Gunakan Blockchain untuk Pemilu, Kenapa Enggak?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gelaran pemilihan umum (pemilu) selalu menghadirkan persaingan hangat antarpihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi di dalamnya. Tak jarang lantaran pihaknya merasa lebih layak menang, hasil pemilu kemudian kerap kali dipertanyakan, misal menuding terjadi rekayasa hasil perhitungan suara.

Namun, di era teknologi yang semakin maju ini, kekhawatiran atas data hasil pemungutan suara pemilu masih bisa diotak-atik oleh oknum tak bertanggung jawab, sudah sepantasnya bisa diminimalisasi. Seperti yang ditawarkan oleh Voatz, startup yang fokus berkecimpungan dalam urusan seluk-beluk pemungutan suara. Lahir di Boston, Massachussetts, Amerika Serikat (AS), sejak empat tahun lalu, Voatz kini terlibat dalam sedikitnya lebih dari 30 ajang pemilu di berbagai wilayah dengan hasil yang memuaskan.

Terbaru, Voatz dilaporkan oleh TechCrunch pada Jumat (8/3/2019) lalu, baru saja dipercaya untuk digunakan dalam pemilu lokal di Denver, Colorado, AS, yang bakal digelar pada Mei 2019 mendatang. Nantinya, penggunaan aplikasi Voatz digunakan untuk melindungi proses pemungutan suara bagi para pemilik hak suara yang berada di luar negeri.

Baca Juga: "Blockchain Tak Akan Timbulkan Disrupsi"

"Kami akan gunakan program percontohan ini untuk para warga kami yang sedang berada di luar negeri, seperti personel militer aktif yang sedang bertugas dan juga profesi-profesi lain. Ada sedikitnya empat ribu pemilih kami di luar negeri dan telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak suaranya lewat aplikasi ini," ujar Wakil Direktur Pemilu Kota Denver, Jocelyn Bucaro dalam laporan tersebut.

Sebelumnya, sekitar pertengahan tahun lalu, Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) telah menyatakan bahwa teknologi blockchain bisa saja dimanfaatkan untuk mengatasi beraneka permasalahan dalam pemilu. Misalnya saja soal peluang terjadinya suara ganda hingga peretasan data hasil pemilu oleh para oknum tak bertanggung jawab.

Pihak ABI menjelaskan bahwa pada dasarnya blockchain merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data yang sama dalam banyak server sekaligus. Dengan begitu, masing-masing data tersebut bakal saling memverifikasi ketika satu atau beberapa server diserang oleh peretas.

"Dari multiple server tadi setiap datanya saling terkait satu sama lain. Dia saling terhubung sekaligus saling memeriksa data dalam server masing-masing. Karena itu, blockchain justru sangat aman karena data yang disimpan di dalamnya tidak bisa dimodifikasi, jadi sangat akurat," ujar Ketua ABI, Oscar Darmawan.

Dengan akurasi data tersebut, menurut Oscar, teknologi blockchain sangat mungkin digunakan dalam percepatan perjanjian bilateral, pencatatan sertfikat, akte tanah, surat kelahiran, ijazah, hingga sistem pencatatan dalam penyelenggaraan pemilu.

"Bisa saja untuk pemilu. Justru bagus karena tidak akan bisa ada peluang multiple vote (suara ganda) di sana, dan hasil pemilunya juga tidak bisa diubah-ubah lagi. Lebih aman," tegas Oscar.

Baca Juga: Benarkah Tenaga Ahli Blockchain di Indonesia Masih Terbatas?