Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:03 WIB. IHSG - IHSG ditutup melemah 0,50% di akhir sesi I.
  • 11:18 WIB. ADHI - Adhi Karya masih akan menerima pembayaran Rp3,1 triliun dari pekerjaan proyek LRT hingga akhir 2019.
  • 10:18 WIB. SMBR - Semen Baturaja mencatat pertumbuhan penjualan 2%.
  • 10:03 WIB. JSMR - Tiga jalan tol Jasa Marga akan beroperasi di akhir 2019.
  • 09:49 WIB. JSMR - Jasa Marga mempertimbangkan penerbitan obligasi dengan nilai Rp1 triliun-Rp2 triliun.
  • 09:32 WIB. China - Walaupun dilarang, ternyata Twitter dipergunakan pejabat China untuk kampanye di luar negeri.
  • 09:02 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,07% di awal sesi I.
  • 08:59 WIB. WSBP - WSBP tengah menyiapkan sebuah pabrik di Provinsi Kalimantan Timur.
  • 07:52 WIB. Google - Google tambah kemampuan koreksi bahasa ke Gmail.
  • 07:21 WIB. XL - XL harus rogoh kocek Rp569 miliar buat blokir ponsel BM.
  • 06:43 WIB. Brexit - Prancis memperkirakan akan terjadi 'no deal Brexit'
  • 06:23 WIB. Mandiri - Mandiri akan mengembangkan ekosistem untuk mengoptimalisasi usaha kopi.
  • 06:14 WIB. Amazon - Di Indian Amazon sudah mempekerjakan 62.000 orang.

Hadapi Permasalahan Outsourcing, Begini Solusinya

Hadapi Permasalahan Outsourcing, Begini Solusinya - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Banyak perusahaan sekarang yang memakai tenaga kerja melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau yang lebih dikenal dengan outsourcing. Dalam dunia usaha, penggunaan jasa outsourcing memang sudah tidak asing lagi. Hanya saja, tidak semua orang paham tetang hal ini, ditambah lagi ada berita-berita yang negatif seputar karyawan outsourcing ini, bahkan ada yang berlanjut ke ranah hukum.

 

Contohnya adalah pada kasus PT Jakarta International Container Terminal (JICT), perusahaan ini biasa memakai tenaga kerja outsourcing. Pada 31 Desember 2017 kerja sama PT JICT dan perusahaan penyedia outsourcing, PT Empco berakhir – otomatis 400 karyawan outsource di bawah PT Empco harus putus kontraknya. Sebenarnya hal yang wajar saja, bahkan ketika PT JICT mengontrak karyawan outsource baru, di bawah  PT Multi Tally Indonesia, yang memang keluar sebagai pemenang tender perusahaan penyedia outsourcing berikutnya.

 

Yang terjadi kemudian adalah, para karyawan yang di bawah naungan PT Empco, menolak pemutusan hubungan kerja. Dan yang lebih tidak masuk akal, Serikat Pekerja JICT (SPJICT) menuntut perekrutan karyawan outsource tersebut untuk menjadi karyawan tetap.

 

Definisi outsourcing, adalah penyerahan pekerjaan oleh pengusaha kepada perusahaan lain, untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan produksi pokok atau pekerjaan utama di perusahaan tersebut. Peraturan mengenai gaji atau sistem pengupahan akan ditentukan pada pemberlakuan sistem kontrak yang dilakukan di awal perjanjian. 

Apakah mereka juga bisa membentuk dan mewakili “serikat pekerja” di perusahaan tempat mereka dikontrak? 

 

Menurut Ketua Umum Indonesian Outsourcing Association – IOA ABADI (Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia), Greg Chen,di berbagai negara termasuk Indonesia, umumnya keberadaan Serikat Pekerja (SP), mewakili keberadaan pekerja permanen. “Memang secara khusus ditemukan di Jepang, keberadaan para pekerja alih daya atau pekerja kontrak bisa diwakili SP. Jadi sistem kerja mereka diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).”

 

Greg mengaku tidak pernah mendengar ada SP yang kehadirannya mewakili pekerja alih daya atau pekerja kontrak di Indonesia. Keberadaan para pekerja yang sistem kerjanya diikat dengan PKWT, diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

 

Namun demikian tidak menutup kemungkinan, SP merasa turut menjadi perwakilan para pekerja kontrak dalam perusahaan.Biasanya, pembentukan SP dilandasi adanaya anggapanperusahaan kerap tidak menjalankan obligasi dasar. Sebab, jika perusahaan sudah menjalankan kewajiban mereka selaku pemberi kerja, maka biasanya SP tidak dibentuk.

 

"Kendati di Indonesia tidak ada SP untuk perusahaan alih daya, namun diakui di tahun yang lalu banyak juga penyalahgunaan UU Tenaga Kerja. Hal itulah yang mendorong munculnya protes dari sejumlah SP," ucapnya.

 

Secara terpisah, Bukhori Hasibuan, Mantan LBH Nasional mengatakan, tindakan pemutusan hubungan kerja harus didasari UU. Menurut pengacara dari firma hukum Bukhori Hasibuan dan Rekan, ada sejumlah cara mengatasi konflik dalam PHK.

 

Pertama adalah melakukan mediasi atau musyawarah yang difasilitasi melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Alternatif kedua adalah penyelesaian yang dilakukan lewat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan KADIN Indonesia, sekaligus Ketua Tetap Sertifikasi dan Kompetensi Apindo, Iftida Yasar mengemukakan, sebenarnya pekerjaan alih daya ataupun paruh waktu dilakukan melalui sistem kerja sama kedua belah secara business to business (B to B).

 

“Misalnya perusahaan pemberi pekerjaan seperti antara pihak pelabuhan dengan perusahaan penyedia jasa kontainer. Setelah itu perusahaan penyedia jasa outsourcing itu melakukan kontrak kerja dengan karyawannya, sehingga kerjasama ini melibatkan tiga pihak,” katanya.

 

Sejumlah hal diatur di dalam sistem pekerjaan tersebut. Antara lain, kapan jangka waktu berakhirnya pekerjaan, atau bagaimana sistem yang diberlakukan bila nantinya perusahaan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, maka akan berakhir juga hubungan kerja.

 

“Sebaliknya kalau tidak ada sistem kerja yang mengatur, bila di kemudian hari terjadi pengakhiran kontrak sebelum masa yang seharusnya berakhir, maka perusahaan pemberi kerja harus membayar sisa kontrak sesuai perjanjian kerja sama,” ujar Iftida.

 

Sementara menjawab bagaimana peran Serikat Pekerja (SP) dalam hubungan kerja dengan sistem outsourcing, SP memiliki hak untuk membela para anggotanya dalam mempertahankan hak-hak mereka. Misalnya, SP perlu mengetahui bagaimana proses berhentinya pekerjaan kontrak. Apakah perusahaan yang mempekerjakan mereka sudah memberitahukan hal tersebut kepada para pekerja, termasuk bagaimana bunyi perjanjian kerjasama mengenai berakhirnya kerja kontrak mereka.  

 

Khusus yang berkaitan dengan kasus PT JICT yang menghentikan 400 pekerja alih dayanya, Iftida yang juga konsultan Sumber Daya Manusia (SDM) ini mengatakan, perlu melihat bagaimana bentuk perjanjian kerjasamanya. Artinya bagaimana pemberi pekerjaan saat mengikat kerjasama dengan perusahaan outsourcing, termasuk bagaimana kerjasama yang diikat dengan pekerja outsourcing. Apakah pemberhentian kerja tersebut sesuai dengan isi perjanjian perihal masa kontrak kerja. Sebenarnya tidak akan terjadi masalah, sepanjang pemberi pekerjaan tetap memberikan hak mereka, saat kontrak diberhentikan melalui tindakan PHK. 

 

"Sebetulnya, jika dilihat dari perjanjian terkait masalah tersebut, yang dilakukan PT JICT seperti yang disinggung atas, yakni pemutusan hubungan kerja dengan 400 pekerja alih daya, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkasnya. 

 

Tag: Bisnis, Jakarta International Container Terminal (JICT)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,814.36 3,776.30
British Pound GBP 1.00 17,357.69 17,183.97
China Yuan CNY 1.00 2,029.37 2,009.22
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,305.00 14,163.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,691.64 9,592.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,824.22 1,806.09
Dolar Singapura SGD 1.00 10,341.21 10,234.86
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,864.25 15,705.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,427.58 3,390.31
Yen Jepang JPY 100.00 13,438.23 13,301.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6252.967 -42.771 651
2 Agriculture 1352.538 3.379 21
3 Mining 1594.204 -6.101 49
4 Basic Industry and Chemicals 839.668 -9.022 72
5 Miscellanous Industry 1141.967 -9.977 49
6 Consumer Goods 2401.664 -24.300 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.990 0.189 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1224.736 -5.147 74
9 Finance 1248.608 -11.827 91
10 Trade & Service 790.366 1.634 162
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 665 830 165 24.81
2 KOTA 404 490 86 21.29
3 JIHD 525 630 105 20.00
4 KONI 500 595 95 19.00
5 MKNT 53 62 9 16.98
6 POLY 69 78 9 13.04
7 TFCO 620 695 75 12.10
8 ARKA 1,280 1,425 145 11.33
9 MTPS 1,500 1,655 155 10.33
10 PDES 1,000 1,100 100 10.00
No Code Prev Close Change %
1 FMII 560 424 -136 -24.29
2 PCAR 1,665 1,500 -165 -9.91
3 POLI 850 775 -75 -8.82
4 VINS 109 101 -8 -7.34
5 MEGA 6,200 5,775 -425 -6.85
6 PAMG 193 181 -12 -6.22
7 TBMS 810 760 -50 -6.17
8 ERTX 120 113 -7 -5.83
9 MTRA 350 330 -20 -5.71
10 EAST 212 200 -12 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 134 143 9 6.72
2 IPTV 224 224 0 0.00
3 BBRI 4,100 4,050 -50 -1.22
4 MNCN 1,260 1,295 35 2.78
5 ERAA 1,875 1,835 -40 -2.13
6 MDKA 5,975 6,100 125 2.09
7 TLKM 4,470 4,410 -60 -1.34
8 ANTM 1,050 1,070 20 1.90
9 PGAS 1,920 1,870 -50 -2.60
10 ASII 6,425 6,350 -75 -1.17