Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:35 WIB. Pelindo II - Pelindo II menyiapkan belanja modal sebesar Rp 11 triliun tahun ini.
  • 22:34 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar alih muatan peti kemas 1,8 juta TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok.
  • 22:33 WIB. Smart City - Pemkot Malang melirik Bank BNI dan Telkom untuk mengembangkan Smart City.
  • 20:33 WIB. Pelindo I - Menteri Rini menargetkan tahun ini Pelindo I dapat mencapai laba bersih di atas Rp1 triliun.
  • 20:20 WIB. AP I - AP I bekerja sama dengan WWF dalam program pelestarian lingkungan di 13 bandara.
  • 20:19 WIB. BNI - Sampai dengan Februari, TapCash BNI telah menjual 4,88 juta keping kartu.
  • 20:07 WIB. BNI - BNI menargetkan penyaluran KPR milik perseroan sebesar Rp13,7 triliun pada 2019.
  • 20:05 WIB. BNI - Pada 2019, BNI bakal menggencarkan strategi pemasaran pada payroll BNI.
  • 19:59 WIB. Pelindo II - Pelindo II mencatat laba bersih Rp 2,43 triliun pada 2018.
  • 19:59 WIB. Pelindo II - Pelindo II mencatatkan throughput peti kemas sebesar 7,64 juta TEUs.
  • 19:58 WIB. Pelindo II - Pelindo II ingin menciptakan sebuah sistem pelayanan terintegrasi melalui digitalisasi.
  • 19:46 WIB. PLN - KESDM dan PLN optimistis megaproyek 35.000 MW rampung antara tahun 2023 atau 2024.
  • 19:43 WIB. Pelindo II - Pelindo II mendukung deklarasi iPengemudi Truk Pelopor Keselamatan.
  • 19:40 WIB. Mandiri - Mandiri dan MTF bersinergi meluncurkan program Mandiri Kredit Motor.
  • 15:43 WIB. Beras - Sleman optimistis 2019 mampu surplus produksi beras.

Jokowi Diminta Bentuk Lembaga Khusus Tangani Polemik Agraria

Jokowi Diminta Bentuk Lembaga Khusus Tangani Polemik Agraria - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan pentingnya pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada 224 titik yang semestinya bisa menjadi lokasi prioritas menjalankan reforma agraria.

Untuk menjalankan reforma agraria, Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, mengatakan pihaknya dan KPA mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya menyerahkan pelaksanaan tugas ke kementerian saja. Melainkan juga membuat lembaga adhoc khusus.

"Dia bukan agenda eksekutif semata. Dengan pertimbangan hal tersebut, perlu inisiatif presiden untuk membangun konsensus nasional," ujarnya di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca Juga: Divestasi Freeport Dilaporkan ke Ombudsman, Ada Apakah Gerangan?

Sementara Sekjen KPA, Dewi Kartika, menjelaskan lembaga adhoc ini harus kredibel dan dipimpin langsung oleh presiden. Sebab, penyelesaian masalah reforma agraria harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan lintas sektoral.

“Selama ini adalah leading sectornya adalah Kementerian Perekonomian, kemudian di gugus tugas Menteri Agraria yang memimpin. Sejak awal ini enggak cukup cuma kementerian. Masalah agraria ini lintas sektor. Ada hutan, tambang, pesisir, kelautan, ada infrastukrur,” terangnya.

Baca Juga: Anggota Ombudsman RI Yakin Tak Langgar Kode Etik Soal Novel Baswedan

“Jadi ini lintas sektor, jadi lembaganya harus adhoc. Sementara, bukan lembaga rutin yang selalu ada tapi harus ada jangka waktu. Full authority, artinya mereka punya otoritatif kewenangan penuh untuk melakukan pendaftaran, review, pencabutan izin, sehingga menjadi tanah reforma agraria untuk diretribusikan kepada masyarakat,” sambungnya.

Ia meminta berbagai lembaga untuk dilibatkan, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan, hingga pihak kepolisian. Karena banyak juga konflik agraria yang berhubungan dengan faktor keamanan.

Baca Juga: Ditangkap Polisi, Andi Arief Korban Jokowi?

Bahkan, ia menilai pembentukan lembaga khusus reforma agraria juga harus didukung oleh lembaga legislatif seperti DPR, karena seluruh kebijakan yang dibuat akan menyangkut banyak orang.

“Ketua DPR harus memberikan dukungan politik bahwa betul-betul ini adalah masalah hajat orang banyak. Bahwa ini adalah untuk meluruskan dan menjalankan mandat konstitusi UUD pasal 33 ayat 3, menjalankan UU Pokok Agraria 1960, menjalankan Tap MPR 2001 tentang Pembaruan Agraria dan SDA dan Perpres 2018 tentang Reforma Agraria,” jelasnya.

Tag: Reforma Agraria, Joko Widodo (Jokowi), Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,816.90 3,778.13
British Pound GBP 1.00 19,020.55 18,830.42
China Yuan CNY 1.00 2,133.47 2,112.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,313.00 14,171.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,150.78 10,042.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,823.43 1,805.31
Dolar Singapura SGD 1.00 10,579.50 10,472.99
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,215.20 16,047.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,500.37 3,462.25
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.42 12,695.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6509.447 48.264 628
2 Agriculture 1510.397 -3.951 21
3 Mining 1869.283 -10.413 47
4 Basic Industry and Chemicals 903.455 9.107 71
5 Miscellanous Industry 1303.633 23.743 46
6 Consumer Goods 2689.007 5.911 51
7 Cons., Property & Real Estate 460.164 4.459 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.850 22.162 72
9 Finance 1245.077 9.833 91
10 Trade & Service 826.820 2.781 155
No Code Prev Close Change %
1 BCAP 147 189 42 28.57
2 MLPT 910 1,135 225 24.73
3 PNSE 610 760 150 24.59
4 GLOB 358 446 88 24.58
5 KDSI 975 1,175 200 20.51
6 OCAP 1,775 2,100 325 18.31
7 INCI 550 645 95 17.27
8 DILD 324 372 48 14.81
9 KBLV 456 520 64 14.04
10 DART 272 306 34 12.50
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 294 262 -32 -10.88
2 SHID 4,200 3,770 -430 -10.24
3 ALKA 430 388 -42 -9.77
4 IDPR 840 760 -80 -9.52
5 GAMA 55 50 -5 -9.09
6 STAR 92 84 -8 -8.70
7 BALI 1,330 1,220 -110 -8.27
8 GSMF 119 110 -9 -7.56
9 RELI 230 214 -16 -6.96
10 JAYA 288 268 -20 -6.94
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 398 394 -4 -1.01
2 MYRX 106 105 -1 -0.94
3 LPPF 3,840 4,100 260 6.77
4 BBRI 3,980 4,040 60 1.51
5 JAYA 288 268 -20 -6.94
6 TLKM 3,740 3,830 90 2.41
7 BKSL 110 111 1 0.91
8 ANTM 975 955 -20 -2.05
9 FREN 332 348 16 4.82
10 CSIS 151 164 13 8.61