Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:56 WIB. Listrik - Jonan memperintahkan PLN kejar target rasio elektrifitas di NTT.
  • 09:55 WIB. Infrastruktur - Ignasius Jonan meresmikan PJU-TS, LTSHE dan Sumur Bor Air Tanah di NTT.
  • 09:31 WIB. Rupiah - Terlemah di Asia, rupiah terkoreksi 0,35% ke level Rp14.215 per dolar AS. 
  • 09:31 WIB. Rupiah - Terlemah di Asia, rupiah terkoreksi 0,35% ke level Rp14.215 per dolar AS. 
  • 09:06 WIB. IHSG - Senin pagi, IHSG dibuka merah ,079% ke level 6.473,86.
  • 08:21 WIB. Inflasi - BI memproyeksikan Maret akan terjadi inflasi.
  • 05:54 WIB. BRI - BRI targetkan bisnis kartu kredit tumbuh 40% di tahun ini.
  • 05:53 WIB. GPN - BI menargetkan 30% kartu debit GPN sudah tersebar di masyarakat tahun ini.
  • 05:52 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah pastikan masuk BUKU 3 tahun ini.
  • 05:50 WIB. PTBA - Geliat harga batu bara kalori rendah diyakini PTBA akan turut mengerek kinerja keuangan perseroan.
  • 05:49 WIB. Mandiri - Bank Mandiri optimis mencapai target ahun ini.
  • 05:48 WIB. Pelni - Pelni menyiapkan capex 2019 senilai Rp322 miliar .

Miris, 1,7 Juta Keluarga di Kawasan Hutan Masih Miskin

Miris, 1,7 Juta Keluarga di Kawasan Hutan Masih Miskin - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengantongi 60 petunjuk dari 26 profesor yang berkumpul membahas pertimbangan kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) menunjukkan saat ini terdapat 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga. Namun demikian, terdapat sebanyak 1,7 juta rumah tangga yang masuk dalam kategori keluarga miskin.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/3/2019), disebutkan pertemuan dengan 26 profesor dengan keilmuan kehutanan dan lingkungan hidup dari 11 universitas yang membahas persoalan permukiman di dalam dan sekitar kawasan hutan telah dilaksanakan di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (9/3/2019).

"Catatan saya di sini ada 29 halaman dan 60 pointer yang sangat berguna bagi pengambilan kebijakan ke depan. Kami akan bersinergi secara internal KLHK maupun eksternal dengan kementerian terkait dan para pihak agar masyarakat hutan memperoleh hak-haknya," kata Siti.

Baca Juga: Menteri Siti: Masyarakat Sudah Gunakan 7.167 Hektar Hutan Sosial

Sebelumnya, ia mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memetik pertimbangan para ahli terkait langkah korektif kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan.

"Kita perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan hak konstitusional mereka, ukuran kewajiban negara, serta mencermati mekanisme yang telah diatur sesuai dengan kondisi sekarang," ujar dia.

Siti menjelaskan, pertimbangan untuk menata permukiman masyarakat di dalam kawasan hutan tersebut diambil oleh pemerintah mengingat seharusnya masyarakat yang tinggal dekat dengan sumber daya alam tergolong kaya.

Catatan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang panjang sejak sistem register hutan hingga kini konsep tata ruang, luas kawasan hutan terus turun. Pada 1978-1999 kawasan hutan Indonesia tercatat seluas 147 juta hektare (ha), kemudian turun pada periode 1999-2009 menjadi seluas 134 juta ha, lalu menjadi 126 juta ha dari 2009 hingga sekarang.

Sebelum 2014, alokasi perizinan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada swasta mencapai 32,74 juta ha atau sebesar 98,53%, sedangkan untuk masyarakat terhitung sangat kecil, yaitu hanya 1,35%.

Langkah korektif kemudian ditempuh pemerintah melalui program perhutanan sosial dan reformasi agraria untuk memastikan bahwa keberadaan hutan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama periode 2015-2018, telah dikeluarkan izin seluas 6,49 juta ha dengan komposisi perizinan swasta hanya 1,57 juta ha atau 24,7% dan izin kepada masyarakat meningkat menjadi 4,91 juta ha atau 75,54%. Dengan demikian, total areal izin untuk masyarakat dari awal hingga kini menjadi seluas 5,4 juta ha atau 13,49%, meningkat dari 2014 yang hanya sebesar 1,35%.

Prof Hariadi Kartodiharjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan perspektif penataan permukiman bukanlah tujuan akhir semata, namun sebuah strategi bagaimana memastikan masyarakat berdaulat.

Menurut dia, menjadi dilema bagi pemerintah saat masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan justru dianggap menduduki atau merambah kawasan hutan. Problematika rumit juga ditemui di lapangan seperti adanya transaksi tanah hingga proses pengukuhan kawasan hutan yang tidak selesai 100% dalam antrean lemahnya tindak lanjut pengawasan usai sebuah Surat Keputusan (SK) diterbitkan.

Baca Juga: Sektor Kehutanan Sumbang Devisa US$12 Miliar

Sementara itu, Prof San Afri Awang dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, instrumen regulasi yang ada saat ini belum bisa menyelesaikan kasus-kasus yang berkembang dan memiliki variasi aspek permasalahan yang beragam, baik di Jawa dan luar Jawa.

"Prospek perubahan dapat dalam wujud makro misalkan dengan merevisi sebuah undang-undang atau secara mikro seperti penyesuaian program perhutanan sosial dan reforma agraria yang telah ada," ujar San Afri.

Sebanyak 26 profesor hadir dari IPB, UGM, Universitas Jambi, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Riau, Universitas Mulawarman, Universitas Tanjung Pura, Universitas Hasanuddin, Universitas Tadulako, hingga Universitas Papua.

Tag: Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Akbar Tado

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,794.23 3,755.47
British Pound GBP 1.00 18,692.75 18,500.55
China Yuan CNY 1.00 2,125.36 2,104.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,228.00 14,086.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,103.30 10,001.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,813.38 1,795.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,546.29 10,439.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.93 16,018.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,506.16 3,466.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,850.43 12,718.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6525.274 23.498 629
2 Agriculture 1490.781 9.164 21
3 Mining 1887.862 3.129 47
4 Basic Industry and Chemicals 910.367 -5.244 71
5 Miscellanous Industry 1284.891 0.529 46
6 Consumer Goods 2663.462 4.407 52
7 Cons., Property & Real Estate 465.570 -1.138 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1170.915 5.940 72
9 Finance 1263.236 12.361 91
10 Trade & Service 828.467 0.865 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 420 525 105 25.00
2 GLOB 352 440 88 25.00
3 CAKK 270 326 56 20.74
4 ECII 825 990 165 20.00
5 SMMA 7,700 9,000 1,300 16.88
6 TGKA 3,010 3,500 490 16.28
7 ANDI 1,605 1,805 200 12.46
8 FISH 3,400 3,760 360 10.59
9 LPLI 135 149 14 10.37
10 BKSW 175 193 18 10.29
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 224 168 -56 -25.00
2 KICI 310 260 -50 -16.13
3 IDPR 735 640 -95 -12.93
4 PYFA 198 177 -21 -10.61
5 ATIC 990 895 -95 -9.60
6 JMAS 895 810 -85 -9.50
7 LAND 1,085 1,010 -75 -6.91
8 MTSM 240 224 -16 -6.67
9 UNIT 242 226 -16 -6.61
10 AKSI 400 374 -26 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 101 97 -4 -3.96
2 HOME 102 102 0 0.00
3 GGRM 88,000 85,900 -2,100 -2.39
4 BBRI 3,980 4,060 80 2.01
5 TLKM 3,800 3,820 20 0.53
6 INKP 10,200 9,800 -400 -3.92
7 FREN 308 328 20 6.49
8 CTRA 975 1,030 55 5.64
9 UNTR 27,800 28,000 200 0.72
10 GIAA 555 555 0 0.00