Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:35 WIB. Pelindo II - Pelindo II menyiapkan belanja modal sebesar Rp 11 triliun tahun ini.
  • 22:34 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar alih muatan peti kemas 1,8 juta TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok.
  • 22:33 WIB. Smart City - Pemkot Malang melirik Bank BNI dan Telkom untuk mengembangkan Smart City.
  • 20:33 WIB. Pelindo I - Menteri Rini menargetkan tahun ini Pelindo I dapat mencapai laba bersih di atas Rp1 triliun.
  • 20:20 WIB. AP I - AP I bekerja sama dengan WWF dalam program pelestarian lingkungan di 13 bandara.
  • 20:19 WIB. BNI - Sampai dengan Februari, TapCash BNI telah menjual 4,88 juta keping kartu.
  • 20:07 WIB. BNI - BNI menargetkan penyaluran KPR milik perseroan sebesar Rp13,7 triliun pada 2019.
  • 20:05 WIB. BNI - Pada 2019, BNI bakal menggencarkan strategi pemasaran pada payroll BNI.
  • 19:59 WIB. Pelindo II - Pelindo II mencatat laba bersih Rp 2,43 triliun pada 2018.
  • 19:59 WIB. Pelindo II - Pelindo II mencatatkan throughput peti kemas sebesar 7,64 juta TEUs.
  • 19:58 WIB. Pelindo II - Pelindo II ingin menciptakan sebuah sistem pelayanan terintegrasi melalui digitalisasi.
  • 19:46 WIB. PLN - KESDM dan PLN optimistis megaproyek 35.000 MW rampung antara tahun 2023 atau 2024.
  • 19:43 WIB. Pelindo II - Pelindo II mendukung deklarasi iPengemudi Truk Pelopor Keselamatan.
  • 19:40 WIB. Mandiri - Mandiri dan MTF bersinergi meluncurkan program Mandiri Kredit Motor.
  • 15:43 WIB. Beras - Sleman optimistis 2019 mampu surplus produksi beras.

Koperasi yang Sudah RAT Diusulkan Dapat Sertifikat NIK

Koperasi yang Sudah RAT Diusulkan Dapat Sertifikat NIK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menginstruksikan pada koperasi aktif supaya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanpa terkecuali hingga akhir 2019. Pengurus koperasi juga diminta dapat melaporkan hasil RAT secara online melalui aplikasi Online Data System (ODS) Langsung Koperasi.

Aplikasi ODS merupakan suatu jawaban dan solusi atas tuntutan perkembangan dalam rangka pendataan koperasi dan UMKM yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam mewujudkan satu database Koperasi dan UMKM.

"Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak melaporkan hasil RAT karena pengurus koperasi dapat melaporkannya secara mandiri di mana pun dan kapan pun dengan syarat ada koneksi internet," tegas Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pendataan Koperasi dan UMKM Angkatan I Tahun 2019 di Jakarta. 

Zabadi mengatakan, perkembangan dan laporan kinerja koperasi minimal satu tahun sekali harus dilaksanakan dan dilaporkan gerakan koperasi pada pemerintah daerah serta Kemenkop dan UKM sebagai bukti indikator mengukur kinerja organisasi dan usaha, sehingga perkembangan tiap tahun dapat terpantau.

"Bagi koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan RAT dapat diusulkan untuk memeroleh sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)," kata Zabadi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin PDB Koperasi Ditingkatkan Lagi

Penerbitan sertifikat NIK ini akan dipercepat karena arah kebijakan dan program baik internal ataupun eksternal Kemenkop dan UKM diprioritaskan bagi koperasi yang telah bersertifikat dan sebagai dasar perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah.

Dalam rangka percepatan pendataan koperasi tersebut, Kemenkop dan UKM telah mengeluarkan surat edaran nomor 540/SM/XI/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Data Koperasi Batas Waktu Hingga 30 Juni 2019. 

Sinergi antara Kemenkop dan UKM dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM diharapkan dapat lebih ditingkatkan guna mendapatkan data riil jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT, dan capaian jumlah sertifikat NIK di masing-masing daerah.

"Hal ini penting agar penyusunan program dan kebijakan dapat lebih tepat sasaran," ujar Zabadi.

Menurut Zabadi, dukungan percepatan pendataan tersebut akan semakin efektif dengan kerja sama semua pihak dari pengumpul, penginput, dan pengolah data. Oleh karenanya, percepatan pengumpulan data tidak hanya dibebankan pada operator, tetapi melalui dukungan optimalisasi peran dan fungsi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).

"Di mana tugas PPKL bukan sebagai petugas administratif, namun harus dipastikan benar-benar turun teknis ke lapangan guna melakukan pemantauan, evaluasi, dan pendataan terhadap koperasi," pungkas dia.

Pada kesempatan ini, Zabadi menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dengan capaian progres pendataan terbaik berdasarkan database ODS Kemenkop dan UKM dalam kurun waktu triwulan IV 2018. Provinsi tersebut, yaitu Dinas KUKM Jatim, Jateng, dan Bali.

"Hal ini diharapkan mampu memberikan motivasi pada provinsi atau daerah istimewa lain untuk terus meningkatkan progres pendataannya demi kepentingan bersama," tutup Zabadi.

Baca Juga: Regulasi Perkoperasian Diminta Tidak Mengunci Perkembangan Koperasi

Tag: Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,816.90 3,778.13
British Pound GBP 1.00 19,020.55 18,830.42
China Yuan CNY 1.00 2,133.47 2,112.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,313.00 14,171.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,150.78 10,042.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,823.43 1,805.31
Dolar Singapura SGD 1.00 10,579.50 10,472.99
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,215.20 16,047.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,500.37 3,462.25
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.42 12,695.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6509.447 48.264 628
2 Agriculture 1510.397 -3.951 21
3 Mining 1869.283 -10.413 47
4 Basic Industry and Chemicals 903.455 9.107 71
5 Miscellanous Industry 1303.633 23.743 46
6 Consumer Goods 2689.007 5.911 51
7 Cons., Property & Real Estate 460.164 4.459 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.850 22.162 72
9 Finance 1245.077 9.833 91
10 Trade & Service 826.820 2.781 155
No Code Prev Close Change %
1 BCAP 147 189 42 28.57
2 MLPT 910 1,135 225 24.73
3 PNSE 610 760 150 24.59
4 GLOB 358 446 88 24.58
5 KDSI 975 1,175 200 20.51
6 OCAP 1,775 2,100 325 18.31
7 INCI 550 645 95 17.27
8 DILD 324 372 48 14.81
9 KBLV 456 520 64 14.04
10 DART 272 306 34 12.50
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 294 262 -32 -10.88
2 SHID 4,200 3,770 -430 -10.24
3 ALKA 430 388 -42 -9.77
4 IDPR 840 760 -80 -9.52
5 GAMA 55 50 -5 -9.09
6 STAR 92 84 -8 -8.70
7 BALI 1,330 1,220 -110 -8.27
8 GSMF 119 110 -9 -7.56
9 RELI 230 214 -16 -6.96
10 JAYA 288 268 -20 -6.94
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 398 394 -4 -1.01
2 MYRX 106 105 -1 -0.94
3 LPPF 3,840 4,100 260 6.77
4 BBRI 3,980 4,040 60 1.51
5 JAYA 288 268 -20 -6.94
6 TLKM 3,740 3,830 90 2.41
7 BKSL 110 111 1 0.91
8 ANTM 975 955 -20 -2.05
9 FREN 332 348 16 4.82
10 CSIS 151 164 13 8.61