Kredit Foto: Antara/Yusuf Nugroho
Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori dua (FHKS) di Cianjur, Jawa Barat, mengancam menduduki Kantor Bupati Cianjur, jika tuntutan mereka terkait penambahan kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak dipenuhi.
Pasalnya, kuota yang disediakan untuk ribuan guru honorer hanya 250 orang, tidak sesuai dengan janji Pemkab Cianjur untuk meloloskan seribuan guru honorer pada tahap pertama seleksi P3K.
Ketua FHK-2 Cianjur, Magfur di Cianjur, mengatakan pihaknya mendorong DPRD Cianjur, untuk mengoordinasikan dengan Pemkab Cianjur mengenai jumlah rekrutmen P3K untuk ditambah dan diundur pengumuman hasil seleksi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Mendikbud Belum Pastikan 2019 Ada Lagi Pengangkatan Honorer
"Ini kami sampaikan pada audiensi dengan DPRD satu hari sebelumnya. Hasilnya audiensi, wakil rakyat berjanji akan mempertemukan kami dengan Pemkab Cianjur, Jumat (08/03/2019) guna mendiskusikan perekrutan P3K," tambahnya.
Ia menyebutkan, jika tidak ada jalan keluar dari tuntutan tersebut, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran seluruh guru honorer siap tidur di kantor bupati.
"Semua guru honorer sudah siap menduduki sampai menginap di pendopo kantor bupati, kalau tidak ada hasil yang memuaskan dari pertemuan besok. Ini bukan ancaman tapi akan kami buktikan," katanya.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Dadang Sutarmo, mengatakan dewan akan segera berkoordinasi dengan pemkab sebelum adanya pengumuman. Pihaknya akan mendorong pemkab untuk menambah kuota sesuai dengan permintaan guru honorer.
Baca Juga: 2023, Indonesia Bersih dari Guru Honorer Kata Mendikbud
"Kalau urusan anggaran, saya yakin pemkab bisa dicari sumbernya, tinggal kemauan. Harapan kami semuanya diterima karena lain bisa kenapa Cianjur tidak," terangnya.
Presidium LSM Ampuh, Yana Nurjaman, selaku pendamping ribuan guru honorer di Cianjur, menilai situasi darurat terhadap nasib honorer K2 berkaitan dengan proses rekrutmen P3K di lingkungan Pemkab Cianjur.
"Pemkab Cianjur hanya menyediakan kuota sebanyak 250, sementara pengumuman terakhir yang lulus passing grade sebanyak 1.364 orang, untuk menampung sebanyak itu pemkab banyak sekali berdalih," lanjutnya.
Selama ini, ungkap dia Pemkab Cianjur selalu beralasan keterbatasan anggaran untuk penyediaan kuota P3K meskipun APBD Pemkab Cianjur mampu untuk mengangkat seluruh honorer K2 se-Kabupaten Cianjur sebagai tenaga P3K.
"Hal itu akan kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, dan kami mendesak DPRD agar menghadirkan Plt Bupati Cianjur dan beberapa Kepala Dinas terkait untuk membahas nasib honorer K2," tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
Tag Terkait:
