Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:35 WIB. Pelindo II - Pelindo II menyiapkan belanja modal sebesar Rp 11 triliun tahun ini.
  • 22:34 WIB. Pelindo II - Pelindo II mengincar alih muatan peti kemas 1,8 juta TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok.
  • 22:33 WIB. Smart City - Pemkot Malang melirik Bank BNI dan Telkom untuk mengembangkan Smart City.
  • 20:33 WIB. Pelindo I - Menteri Rini menargetkan tahun ini Pelindo I dapat mencapai laba bersih di atas Rp1 triliun.
  • 20:20 WIB. AP I - AP I bekerja sama dengan WWF dalam program pelestarian lingkungan di 13 bandara.
  • 20:19 WIB. BNI - Sampai dengan Februari, TapCash BNI telah menjual 4,88 juta keping kartu.
  • 20:07 WIB. BNI - BNI menargetkan penyaluran KPR milik perseroan sebesar Rp13,7 triliun pada 2019.
  • 20:05 WIB. BNI - Pada 2019, BNI bakal menggencarkan strategi pemasaran pada payroll BNI.
  • 19:59 WIB. Pelindo II - Pelindo II mencatat laba bersih Rp 2,43 triliun pada 2018.
  • 19:59 WIB. Pelindo II - Pelindo II mencatatkan throughput peti kemas sebesar 7,64 juta TEUs.
  • 19:58 WIB. Pelindo II - Pelindo II ingin menciptakan sebuah sistem pelayanan terintegrasi melalui digitalisasi.
  • 19:46 WIB. PLN - KESDM dan PLN optimistis megaproyek 35.000 MW rampung antara tahun 2023 atau 2024.
  • 19:43 WIB. Pelindo II - Pelindo II mendukung deklarasi iPengemudi Truk Pelopor Keselamatan.
  • 19:40 WIB. Mandiri - Mandiri dan MTF bersinergi meluncurkan program Mandiri Kredit Motor.
  • 15:43 WIB. Beras - Sleman optimistis 2019 mampu surplus produksi beras.

Lawan Pemerintah AS, Huawei Layangkan Gugatan

Lawan Pemerintah AS, Huawei Layangkan Gugatan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Huawei secara resmi mengumumkan pihaknya telah melayangkan gugatan ke pengadilan federal Amerika Serikat (AS), yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS di Plano, Texas. Keputusan langkah hukum ini diambil sebagai upaya terakhir setelah Kongres AS telah berulang kali gagal mengajukan bukti yang mendukung pembatasan terhadap produk Huawei.

Rotating Chairman Huawei, Guo Ping mengatakan bahwa pelarangan itu tidak saja bertentangan dengan hukum, namun juga membatasi Huawei dari persaingan yang adil.

"Kami mengharapkan pengadilan mengeluarkan putusan yang kami yakini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, baik Huawei maupun warga Amerika," kata dia melalui siaran pers, Jumat (8/3/2019).

Lewat gugatan yang dimaksudkan untuk menguji konstitusionalitas Ayat 889 Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act/ NDAA) 2019, Huawei memohon pada hakim untuk menerbitkan ketetapan bahwa pembatasan yang diberlakukan pada perusahaan tersebut bertentangan dengan konstitusi, serta memohon ditetapkannya putusan berkekuatan hukum untuk membatalkan pembatasan tersebut.

Baca Juga: Punya Pusat Transparansi Keamanan Siber di Brussels, Huawei Beberkan 3 Fungsi Utamanya

Chief Legal Officer Huawei Song Liuping menekankan, 'Ayat 889 disusun berdasarkan sejumlah proposisi yang salah, tidak terbukti, dan tidak teruji. Bertentangan dengan premis undang-undang, Huawei tidak dimiliki, dikendalikan, atau dipengaruhi oleh Pemerintah China. Selain itu, Huawei memiliki catatan dan program keamanan yang sangat memuaskan dan tepercaya. Sejauh ini tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya."

Sementara John Suffolk, Global Cyber Security & Privacy Officer Huawei, menambahkan, "Pendekatan keamanan Huawei yang dibangun melalui pengembangan serta penerapan desain telah menciptakan standar keamanan yang tinggi dan terunggul di industri."

Dari sudut pandang Huawei, pembatasan dalam NDAA ini akan mencegah pihaknya menyediakan teknologi 5G yang lebih canggih bagi konsumen di AS, bisa memperlambat penerapan teknologi 5G pada sektor komersial, dan berpeluang menghambat berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja jaringan 5G di AS.

Lebih jauh, pengguna jaringan di wilayah-wilayah terpencil di AS akan dipaksa memilih antara produk yang memperoleh pendanaan pemerintah atau produk bermutu tinggi dengan biaya terjangkau. Ini akan berpotensi menghambat proses peningkatan jaringan, sehingga kesenjangan digital akan melebar.

Analisis industri menunjukkan bahwa keterlibatan Huawei dalam persaingan dapat mengurangi biaya infrastruktur nirkabel sebanyak 15% hingga 40%, atau setara dengan penghematan sedikitnya US$20 miliar di Amerika bagian Utara untuk empat tahun ke depan.

Baca Juga: Buntut Tertangkapnya Mata-Mata China, Produk Huawei Di-Blacklist

Guo Ping menambahkan, "Jika undang-undang ini dibatalkan, sebagaimana seharusnya, Huawei dapat menghadirkan lebih banyak teknologi tingkat lanjut bagi AS serta mendukung pengembangan jaringan 5G terbaik di negara tersebut. Huawei akan dengan senang hati menjawab kekhawatiran Pemerintah AS mengenai keamanan. Dengan menghapus pelarangan melalui NDAA ini, Pemerintah AS akan memiliki fleksibilitas yang diperlukannya dalam bekerja sama dengan Huawei untuk mencari solusi bagi masalah keamanan."

Tag: Huawei Technologies Co Ltd, Amerika Serikat (AS)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Reuters/Aly Song

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,816.90 3,778.13
British Pound GBP 1.00 19,020.55 18,830.42
China Yuan CNY 1.00 2,133.47 2,112.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,313.00 14,171.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,150.78 10,042.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,823.43 1,805.31
Dolar Singapura SGD 1.00 10,579.50 10,472.99
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,215.20 16,047.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,500.37 3,462.25
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.42 12,695.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6509.447 48.264 628
2 Agriculture 1510.397 -3.951 21
3 Mining 1869.283 -10.413 47
4 Basic Industry and Chemicals 903.455 9.107 71
5 Miscellanous Industry 1303.633 23.743 46
6 Consumer Goods 2689.007 5.911 51
7 Cons., Property & Real Estate 460.164 4.459 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.850 22.162 72
9 Finance 1245.077 9.833 91
10 Trade & Service 826.820 2.781 155
No Code Prev Close Change %
1 BCAP 147 189 42 28.57
2 MLPT 910 1,135 225 24.73
3 PNSE 610 760 150 24.59
4 GLOB 358 446 88 24.58
5 KDSI 975 1,175 200 20.51
6 OCAP 1,775 2,100 325 18.31
7 INCI 550 645 95 17.27
8 DILD 324 372 48 14.81
9 KBLV 456 520 64 14.04
10 DART 272 306 34 12.50
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 294 262 -32 -10.88
2 SHID 4,200 3,770 -430 -10.24
3 ALKA 430 388 -42 -9.77
4 IDPR 840 760 -80 -9.52
5 GAMA 55 50 -5 -9.09
6 STAR 92 84 -8 -8.70
7 BALI 1,330 1,220 -110 -8.27
8 GSMF 119 110 -9 -7.56
9 RELI 230 214 -16 -6.96
10 JAYA 288 268 -20 -6.94
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 398 394 -4 -1.01
2 MYRX 106 105 -1 -0.94
3 LPPF 3,840 4,100 260 6.77
4 BBRI 3,980 4,040 60 1.51
5 JAYA 288 268 -20 -6.94
6 TLKM 3,740 3,830 90 2.41
7 BKSL 110 111 1 0.91
8 ANTM 975 955 -20 -2.05
9 FREN 332 348 16 4.82
10 CSIS 151 164 13 8.61