupun paruh waktu dilakukan melalui sistem kerja sama kedua belah secara business to business (B to B).

 

“Misalnya perusahaan pemberi pekerjaan seperti antara pihak pelabuhan dengan perusahaan penyedia jasa kontainer. Setelah itu perusahaan penyedia jasa outsourcing itu melakukan kontrak kerja dengan karyawannya, sehingga kerjasama ini melibatkan tiga pihak,” katanya.

 

Sejumlah hal diatur di dalam sistem pekerjaan tersebut. Antara lain, kapan jangka waktu berakhirnya pekerjaan, atau bagaimana sistem yang diberlakukan bila nantinya perusahaan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, maka akan berakhir juga hubungan kerja.

 

“Sebaliknya kalau tidak ada sistem kerja yang mengatur, bila di kemudian hari terjadi pengakhiran kontrak sebelum masa yang seharusnya berakhir, maka perusahaan pemberi kerja harus membayar sisa kontrak sesuai perjanjian kerja sama,” ujar Iftida.

 

Sementara menjawab bagaimana peran Serikat Pekerja (SP) dalam hubungan kerja dengan sistem outsourcing, SP memiliki hak untuk membela para anggotanya dalam mempertahankan hak-hak mereka. Misalnya, SP perlu mengetahui bagaimana proses berhentinya pekerjaan kontrak. Apakah perusahaan yang mempekerjakan mereka sudah memberitahukan hal tersebut kepada para pekerja, termasuk bagaimana bunyi perjanjian kerjasama mengenai berakhirnya kerja kontrak mereka.  

 

Khusus yang berkaitan dengan kasus PT JICT yang menghentikan 400 pekerja alih dayanya, Iftida yang juga konsultan Sumber Daya Manusia (SDM) ini mengatakan, perlu melihat bagaimana bentuk perjanjian kerjasamanya. Artinya bagaimana pemberi pekerjaan saat mengikat kerjasama dengan perusahaan outsourcing, termasuk bagaimana kerjasama yang diikat dengan pekerja outsourcing. Apakah pemberhentian kerja tersebut sesuai dengan isi perjanjian perihal masa kontrak kerja. Sebenarnya tidak akan terjadi masalah, sepanjang pemberi pekerjaan tetap memberikan hak mereka, saat kontrak diberhentikan melalui tindakan PHK. 

 

"Sebetulnya, jika dilihat dari perjanjian terkait masalah tersebut, yang dilakukan PT JICT seperti yang disinggung atas, yakni pemutusan hubungan kerja dengan 400 pekerja alih daya, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkasnya. 

 

Tag: Bisnis, Jakarta International Container Terminal (JICT)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,811.94 3,773.16
British Pound GBP 1.00 18,863.79 18,674.98
China Yuan CNY 1.00 2,130.32 2,109.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,294.00 14,152.00
Dolar Australia AUD 10,138.88 10,036.38
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,821.61 1,803.45
Dolar Singapura SGD 1.00 10,574.83 10,465.91
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,152.22 15,986.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,512.90 3,474.59
Yen Jepang JPY 100.00 13,022.96 12,890.06

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6411.251 -114.023 629
2 Agriculture 1467.681 -23.100 21
3 Mining 1862.488 -25.374 47
4 Basic Industry and Chemicals 901.511 -8.856 71
5 Miscellanous Industry 1253.301 -31.590 46
6 Consumer Goods 2589.678 -73.784 52
7 Cons., Property & Real Estate 457.407 -8.163 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.772 -18.143 72
9 Finance 1244.414 -18.822 91
10 Trade & Service 817.509 -10.958 155
No Code Prev Close Change %
1 BEEF 190 240 50 26.32
2 COCO 525 650 125 23.81
3 BKDP 61 74 13 21.31
4 GAMA 58 70 12 20.69
5 STAR 104 120 16 15.38
6 JSKY 1,480 1,635 155 10.47
7 GDYR 2,100 2,300 200 9.52
8 ECII 990 1,080 90 9.09
9 PSSI 186 202 16 8.60
10 SRAJ 199 214 15 7.54
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 168 130 -38 -22.62
2 KONI 378 310 -68 -17.99
3 GLOB 440 380 -60 -13.64
4 TALF 340 300 -40 -11.76
5 HDFA 179 158 -21 -11.73
6 PEHA 2,630 2,330 -300 -11.41
7 BMSR 150 133 -17 -11.33
8 MFMI 830 740 -90 -10.84
9 KOIN 268 240 -28 -10.45
10 ARTA 700 630 -70 -10.00
No Code Prev Close Change %
1 INDF 7,400 6,775 -625 -8.45
2 JAYA 172 164 -8 -4.65
3 ICBP 10,325 9,400 -925 -8.96
4 ASII 7,250 7,050 -200 -2.76
5 ANTM 960 920 -40 -4.17
6 BBRI 4,060 4,000 -60 -1.48
7 SIMA 168 130 -38 -22.62
8 GGRM 85,900 81,800 -4,100 -4.77
9 BEEF 190 240 50 26.32
10 ADRO 1,425 1,365 -60 -4.21