Terima APBN Rp1,4 Triliun, Forkompinda Darmasraya Diminta Jaga Kekompakan dengan Pemerintah

Warta Ekonomi, Dharmasraya -

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, mengapresiasi pesatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Dharmasraya dalam tiga tahun terakhir ini.

"Ini buah dari kekompakan Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang ada di Dharmasraya, termasuk dengan pemerintah pusat. Saya tadi mendengar, dalam tiga tahun ini ada sekitar Rp1,4 triliun APBN yang mengalir ke Dharmasraya untuk membangun aneka infrastruktur. Ini prestasi yang luar biasa dan tidak mudah dicapai. Oleh karena itu, saya berharap agar kekompakan Forkompinda dan pemerintah pusat tetap dijaga,” kata Puspayoga pada acara Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemberdayaan KUKM, di Dharmasraya, Sumatera Barat, Selasa (12/3/2019).

Baca Juga: Kemenkop dan UKM Bersama Elemen Sosial Latih Pendamping UKM Ekspor

Di acara yang juga Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan ratusan pelaku KUKM Dharmasraya.

Puspayoga menekankan bahwa selain mengejar pertumbuhan ekonomi, juga harus dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Kalau pembangunan infrasruktur di daerah tidak dipacu, lanjut Puspayoga, maka akan melahirkan high cost di sektor distribusi barang.

"Dengan tersedianya sarana infrastruktur yang memadai, maka ongkos distribusi barang bisa menjadi murah dan lancar,” tandas Menkop.

Terkait program pemberdayaan KUKM, Puspayoga menjelaskan bahwa suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) saat ini sudah 7% pertahun, dari sebelumnya 22% pertahun. Begitu juga dengan pajak UKM yang sudah turun menjadi 0,5% dari sebelumnya sebesar 1%.

"Itulah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk pemerataan kesejahteraan,” imbuh Puspayoga.

Di Dharmasraya, Kemenkop UKM menggelar pelatihan kewirausahaan, pelatihan perkoperasian, pelatihan vocational, sosialisasi KUR, dan program strategis lainnya seperti sertifikat hak cipta hingga Nomor Induk Koperasi (NIK).

Baca Juga: Kemenkop dan UKM Dukung Target Kunjungan 1 Juta Wisman ke Danau Toba

"Tapi saya mengingatkan jajaran saya, dalam melakukan pelatihan di Dharmasraya, harus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan mengajari orang Minang berdagang, karena jiwa dagang mereka sudah turun temurun mengalir. Orang Minang sudah memiliki jiwa enterpreneur, tinggal diasah. Maka, kita harus fokus apa yang dibutuhkan, misalnya manajemen keuangan, pemasaran, hingga peningkatan kemasan produk,” papar Puspayoga.

Oleh karena itu, Puspayoga meyakini bahwa cita-cita dan tekad Pemkab Dharmasraya untuk mandiri melalui koperasi dan UKM bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai.

"Lihat saja di Singapura, yang menguasai pasar ritel disana adalah koperasi. Begitu juga di AS, koperasi merupakan unit usaha yang terbilang besar. Di Indonesia juga bisa, asalkan koperasi dikelola dengan baik dan profesional, bukan untuk kepentingan politik praktis sesaat,” tegas Puspayoga.

Menkop pun meminta Bupati Dharmasraya untuk tidak terlalu banyak mendirikan koperasi. Karena, saat ini, bukan membangun koperasi secara kuantitas melainkan kualitas.

"Tidak apa-apa jumlah koperasi sedikit, namun berkualitas. Dengan Revolusi Total Koperasi yang kita gulirkan, kita targetkan membangun kualitas koperasi. Dan sudah banyak koperasi besar di Indonesia dengan aset triliunan rupiah, seperti Kospin Jasa, KSP Sidogiri, dan sebagainya,” ungkap Puspayoga.

Baca Juga: Penting! 5 Unsur Ini Dipercaya Mampu Tingkatkan dan Kembangkan KUMKM

Dari langkah-langkah pemberdayaan koperasi di Indonesia, Puspayoga menjelaskan bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2014, kontribusi koperasi pada PDB nasional masih bertengger di level 1,71%. Pada akhir 2017, sudah berada pada kisaran 4,48%.

"Saya yakin, PDB koperasi akan meningkat pada tahun 2018 yang sedang dalam penghitungan, yaitu di atas 5%,” tandas Menkop Puspayoga.