Jangan Pura-Pura Bubarkan HTI, Kalau Tak Ada Sanksi

Warta Ekonomi, Yogyakarta -

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, mendesak Pemerintah segera menyiapkan regulasi yang mengatur sanksi untuk eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), apabila mereka berulah di kemudian hari.

"Nah, kalau sekarang HTI dibubarkan, apa gunanya kalau tidak ada sanksi," ujarnya di Yogyakarta, Rabu (13/3/2019).

Baca Juga: Bela Romi, PPP Bilang HTI di Balik Prabowo Nyaris Fakta

Hendropriyono lalu bercerita mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan pemerintah tahun 1965. Dijelaskannya, ada sanksi mengikat bila eks PKI masih menyebarkan marxisme-leninisme.

"Kalau PKI ini menyebarkan lagi ideologi yang nonnasionalis yaitu komunisme, marxisme, leninisme maka ada sanksi pidananya yaitu hukuman penjara 6 tahun," katanya.

Baca Juga: Ssttt...HTI Bersembunyi di Belakang Prabowo

"Kalau dia membuat ulah hukumannya naik menjadi 12 tahun. Kalau sampai mau mengganti Pancasila, komunisme mau mengganti Pancasila maka sanksi pidananya berupa ancaman 20 tahun penjara," sambungnya.

Meskipun ada regulasi yang mengatur sanksi buat eks PKI, namun perlakuan berbeda justru diterima eks HTI. Padahal kedua organisasi tersebut ditengarai sama-sama ingin mengganti ideologi Pancasila.

Baca Juga: Eks HTI Berkumpul di Kubu Prabowo?

"Nah itu tidak ada (sanksi mengikat buat eks HTI). Karena itu menurut saya ini hukum tidak berbicara. Saya hanya mengingatkan kepada kalian-kalian, kalau saya sudah tua," jelasnya.

"Kita harus konsekuen, jangan pura-pura membubarkan (HTI) tapi enggak ada sanksinya. Kalau dulu kan kita bikin (regulasi), begitu kita bubarkan PKI ada sanksi (yang mengikat)," lanjutnya.