Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:58 WIB. Listrik - Pengoperasian pembangkit listrik diperhitungkan menambah cadangan daya sistem kelistrikan Jawa-Bali sebesar 30%.
  • 15:58 WIB. Listrik - Pengoperasian pembangkit listrik di Jawa dipastikan sesuai jadwal pada akhir 2019.
  • 15:34 WIB. CPO - Ekspor minyak sawit mentah mulai merangkak naik.
  • 15:34 WIB. KA - Kemenhub telah selese mereaktivasi jalur KA dari Stasiun Pariaman ke Stasiun Naras, Padang.
  • 15:33 WIB. PLN -  PLN menyebut indikator kemajuan ekonomi suatu negara diukur dari konsumsi energi per kapita.
  • 14:42 WIB. JSMR - Menteri Rini puas atas sistem transaksi tanpa henti di jalan tol yang dikembangkan Jasa Marga.
  • 13:45 WIB. Indocement - Indocement menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 4% pada 2019.
  • 13:44 WIB. Kargo - PT AP Aviasi optimistis mampu meningkatkan pertumbuhan kinerja kargo di Bandara Kualanamu hingga 20%.
  • 13:44 WIB. Garuda - Pilot Garuda gadungan ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
  • 13:42 WIB. PTPN IX - PTPN IX melakukan penyulingan perdana minyak atsiri serai wangi di Kabupaten Batang.
  • 13:42 WIB. BRI - BRI meraih dua penghargaan dari The Asian Banker.
  • 13:42 WIB. BRI - BRI bakal mengembangkan ekosistem keuangan guna meraup sumber pendanaan murah.
  • 11:29 WIB. PRDA - Prodia Widyahusada mencatatkan laba bersih sebesar Rp175,45 miliar pada tahun 2018.

KPK Ingatkan Korporasi Akan Prinsip Good Corporate

KPK Ingatkan Korporasi Akan Prinsip Good Corporate - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh korporasi agar dapat menjalankan bisnis secara sehat dengan prinsip-prinsip "good corporate".

"Seperti membuat kebijakan internal perusahaan untuk tidak memberikan suap ataupun gratifikasi terhadap penyelenggara negara terkait pelaksanaan tugasnya dan melakukan pengawasan yang ketat di internal agar tidak melakukan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Hal itu dikatakannya sebagai respons atas penetapan korporasi PT Merial Esa (ME) sebagai tersangka perkara korupsi terkait pengurusan anggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Alexander mencontohkan soal vonis terhadap korporasi pertama yang diproses KPK, yaitu terhadap PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dilakukan penghapusan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama waktu tertentu," kata dia.

Hal tersebut, ucap Alexander, tentu akan lebih merugikan bagi korporasi sehingga akan lebih baik jika korporasi sejak awal menghindari praktik-praktik korupsi.

KPK pada Jumat resmi menetapkan korporasi PT Merial Esa sebagai tersangka.

PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

PT Merial Esa merupakan korporasi yang disiapkan akan mengerjakan proyek Satelit Monitoring di Bakamla RI setelah dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016. PT Merial Esa merupakan korporasi kelima yang diproses oleh KPK.

Sebelumnya, KPK telah memproses tiga korporasi dalam kasus korupsi dan satu korporasi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Empat korporasi lainnya, yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya, dan PT Tradha (tersangka TPPU).

Penetapan PT Merial Esa sebagai tersangka korporasi merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan suap terhadap anggota DPR RI 2014-2019 Fayakhun Andriadi terkait pengurusan anggaran Bakamla RI untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Good Corporate Governance (GCG)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,794.23 3,755.47
British Pound GBP 1.00 18,692.75 18,500.55
China Yuan CNY 1.00 2,125.36 2,104.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,228.00 14,086.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,103.30 10,001.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,813.38 1,795.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,546.29 10,439.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.93 16,018.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,506.16 3,466.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,850.43 12,718.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6525.274 23.498 629
2 Agriculture 1490.781 9.164 21
3 Mining 1887.862 3.129 47
4 Basic Industry and Chemicals 910.367 -5.244 71
5 Miscellanous Industry 1284.891 0.529 46
6 Consumer Goods 2663.462 4.407 52
7 Cons., Property & Real Estate 465.570 -1.138 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1170.915 5.940 72
9 Finance 1263.236 12.361 91
10 Trade & Service 828.467 0.865 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 420 525 105 25.00
2 GLOB 352 440 88 25.00
3 CAKK 270 326 56 20.74
4 ECII 825 990 165 20.00
5 SMMA 7,700 9,000 1,300 16.88
6 TGKA 3,010 3,500 490 16.28
7 ANDI 1,605 1,805 200 12.46
8 FISH 3,400 3,760 360 10.59
9 LPLI 135 149 14 10.37
10 BKSW 175 193 18 10.29
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 224 168 -56 -25.00
2 KICI 310 260 -50 -16.13
3 IDPR 735 640 -95 -12.93
4 PYFA 198 177 -21 -10.61
5 ATIC 990 895 -95 -9.60
6 JMAS 895 810 -85 -9.50
7 LAND 1,085 1,010 -75 -6.91
8 MTSM 240 224 -16 -6.67
9 UNIT 242 226 -16 -6.61
10 AKSI 400 374 -26 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 101 97 -4 -3.96
2 HOME 102 102 0 0.00
3 GGRM 88,000 85,900 -2,100 -2.39
4 BBRI 3,980 4,060 80 2.01
5 TLKM 3,800 3,820 20 0.53
6 INKP 10,200 9,800 -400 -3.92
7 FREN 308 328 20 6.49
8 CTRA 975 1,030 55 5.64
9 UNTR 27,800 28,000 200 0.72
10 GIAA 555 555 0 0.00