Kartu Pra-Kerja Bisa Direalisasikan, Begini Caranya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan Indonesia memiliki cukup dana untuk merealisasi program Kartu Pra-kerja yang menjadi salah satu dari tiga kartu 'sakti' capres petahana Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih kembali nanti.

"Saya kira tidak (mengganggu jumlah utang). Toh selama ini kan juga kita tahu bahwa banyak sekali program-program pendidikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan, misalnya oleh Kementerian Tenaga Kerja," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Baca Juga: Pamer Kartu Sakti, Jokowi: Nanti Pengangguran Dapat Insentif, Tapi

Ia menjelaskan program Kartu Pra-Kerja bukan hal yang mustahil untuk mengembangkan sumber daya manusia. Karenanya khawatir, jika tak ada upaya seperti itu, Indonesia akan tertinggal dari negara lain.

"Jadi itu semua telah dihitung oleh Pak Jokowi bahwa program ini bukanlah sesuatu yang mustahil bisa kita lakukan dalam rangka kita ingin mengembangkan sumber daya manusia yang siap pakai dan bisa berdaya saing dengan negara-negara lain," terangnya.

Baca Juga: Kartu Sakti Jokowi, Mainan Lama dan Tidak Menarik Bagi Swing Voters

"Kalau kita tidak ada upaya seperti itu, bisa-bisa nanti kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Apalagi kita sudah menyepakati perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian bahwa negara lain boleh menjadi pekerja di tempat kita, kita pun juga boleh bekerja di tempat seperti Asian Trade itu kan. Jadi menurut saya, kita optimis dan skemanya sudah dibahas secara serius oleh Pak Jokowi," sambungnya.

Menurut Ace, uang negara mencukupi untuk program tersebut. Ia menyebut anggaran Program Kartu Pra-Kerja bisa dibebankan ke APBN.

Baca Juga: Jubir TKN: Belum Tentu Kartu Prakerja Bebani APBN

"Kata siapa kita nggak punya uang? Kita punya uang kok. Ya sekali lagi, itu yang saya katakan bahwa kalau 5 tahun pertama Pak Jokowi diarahkan pada infrastruktur, maka 5 tahun yang kedua atau periode yang kedua akan diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Jadi termasuk skema APBN pun itu bisa diambil untuk kepentingan itu," katanya.

Program tersebut, lanjut Ace, merupakan model kemitraan yang dibangun pemerintah dengan dunia usaha. Oleh sebab itu, pihaknya meminta tak ada yang dikhawatirkan soal pendanaan Kartu Pra-kerja.