Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 05:53 WIB. G7 - Polisi Prancis melepaskan gas air mata buat demonstran.
  • 01:18 WIB. Hong Kong - Cathay Pacific tidak berikan toleransi kepada pegawai yang terlibat protes ilegal, tindak kekerasan dan radikal
  • 00:28 WIB. Eropa - Presiden European Council: Perang dagang akan menyebabkan resesi
  • 23:55 WIB. Korsel - Tamasya malam hari di Istana Gyeongbok (Seoul)  akan dibuka September-November
  • 22:15 WIB. Beijing - China pada Sabtu (24/8) mengingatkan AS akan konswekensinya apabila terus menambah tarif.
  • 22:07 WIB. Bisnis digital - Kemenperin menargetkan 10 ribu IKM masuk e-Smart IKM.
  • 21:48 WIB. AS - Taylor Swift mengecam politik AS dan 'otokrasi' Trump.
  • 21:07 WIB. Global - Fitch Rating: Penambahan tarif terhadap barang China US$300 miliar, akan menurunkan PDB dunia 0,4%.
  • 20:16 WIB. San Francisco - Google melarang karyawannya debat politik di lingkungan kantor.
  • 19:25 WIB. Kekerasan - Kekerasan terhadap wanita dan anak mencapai 406.178 pada 2019, naik 14% dari sebelumnya.
  • 18:14 WIB. USD - Gubernur BoE Carney mengatakan dunia sudah saat berhenti menyandarkan di USD.
  • 17:13 WIB. Mobil dinas - Mendagri heran tentang pembelian mobil baru yang dipersoalkan.

Investasi Bodong Berkedok MLM Masih Marak, Ini Jawaban APLI

Investasi Bodong Berkedok MLM Masih Marak, Ini Jawaban APLI - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) mengakui hingga saat ini masih ada investasi bodong berkedok Multi-Level Marketing (MLM), skema piramida (ponzi) hingga money game. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian masyarakat akibat investasi bodong sejak tahun 1975 hingga Agustus 2016 yang ditimbulkan akibat investasi bodong ini mencapai Rp126,5 triliun.

Sementara jumlah pengaduan masyarakat yang diterima OJK terkait investasi bodong hingga saat ini kurang lebih sebanyak 2.772 pengaduan.

"Bahkan ada satu company saja sampai mengelola dana Rp12 triliun. Kita saja baru Rp25 triliun. Jadi Anda bisa bayangin betapa besar uang yang dkelola dengan cara nggak benar ini," ujar Ketua Umum APLI Kany V. Soemantoro saat Dialog Interaktif “MLM Halal atau Haram?” di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Baca Juga: Thomas Lembong Pede Investasi Bakal Tumbuh Dua Digit

Dia mengakui, investasi bodong berkedok MLM, atau investasi bodong dengan skema piramida dan money game akan tetap ada selama sifat keserakahan manusia masih ada.

"Ya itu bukan dibilang hilang atau tidak karena pada dasarnya kalau sifat serakah manusianya masih ada yang kaya gitu pasti masih akan ada. Untungnya sih kita dilindungi aturannya, Permendagnya, apalagi yang baru UU Nomor 7 tahun 2014 ini berbicara tentng penaltinya, pidananya. Intinya banyak orang yang bilang (serakah) itu shortcut-nya, mereka hanya fokus uangnya aja," jelasnya.

Menurutnya investasi bodong berkedok MLM ini memang sangat merugikan citra perusahaan MLM yang benar-benar menjalankan bisnisnya sesuai aturan. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap negatif MLM akibat dari dampak investasi bodong berkedok MLM tersebut.

"Kerugian? Kita sedihnya namanya itu kedoknya MLM itu, tapi secara finansial mudah-mudahan nggak ada kejadian. Kita tahu (investasi bodong) itu merugikan banget, makanya bareskrim saat ini sudah punya UU-nya jadi mereka jika melihat ada indikasinya langsung tangkap nggak perlu ada korbannya," ungkapnya.

Dia mengakui, meskipun sulit memberantas investasi bodong tersebut, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak tetap melakukan upaya pemberantasan.

"Kita sudah banyak kerjasama dengan Bareskrim, biasanya kita dijadikan saksi ahli bahwa terduga ini apakah mnggunakan skema piramida dalam bisnisnya atau tidak. Tahun lalu kita dijadikan anggota Satgas Waspada Investasi OJK dan diajak melakukan edukasi," papar Kany.

Baca Juga: Bikin Ulah Anjak Piutang, OJK Bekukan Usaha Perusahaan Pembiayaan Ini

Selain itu, APLI memastikan bahwa setiap anggotanya tidak menjalankan bisnis MLM dengan skema piramida, ponzi dan money game. "Pasti, pertama ketika mereka jadi anggota APLI, kita verifikasi kita ada tim audit verifikasi. Terus tiap tahun kita audit compliance yang kita audit marketing plan sama kode etiknya sesuai tidak dengan aturan yang ada. Setelah itu dalam perjalannnya kita mmbuat pembinaan tiap tiga bulan. Kl ada laporan (melanggar aturan) kita ada tim internal untuk cek dan ricek," tuturnya.

Skema ponzi dan skema piramida adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau perusahaan.

Selain itu ciri pada Skema ponzi dan skema piramida lebih mengutamakan perekrutan anggota baru dimana anggota lama disubsidi oleh anggota baru hingga akhirnya sampai ke level paling bawah dimana anggotanya akan mengalami kesulitan dan akhirnya sistem ini menjadi collapse/berhenti.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, bagi pelaku Money Game, skema piramida/ponzi akan dikenakan hukuman yang berat yakni dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tag: Multi-level Marketing (MLM), Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Kumairoh

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39