Portal Berita Ekonomi Selasa, 16 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:54 WIB. Pilpres -  Amien Rais: Demokrasi tanpa oposisi adalah bodong.
  • 23:22 WIB. Milan - Huawei Technologies akan investasi di Italia senilai US$3,1 miliar, tapi menuntut kebijakan yang fair.
  • 23:04 WIB. Menag - Jokowi  menetapkan Menag sebagai Amirul Hajj   ibadah haji 1440 H/2019 M.
  • 22:37 WIB. Purwakarta - Pemkab Purwakarta akan beri sanksi PNS yang masih pakai LPG 3 kg.
  • 20:03 WIB. Kota kreatif - Bekraf ingin mendirikan Bekraf Creative District (BCD) untuk meningkatkan bisnis kreatif.
  • 19:04 WIB. Global bond - PLN menerbitkan global bond US$ 1,4 miliar.

Jokowi Diminta Bentuk Lembaga Khusus Tangani Polemik Agraria

Jokowi Diminta Bentuk Lembaga Khusus Tangani Polemik Agraria - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan pentingnya pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada 224 titik yang semestinya bisa menjadi lokasi prioritas menjalankan reforma agraria.

Untuk menjalankan reforma agraria, Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, mengatakan pihaknya dan KPA mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya menyerahkan pelaksanaan tugas ke kementerian saja. Melainkan juga membuat lembaga adhoc khusus.

"Dia bukan agenda eksekutif semata. Dengan pertimbangan hal tersebut, perlu inisiatif presiden untuk membangun konsensus nasional," ujarnya di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca Juga: Divestasi Freeport Dilaporkan ke Ombudsman, Ada Apakah Gerangan?

Sementara Sekjen KPA, Dewi Kartika, menjelaskan lembaga adhoc ini harus kredibel dan dipimpin langsung oleh presiden. Sebab, penyelesaian masalah reforma agraria harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan lintas sektoral.

“Selama ini adalah leading sectornya adalah Kementerian Perekonomian, kemudian di gugus tugas Menteri Agraria yang memimpin. Sejak awal ini enggak cukup cuma kementerian. Masalah agraria ini lintas sektor. Ada hutan, tambang, pesisir, kelautan, ada infrastukrur,” terangnya.

Baca Juga: Anggota Ombudsman RI Yakin Tak Langgar Kode Etik Soal Novel Baswedan

“Jadi ini lintas sektor, jadi lembaganya harus adhoc. Sementara, bukan lembaga rutin yang selalu ada tapi harus ada jangka waktu. Full authority, artinya mereka punya otoritatif kewenangan penuh untuk melakukan pendaftaran, review, pencabutan izin, sehingga menjadi tanah reforma agraria untuk diretribusikan kepada masyarakat,” sambungnya.

Ia meminta berbagai lembaga untuk dilibatkan, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan, hingga pihak kepolisian. Karena banyak juga konflik agraria yang berhubungan dengan faktor keamanan.

Baca Juga: Ditangkap Polisi, Andi Arief Korban Jokowi?

Bahkan, ia menilai pembentukan lembaga khusus reforma agraria juga harus didukung oleh lembaga legislatif seperti DPR, karena seluruh kebijakan yang dibuat akan menyangkut banyak orang.

“Ketua DPR harus memberikan dukungan politik bahwa betul-betul ini adalah masalah hajat orang banyak. Bahwa ini adalah untuk meluruskan dan menjalankan mandat konstitusi UUD pasal 33 ayat 3, menjalankan UU Pokok Agraria 1960, menjalankan Tap MPR 2001 tentang Pembaruan Agraria dan SDA dan Perpres 2018 tentang Reforma Agraria,” jelasnya.

Tag: Reforma Agraria, Joko Widodo (Jokowi), Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,743.60 3,706.17
British Pound GBP 1.00 17,637.05 17,459.79
China Yuan CNY 1.00 2,044.35 2,023.97
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,040.00 13,900.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,871.52 9,771.70
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,793.70 1,775.75
Dolar Singapura SGD 1.00 10,341.02 10,237.15
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,821.68 15,658.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,418.55 3,381.17
Yen Jepang JPY 100.00 12,992.78 12,859.65

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6418.234 44.889 652
2 Agriculture 1366.222 -11.897 21
3 Mining 1629.732 -4.036 49
4 Basic Industry and Chemicals 807.835 9.666 72
5 Miscellanous Industry 1305.363 -4.209 49
6 Consumer Goods 2347.279 8.182 53
7 Cons., Property & Real Estate 499.532 4.688 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1240.428 20.008 74
9 Finance 1332.144 11.443 91
10 Trade & Service 818.752 2.912 163
No Code Prev Close Change %
1 BLUE 500 625 125 25.00
2 ARKA 550 685 135 24.55
3 ASBI 310 386 76 24.52
4 AKSI 266 320 54 20.30
5 KJEN 1,415 1,585 170 12.01
6 IBFN 212 232 20 9.43
7 ABBA 160 174 14 8.75
8 MBTO 126 137 11 8.73
9 POLL 1,200 1,300 100 8.33
10 BPII 7,050 7,600 550 7.80
No Code Prev Close Change %
1 INCF 125 82 -43 -34.40
2 POSA 570 428 -142 -24.91
3 TFCO 690 540 -150 -21.74
4 BIPP 85 70 -15 -17.65
5 FIRE 3,370 2,890 -480 -14.24
6 HDFA 169 150 -19 -11.24
7 YULE 200 180 -20 -10.00
8 GSMF 110 99 -11 -10.00
9 TRIM 159 145 -14 -8.81
10 LPLI 139 127 -12 -8.63
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 340 340 0 0.00
2 IPTV 230 242 12 5.22
3 MNCN 1,405 1,450 45 3.20
4 POSA 570 428 -142 -24.91
5 ANTM 845 880 35 4.14
6 ABBA 160 174 14 8.75
7 BBRI 4,510 4,530 20 0.44
8 WSKT 2,040 2,150 110 5.39
9 INCF 125 82 -43 -34.40
10 MAMI 95 94 -1 -1.05