Kampanye Hitam, Penjelasan KPU Bikin Cerdas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menegaskan larangan kampanye hitam pada Pemilu 2019. Karena kampanye seharusnya mendidik masyarakat bukan menebar fitnah terhadap peserta Pemilu.

Pernyataan itu menanggapi video emak-emak viral di Sulawesi Selatan. Emak-emak yang memakai baju PKS itu berkampanye untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan melakukan kampanye hitam terhadap Jokowi.

"Aturan secara umum kan jelas, nggak boleh melakukan fitnah, menyebarkan cerita yang tidak benar," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga: Ibu di Makassar Ini Kampanye Hitam, Sebut Jokowi Akan Hapus Pendidikan Agama hingga Ganti Pesantren

Ia menjelaskan, kampanye dengan metode door to door memang diperbolehkan. Tapi diingatkan kembali soal larangan melakukan kampanye hitam. Oleh sebab itu, KPU mengimbau kepada seluruh masyarakat peserta pemilu untuk berkampanye yang baik.

"Kampanyelah yang mengedukasi masyarakat, membawa kedamaian. Kemudian informasi yang disampaikan, informasi yang mendidik, benar dan bukan informasi mengandung unsur fitnah atau kabar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan," tegasnya.

Baca Juga: Amien Rais Minta KPU Lakukan Audit, Sikap PAN Cerdas

Ia menambahkan, aturan soal larangan dalam kampanye sebagaimana tertulis pada Pasal 280 UU tentang Pemilu.

Sebelumnya, beradar video viral seorang ibu di Sulawesi Selatan memakai baju PKS berkampanye untuk pasangan nomor urut 02, dengan melakukan kampanye hitam ke Jokowi.

Baca Juga: Kata Mahfud MD, 3 Emak-Emak Karawang Tak Langgar UU Pemilu Tapi UU ITE

Ibu tersebut mengatakan, pemerintahan Jokowi akan menghapus kurikulum agama dan mengantikan pesantren jika terpilih kembali.

"Kalau kita pilih Prabowo itu, kita pikirkan nasib agama kita, anak-anak kita walaupun kita tidak menikmati. Tapi besok lima tahun atau 10 tahun akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya?," terangnya.