Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:31 WIB. China - Bank of China cabang Manila menjadi bank kliring untuk bisnis renminbi di Filipina
  • 23:09 WIB. Bursa - Indeks FTSE dibuka melemah 0,09% pada level 7.314
  • 21:38 WIB. Pilpres - Sri Lanka akan mengadakan pemilihan presiden pada 16 November.
  • 19:35 WIB. Valas - Dollar menguat 0,18% terhadap Euro pada level 1,1053 $/euro
  • 19:32 WIB. Valas - Dollar menguat 0,27% terhadap Poundsterling pada level 1,2466 $/pound
  • 19:30 WIB. Valas - Dollar menguat 0,06% terhadap Yen pada level 108,19 yen/dollar
  • 19:28 WIB. Valas - Dollar melemah 0,05% terhadap Yuan pada level 7,08 yuan/dollar
  • 19:26 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.502 $/ounce
  • 19:24 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,87 $/barel
  • 19:23 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,22 $/barel
  • 19:02 WIB. India - Volkswagen Finance mengakuisisi 25% saham fintech Kuwy Technology Service Pvt Ltd
  • 17:21 WIB. India - Kabinet setujui peraturan larangan pembuatan dan penjualan e-cigarret di India
  • 16:33 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,25% pada level 2.985
  • 16:31 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,41% pada level 2.070
  • 16:30 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,53% pada level 3.166

Koperasi yang Sudah RAT Diusulkan Dapat Sertifikat NIK

Koperasi yang Sudah RAT Diusulkan Dapat Sertifikat NIK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menginstruksikan pada koperasi aktif supaya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanpa terkecuali hingga akhir 2019. Pengurus koperasi juga diminta dapat melaporkan hasil RAT secara online melalui aplikasi Online Data System (ODS) Langsung Koperasi.

Aplikasi ODS merupakan suatu jawaban dan solusi atas tuntutan perkembangan dalam rangka pendataan koperasi dan UMKM yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam mewujudkan satu database Koperasi dan UMKM.

"Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak melaporkan hasil RAT karena pengurus koperasi dapat melaporkannya secara mandiri di mana pun dan kapan pun dengan syarat ada koneksi internet," tegas Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pendataan Koperasi dan UMKM Angkatan I Tahun 2019 di Jakarta. 

Zabadi mengatakan, perkembangan dan laporan kinerja koperasi minimal satu tahun sekali harus dilaksanakan dan dilaporkan gerakan koperasi pada pemerintah daerah serta Kemenkop dan UKM sebagai bukti indikator mengukur kinerja organisasi dan usaha, sehingga perkembangan tiap tahun dapat terpantau.

"Bagi koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan RAT dapat diusulkan untuk memeroleh sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)," kata Zabadi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin PDB Koperasi Ditingkatkan Lagi

Penerbitan sertifikat NIK ini akan dipercepat karena arah kebijakan dan program baik internal ataupun eksternal Kemenkop dan UKM diprioritaskan bagi koperasi yang telah bersertifikat dan sebagai dasar perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah.

Dalam rangka percepatan pendataan koperasi tersebut, Kemenkop dan UKM telah mengeluarkan surat edaran nomor 540/SM/XI/2018 tanggal 13 November 2018 perihal Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Data Koperasi Batas Waktu Hingga 30 Juni 2019. 

Sinergi antara Kemenkop dan UKM dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM diharapkan dapat lebih ditingkatkan guna mendapatkan data riil jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT, dan capaian jumlah sertifikat NIK di masing-masing daerah.

"Hal ini penting agar penyusunan program dan kebijakan dapat lebih tepat sasaran," ujar Zabadi.

Menurut Zabadi, dukungan percepatan pendataan tersebut akan semakin efektif dengan kerja sama semua pihak dari pengumpul, penginput, dan pengolah data. Oleh karenanya, percepatan pengumpulan data tidak hanya dibebankan pada operator, tetapi melalui dukungan optimalisasi peran dan fungsi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).

"Di mana tugas PPKL bukan sebagai petugas administratif, namun harus dipastikan benar-benar turun teknis ke lapangan guna melakukan pemantauan, evaluasi, dan pendataan terhadap koperasi," pungkas dia.

Pada kesempatan ini, Zabadi menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dengan capaian progres pendataan terbaik berdasarkan database ODS Kemenkop dan UKM dalam kurun waktu triwulan IV 2018. Provinsi tersebut, yaitu Dinas KUKM Jatim, Jateng, dan Bali.

"Hal ini diharapkan mampu memberikan motivasi pada provinsi atau daerah istimewa lain untuk terus meningkatkan progres pendataannya demi kepentingan bersama," tutup Zabadi.

Baca Juga: Regulasi Perkoperasian Diminta Tidak Mengunci Perkembangan Koperasi

Tag: Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Tri Yari Kurniawan

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,772.53 3,734.80
British Pound GBP 1.00 17,676.18 17,499.89
China Yuan CNY 1.00 2,000.62 1,980.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,150.00 14,010.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,694.17 9,595.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.89 1,789.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,289.41 10,184.65
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,661.22 15,502.07
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.36 3,347.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,075.22 12,943.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6276.633 39.943 653
2 Agriculture 1387.598 -13.692 21
3 Mining 1671.117 -6.325 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.963 2.248 72
5 Miscellanous Industry 1187.630 31.262 49
6 Consumer Goods 2243.412 9.335 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.506 3.875 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1221.614 6.972 75
9 Finance 1265.924 13.302 90
10 Trade & Service 805.028 -1.731 163
No Code Prev Close Change %
1 GLOB 390 486 96 24.62
2 SDRA 675 795 120 17.78
3 TIRA 238 278 40 16.81
4 JSKY 840 980 140 16.67
5 SMMA 8,800 10,000 1,200 13.64
6 POLI 1,120 1,265 145 12.95
7 MBTO 130 145 15 11.54
8 NUSA 75 82 7 9.33
9 GIAA 490 535 45 9.18
10 KOTA 550 600 50 9.09
No Code Prev Close Change %
1 FILM 630 500 -130 -20.63
2 SSTM 500 454 -46 -9.20
3 DNAR 266 242 -24 -9.02
4 INOV 434 400 -34 -7.83
5 KDSI 1,475 1,365 -110 -7.46
6 YULE 150 139 -11 -7.33
7 BIPP 69 64 -5 -7.25
8 BMSR 110 103 -7 -6.36
9 ETWA 96 90 -6 -6.25
10 MINA 2,570 2,410 -160 -6.23
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 540 540 0 0.00
2 MNCN 1,275 1,285 10 0.78
3 MSIN 466 470 4 0.86
4 MAMI 139 139 0 0.00
5 KPIG 148 148 0 0.00
6 HOME 97 99 2 2.06
7 HMSP 2,330 2,370 40 1.72
8 BMTR 354 354 0 0.00
9 FREN 142 154 12 8.45
10 ERAA 1,980 1,920 -60 -3.03