Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:53 WIB. G7 - Polisi Prancis melepaskan gas air mata buat demonstran.
  • 01:18 WIB. Hong Kong - Cathay Pacific tidak berikan toleransi kepada pegawai yang terlibat protes ilegal, tindak kekerasan dan radikal
  • 00:28 WIB. Eropa - Presiden European Council: Perang dagang akan menyebabkan resesi
  • 23:55 WIB. Korsel - Tamasya malam hari di Istana Gyeongbok (Seoul)  akan dibuka September-November
  • 22:15 WIB. Beijing - China pada Sabtu (24/8) mengingatkan AS akan konswekensinya apabila terus menambah tarif.
  • 22:07 WIB. Bisnis digital - Kemenperin menargetkan 10 ribu IKM masuk e-Smart IKM.
  • 21:48 WIB. AS - Taylor Swift mengecam politik AS dan 'otokrasi' Trump.
  • 21:07 WIB. Global - Fitch Rating: Penambahan tarif terhadap barang China US$300 miliar, akan menurunkan PDB dunia 0,4%.
  • 20:16 WIB. San Francisco - Google melarang karyawannya debat politik di lingkungan kantor.
  • 19:25 WIB. Kekerasan - Kekerasan terhadap wanita dan anak mencapai 406.178 pada 2019, naik 14% dari sebelumnya.
  • 18:14 WIB. USD - Gubernur BoE Carney mengatakan dunia sudah saat berhenti menyandarkan di USD.

Tertibkan Gadai Ilegal, OJK Harap Ada UU Pegadaian

Tertibkan Gadai Ilegal, OJK Harap Ada UU Pegadaian - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Pegadaian guna memberikan perlindungan masyarakat terhadap banyaknya jasa gadai ilegal. Sejauh ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menggodok payung hukum terkait pegadaian tersebut.

"Harapan dari OJK tentunya seluruh sektor jasa keuangan kalau bisa dipayungi dengan undang-undang. Bank ada undang-undang perbankan, asuransi ada undang-undang perasuransian, dana pensiun ada undang-undang, pasar modal ada undang-undang. Bahkan industri penjaminan yang akhirnya baru mulai diregulasi 2008, sudah memiliki Undang-Undang nomor 1 tahun 2016," ujar Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Mochammad Ihsanuddin saat diskusi Prospek Bisnis IKNB 2019 di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Baca Juga: Dua Pelaku Usaha Gadai Ini Resmi Berizin OJK

Dia mengatakan, UU Pegadaian sangat diperlukan salah satunya untuk menertibkan maraknya kehadiran jasa gadai ilegal yang banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan. Padahal, sejatinya pendirian jasa gadai ini tidak boleh sembarangan.

"Itu untuk menertibkan mereka agar bisa ada reporting, ada kualifikasi penyimpanan barang jaminan, dan kualifikasi pengelola. Sertifikasi penaksir enggak sembarangan orang bisa, maka ada sertifikasi yang kami kerja sama dengan PT Pegadaian (Persero), jadi enggak asal-asal," ungkapnya.

Baca Juga: Manjakan Nasabah, Pegadaian Kanwil I Medan Bagi-Bagi Emas

Sejauh ini, OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah merancang naskah akademik untuk UU Pegadaian sejak 2010 silam. Namun, hingga kini kejelasan rancangan serta penetapan UU Pegadaian masih tanda tanya.

"Ya sedang dikajilah. Naskah akademik sudah kami buat dan serahkan. Itu kewenangan pemerintah membuat dan menetapkan UU, bukan OJK. OJK hanya membantu membuat kajian. Kalau sudah kami diskusikan dengan pemerintah. OJK, BI, dan LPS tidak berhak mengusulkan UU," tukasnya.

Tag: PT Pegadaian (Persero), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39