Portal Berita Ekonomi Rabu, 03 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:40 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 ditutup positif 0,87% pada level 6.220.
  • 09:39 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 0,82% pada level 3.080.
  • 09:38 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 1,05% pada level 25.742.
  • 09:37 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 0,59% pada level 9.608.
  • 09:24 WIB. Bursa - Indeks Straits Times dibuka positif 1,95% pada level 2.662.
  • 09:22 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka positif 1,51% pada level 22.662.
  • 09:21 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka positif 2,67% pada level 2.142.
  • 09:19 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka menguat 0,54% pada level 2.937.
  • 09:18 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka menguat 1,14% pada level 24.270.
  • 09:16 WIB. Valas - Rupiah dibuka positif 1,39% terhadap Dollar AS pada level 14.215 IDR/USD.
  • 09:13 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,37% terhadap Yuan pada level 7,10 CNY/USD.
  • 09:11 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,17% terhadap Yen pada level 108,49 JPY/USD.
  • 09:09 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,22% terhadap Poundsterling pada level 1,2579 USD/GBP. 
  • 09:08 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,14% terhadap Euro pada level 1,1186 USD/EUR.
  • 09:07 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.728 USD/troy ounce.

Gugatan WTO Buat Swasembada Pangan Terhambat

Gugatan WTO Buat Swasembada Pangan Terhambat
WE Online, Jakarta -

Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) memutuskan Indonesia bersalah karena dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO (Appelate Body World Trade Organization) pada 9 November 2017. Malahan, Amerika Serikat (AS) telah mengajukan sanksi dagang senilai US$350 juta atau setara Rp5 triliun atas gugatan tersebut. Hal tersebut dinilai akan membuat rencana swasembada pangan belum akan terwujud.

 

Deputi VII Kementerian Perekonomian, Darwin Siahaan, mengatakan pihaknya belum mengetahui soal sanksi gugatan tersebut, nantinya pihaknya akan berkordinasi dan menanyakan terkait kasus tersebut kepada pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag).

 

“Infonya kan bukan dari pemerintah yang mengeluarkan 350 Juta Dolar itu, Itu hanya sepihak, namun untuk angka angkanya bisa ditanyakan kementerian perdagangan, kami juga belum dapat angkanya sebenarnya brapa,” ungkapnya, dalam keterangan resmi, Jumat (1/3/2019).

 

Namun lanjutnya, untuk menghindari kejadian tersebut dikemudian hari, pihak pemerintah juga perlu hati-hati mengeluarkan Peraturan Menteri. “Sebaiknya kita perlu kehati-hatian mengeluarkan peraturan menteri,” kata Darwin.

 

Sementara itu, Sulistio Wijajanto, Kepala Subdit investasi, lingkungan dan pembangunan Kementerian Pedagangan (Kemendag) mengklaim, pemerintah telah melakukan  penyesuaian kebijakan terkait importasi hewan, produk hewan, dan produk hortikultura, dengan menghilangkan aturan yang berbenturan dengan perjanjian WTO.

 

”Fungsi pengawasan terus ditingkatkan sehingga importasi tetap terkendali. Kepentingan nasional Indonesia menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan, antara lain target swasembada pangan, ketahanan pangan, serta perlindungan terhadap petani,” katanya dalam diskusi tersebut.

 

Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah akan merumuskan kebijakan yang dapat mengendalikan impor dengan memanfaatkan “policy space” dalam perjanjian WTO.

 

“Contoh domestic support dan public stock holding (beras), SSG (produk susu dan cengkeh), pengenaan trade remedies (safeguard, anti-dumping, anti-subsidy), pengecualian umum (Artikel XX GATT 1994), SPS measure, TBT measure, kemungkinan mengenakan seasonal tarif dan pengelolaan pelabuhan,” tutupnya.

 

Dewan Pertimbangan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Syaiful Bahari mengatakan, pihaknya juga terkejut perihal sanksi gugatan dan putusan WTO.

 

“Kami pun sebagai masyarakat baru mengetahui dan terkejut mengapa Indonesia sampai digugat Amerika Serikat dan New Zeland di WTO, Padahal gugatan terkait Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdangan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sudah diajukan AS dan NZ sejak tahun 2013, yakni Permentan No. 86 tahun 2013 dan Permendag No. 16 tahun 2013,” Jelas Saiful. 

 

Meskipun pemerintah mengaku sudah merevisi peraturan-peraturan tersebut dan mengajukan banding di WTO, namun tetap saja Indonesia dikalahkan karena tidak bisa membuktikan alasan dan argumentasinya. Sehingga Indonesia dianggap tidak patuh dan konsisten dalam menjalankan keputusan WTO.

 

“Kekalahan Indonesia di WTO bukan persoalan enteng dan bahkan dapat merusak citra Indonesia di perdagangan internasional. Lagi pula kalau ancaman tersebut benar terjadi siapa yang akan bertanggung jawab? Sudah pasti pemerintah dan lagi-lagi uang pajak rakyat terkuras hanya untuk produk regulasi yang buruk dan tidak pernah melibatkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini akan menjadi bom waktu buat pemerintahan Jokowi baik saat ini maupun kedepannya,” kata Saiful.

 

Sebenarnya, lanjut Saiful, gugatan AS dan NZ di WTO sebenarnya terjadi sejak masa pemerintahan SBY yakni Permentan No. 60 tahun 2012 tentang RIPH dan Permendag No. 60 tahun 2012. Namun, pada saat itu pemerintah cepat merespon merevisi Permentan dan Permendag yang dianggap membatasi impor hortikultura dari negara luar.

 

“Permendag baru tersebut menyederhanakan perizinan impor dan mengeluarkan 18 komoditi dari daftar produk hortikultura, di antaranya bawang putih, bawang putih bubuk, cabe bubuk, kubis, bunga krisan, bunga anggrek dan beberapa produk hortikultura olahan,” jelasnya.

 

Selanjutnya, Pasca 2014 setelah Jokowi-JK memimpin salah satu yang jadi prioritas adalah meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sebagaimana tercantum dalam Nawacita ke 6. Dengan demikian pemerintah dipacu mempercepat peningkatan sektor-sektor produktif termasuk sektor hortikultura agar bisa bersaing dengan negara-negara lain di pasar internasional.

 

Namun sayangnya, lanjut Saiful, produk regulasi di sektor hortikultura yang dibuat Kementerian Pertanian pada tahun 2017 dan 2018 yakni Permentan No. 16 Tahun 2017 tentang RIPH beserta revisinya Permentan No. 38 Tahun 2017 dan Permentan No. 24 Tahun 2018  bukannya disusun dengan menjaga prinsip keseimbangan kepentingan di dalam negeri dan perdagangan internasional tetapi melahirkan produk regulasi yang menabrak aturan-aturan WTO.

 

“Bahkan untuk kasus bawang putih lebih parah lagi, yang sebelumnya sudah dikeluarkan dalam aturan pembatasan importasi dan dalam Permentan sebelumnya hanya masuk dalam daftar lampiran, tetapi sejak 2017 justru dimasukan dalam pasal-pasal wajib tanam sebagai persyaratan mendapatkan RIPH bawang putih. Untung saja saat ini pemerintah China sebagai produsen bawang putih terbesar di dunia belum terlibat di dalam gugatan WTO,” jelasnya.

 

Disisi lain, kata Saiful, upaya mengejar swasembada pangan sebagai prioritas pemerintah seharusnya diterjemahkan oleh Kementerian terkait dengan baik, komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk perdagangan internasional. Jangan memicu negara-negara lain marah sehingga menggugat Indonesia di WTO atau menciptakan perang dagang. Dan jangan juga menggunakan slogan demi kepentingan rakyat dan nasional kita harus memproteksi dan membatasi produk negara lain secara membabi buta.

 

“Dari kasus kekalahan Indonesia atas gugatan AS dan NZ di WTO menunjukan strategi pembangunan pertanian di Indonesia khususnya di hortikultura tidak memiliki arah dan prioritas yang jelas. Untuk menjadikan produk pertanian Indonesia agar bisa berdaya saing tinggi di pasar internasional harus menggunakan cara-cara yang cerdas dan lebih kreatif agar kita tidak terjebak dalam gugatan negara-negara lain di WTO. Kita harus belajar dari Thailand, Brazil, dan negara-negara lainnya yang bisa menjaga kedaulatan dan kesejahteraan petaninya tapi tetap menjaga keseimbangan perdagangan internasional,” tandasnya.

 

 

 

Baca Juga

Tag: World Trade Organization (WTO), Swasembada Pangan

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,882.91 3,843.25
British Pound GBP 1.00 18,199.19 18,015.22
China Yuan CNY 1.00 2,046.41 2,025.73
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,574.51 14,429.49
Dolar Australia AUD 1.00 9,881.52 9,780.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,880.34 1,861.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,360.04 10,254.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,209.77 16,047.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,397.32 3,355.70
Yen Jepang JPY 100.00 13,541.31 13,402.83
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4847.507 93.895 692
2 Agriculture 966.684 1.753 22
3 Mining 1270.446 32.245 49
4 Basic Industry and Chemicals 759.541 13.808 78
5 Miscellanous Industry 854.205 -4.191 52
6 Consumer Goods 1820.498 13.773 58
7 Cons., Property & Real Estate 326.467 3.510 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 883.534 19.450 78
9 Finance 995.519 33.004 93
10 Trade & Service 611.583 4.950 172
No Code Prev Close Change %
1 ASBI 270 336 66 24.44
2 DIVA 940 1,145 205 21.81
3 BBTN 760 925 165 21.71
4 AKSI 117 141 24 20.51
5 MBTO 59 70 11 18.64
6 TMPO 127 148 21 16.54
7 DUCK 470 540 70 14.89
8 PJAA 466 535 69 14.81
9 PANS 745 855 110 14.77
10 ETWA 64 73 9 14.06
No Code Prev Close Change %
1 DFAM 400 372 -28 -7.00
2 STTP 8,300 7,725 -575 -6.93
3 ARKA 1,300 1,210 -90 -6.92
4 LAND 318 296 -22 -6.92
5 NATO 535 498 -37 -6.92
6 CASS 188 175 -13 -6.91
7 VICO 116 108 -8 -6.90
8 ADES 960 895 -65 -6.77
9 OCAP 150 140 -10 -6.67
10 POLI 1,050 980 -70 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,950 3,180 230 7.80
2 BBTN 760 925 165 21.71
3 PURA 75 77 2 2.67
4 TKIM 3,970 4,260 290 7.30
5 BBCA 25,950 26,800 850 3.28
6 TLKM 3,150 3,250 100 3.17
7 ICBP 8,150 8,475 325 3.99
8 BMRI 4,470 4,620 150 3.36
9 BBNI 3,830 3,970 140 3.66
10 INDF 5,750 6,025 275 4.78